 |
| Plt Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, Sahat Martin Philip Sinurat |
Ya, mereka ingin membalas dendam atas pernyataan Jusuf Kalla yang pernah meminta Joko Widodo agar menyelesaikan kasus sengketa ijazah palsu dengan menunjukkan ijazahnya kepada public.
Bagi para politisi PSI, pernyataan JK ini berpotensi menyudutkan pujaan hati mereka. Oleh karena itu mereka sengaja mencari momen untuk bisa menyeret Jusuf Kalla dalam kasus pidana.
Cara yang mereka lakukan sangat biadab, yaitu memotong pidato Jusuf Kalla tentang konflik agama yang pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, sehingga terkesan mantan Wakil Presiden itu menista agama Kristen.
Salah satu yang sangat aktif mengadukan Jusuf Kalla adalah Sahat Martin Philip Sinurat, yang belakangan diketahui adalah Plt. Ketua DPW PSI Sumatera Utara. Hanya saja saat mengadukan JK ke Polda Metro Jaya, Sahat menutupi statusnya sebagai politisi PSI. Ia sengaja membawa nama organisasi Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) di mana ia menjabat sebagai ketua umum.
Pelaporan terhadap JK dilakukan oleh Sahat Martin Sinurat pada Minggu 12 April 2026. Ia melaporkan JK atas isi ceramah yang disampaikan tokoh perdamaian itu di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 lalu.
Dalam keterangannya, Sahat mengutip pernyataan JK yang dinilai menyinggung konflik di Poso dan Ambon pada awal 2000-an.
"Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti," bunyi pernyataan JK yang dipersoalkan Sahat.
Sahat sendiri menjabat sebagai Ketua Umum GAMKI untuk masa bakti 2023-2026. la terpilih dalam Kongres XII GAMKI yang digelar di Gereja Maranatha Ambon pada Jumat, 19 Mei 2023. Pria kelahiran Pekanbaru, 1 Maret 1989, itu merupakan alumnus Sarjana dan Magister dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dihimpun dari pelbagai sumber, Sahat adalah aktivis pro Jokowi sejak lama. Berkat perannya itu, ia sukses menduduki sejumlah posisi strategis sebagai komisaris, antara lain di PT Pengembangan Investasi Riau, PT Multi Terminal Indonesia serta PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.
Sejak Januari 2026, Sahat ditunjuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PSI Sumatera Utara.
Selain Sahat, tokoh PSI yang aktif menyerang JK adalah Ade Armando, mantan dosen UI yang juga sangat terkenal sebagai penjilat Jokowi. Kelompok inilah yang sengaja memotong video JK sehingga seolah-olah JK melakukan penistaan agama.
Padahal sejumlah tokoh Kristen menilai kalau pidato JK itu sama sekali tidak mengandung unsur penghinaan. Salah satu yang tegas berbicara adalah Pendeta John Ruhulessin, mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku.
Ia tegas menyatakan JK sama sekali tidak melakukan penistaan agama terkait ceramah ‘mati syahid’ yang viral di media sosial.
Pendeta John Ruhulessin menyebut pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 tersebut harus dilihat dalam konteks sosiologis-historis penyelesaian konflik di masa lalu. Sebagai tokoh Kristen yang terlibat dalam penandatangan Perjanjian Damai Malino II, Pendeta John Ruhulessin merasa berkewajiban meluruskan perspektif agar perdamaian di Maluku tetap terjaga.
“Kita tahu bahwa Pak JK adalah arsitek yang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia ketika itu ikut menyelesaikan konflik Maluku,” kata Pendeta John Ruhulessin dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Pendeta John menegaskan latar belakang pernyataan JK adalah murni membahas konteks konflik di Maluku dan Poso. Dia meyakini JK tidak sedang menyentuh ranah doktrin agama tertentu. Makanya, menurut pendeta ini, terlalu mengada-ngada jika JK sampai dituding melakukan penistaan agama.
Tidak hanya Pendeta John yang bersuara seperti itu, pembelaan terhadap JK juga disampaikan Korneles Galanjinjinay, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) 2018–2020 dan Wakil Ketua Umum Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 2021–2026.
Korneles Galanjinjinay menilai tuduhan terhadap Jusuf Kalla tidak berdasar jika melihat rekam jejaknya dalam menjaga perdamaian bangsa.
Untuk itu, Korneles meminta publik memahami pernyataan Jusuf Kalla secara utuh, dengan melihat konteks sejarah dan pengalaman empiris dalam penyelesaian konflik horizontal di berbagai daerah, bukan dipotong lalu dipolitisasi.
“Rekam jejak Pak Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik Ambon, Poso, dan Aceh adalah fakta sejarah yang harus diapresiasi. Kita seharusnya bersyukur dan bangga memiliki figur tokoh bangsa sekaliber beliau dalam urusan perdamaian dan persatuan nasional,” ujar Korneles.
Sebagai putra Maluku, Korneles mengaku memiliki kedekatan emosional terhadap peran Jusuf Kalla dalam mendamaikan konflik Ambon. Ia menyebut kontribusi tersebut sangat menentukan kondisi damai saat ini.
“Sebagai anak Maluku, saya tentu bangga dengan sosok Pak Jusuf Kalla. Tanpa beliau, Maluku belum tentu seperti sekarang. Bisa jadi masih berada dalam bayang-bayang konflik dan pertikaian,” tegasnya. Makanya Korneles menilai sangat aneh kalau ada pihak yang menuduh JK macam-macam hanya berdasarkan isi video yang dipotong.
 |
| Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) masa bakti 2020-2022 dan 2022-2024, Jefri Gultom. |
Jefri mengimbau umat Kristiani agar tidak terpancing oleh narasi yang bersifat provokatif. Menurutnya, karakter umat nasrani selama ini dikenal sejuk dan mampu menyikapi berbagai persoalan secara bijak dan dewasa.
“Umat Kristen itu sejuk. Jangan terprovokasi oleh potongan-potongan narasi yang belum tentu utuh. Semua itu lebih kepada kepentingan politik,” ujarnya kepada wartawan dalam keterangannya pada Kamis (16/4/2026).
Jefri juga menegaskan, sosok Jusuf Kalla tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak panjangnya sebagai negarawan dan tokoh perdamaian di Indonesia. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan JK seharusnya dipahami secara utuh dan dalam konteks yang menyeluruh, bukan secara parsial.
“Beliau adalah tokoh perdamaian. Banyak konflik di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui peran beliau. Jadi, pernyataannya harus dilihat secara utuh, jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jefri menilai bahwa pernyataan Jusuf Kalla tidak memiliki niat untuk menyudutkan kelompok tertentu, termasuk umat Kristen. Ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa memahami konteks yang sebenarnya.
Ia mengingatkan agar ruang publik tidak didominasi oleh narasi yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak memiliki rekam jejak dalam menjaga dan mendorong perdamaian. Jefri mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh Kristen dan senior GMKI, dan tidak menemukan pandangan yang mengarah pada polemik seperti yang berkembang saat ini.
Memotong Video
Belakangan terungkap kalau yang terlibat memotong video itu adalah Ade Armando, politisi PSI. Ade dikenal sebagai pimpinan gerombolan Ternak Mulyono alias Termul, istilah bagi penjilat Jokowi. Dari sini bisa dipahami kalau pengaduan terhadap JK ini lebih bermuatan politis ketimbang soal pidana.
Semua berawal dari dendam PSI kepada JK yang dinilai turut menyudutkan Jokowi soal ijazah palsu. Padahal JK sendiri tidak pernah bermaksud seperti itu. Ia ikut membahas soal ijazah Jokowi karena ia pernah dituding membiayai operasional untuk pengungkapan kasus ijazah palsu itu senilai Rp5 miliar.
Oleh karena itu JK merasa berkepentingan membela dirinya dari tuduhan itu. Makanya ia meminta Jokowi menyudahi kasus itu dengan menunjukkan saja ijazahnya kepada public.
Namun rupanya para politisi PSI kepanasan dengan pernyaan ini sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk membalas dendam, termasuk dengan membawa-bawa unsur agama. Padahal PSI berada di balik semua itu. ***
