 |
| Ketua PDIP Sumut, Rapidin Simbolon |
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut, Rapidin Simbolon menolak keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memasukkan empat Pulau di Aceh Singkil, Provinsi Aceh, masuk dalam wilayah Provinsi Sumut. Menurut Ketua DPD PDIP Sumut itu, keputusan Mendagri tersebut hanya sepihak dan tanpa dasar yang jelas.
Padahal berbagai bukti dan sejarah sudah menyatakan bahwa pulau itu milik Aceh sejak dulu. Karena itu, ia menyayangkan keputusan Mendagri tersebut. Pendapat tersebut diposting Rapidin Simbolon dalam akun facebook pribadinya, Jumat (13/6/2025).
Dilihat Jumat siang, Rapidin mengatakan Mendagri dengan keputusan tersebut seolah-olah membangunkan masa lalu yg tidak baik.
"Pemberian tersebut sama sekali Tidak ada urgensinya bagi Provinsi Aceh maupun Sumut, karena keduanya sama sama berada diwilayah Negara kita, Toh Negara kita adalah NKRI, tindakan Mendagri seakan membangunkan masa lalu yg tidak baik," tulis Rapidin.
Bahkan Rapidin menaruh curiga di empat pulau itu ada tambang Nikel, agar dapat lagi dimainkan seperti Blok Medan, agar nikel tersebut bisa ekspor secara illegal ke China.
"Saya curiga jangan-jangan ada tambang nikel di empat pulau ini, agar dapat lagi dimainkan seperti Blok Medan yang ada di Maluku, dan agar nikel tersebut bisa ekspor secara illegal ke China, sebagai warga Sumut, Saya menyataan secara tegas bahwa saya tidak setuju jika empat pulau yang saat ini bernaung dibawah Provinsi Aceh diambil alih oleh Pemprov Sumut. Sebaiknya dikembalikan lagi ke Aceh," tulis Rapidin.
Ia pun menyarankan sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi untuk membangun Sumut dan membuat terobosoan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas, dan tidak membuat gejolak dimasyarakat yang tidak penting.
Rapidin tampaknya kuatir kalau seandainya pulau itu memiliki potensi tambang atau minyak bumi, bisa-bisa akan menjadi sumber permainan para oligarkhi yang selama ini menguasai tambang di negeri ini. Keluarga Jokowi adalah pemain di tambang itu.
Bahkan Bobby Nasution sebagai gubernur Sumut sudah lama dicurigai sebagai pemain tambang nikel di tanah air. Ia pun sudah berkali-kali diadukan ke KPK dalam kasus penyelundupan nikel ke China.
Tidak hanya itu, nama bobby sebagai pemain tambang Blok Medan di Maluku Utara sudah berkali-kali disebut di pengadilan Tipikor. Tapi sampai detik ini tak ada satupun lembaga hukum yang berani menyentuhnya.
Belajar dari asus Blok Medan di Maluku Utara yang dikuasai Bobby, dikuatirkan empat pulau sengketa yang disebut-sebut mengandung Migas itu juga akan dijadikan alat permainan uang keluarga Bobby Nasution. Maka itu Rapidin meminta Mendagri sebaiknya mengembalikan empat pulau itu ke Aceh. ***
