Upaya KPK untuk mengusut permainan korupsi Topan Obaja Putra
Ginting begitu sangat intensif. Sejak Selasa siang (1/7/2025) penggeledahan
dilakukan KPK di ruang kerja Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara itu di Jalan Busi
Medan.
Suasana penggeledahan KPK di ruang kepala dinas PUPR Sumut
Penggeledahan sempat berhenti sore hari untuk mengambil waktu jeda. Tapi menjelang malam, kembali berlanjut sehingga akhirnya tuntas sekitar ppukul 20.00 wib. Dari penggeledahan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan satu koper berkas. Tim penyidik meninggalkan lokasi sekira pukul 21:30 WIB.
Penggeledahan itu merupakan pengembangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kamis (26/6/2025) malam.
Tim KPK sebelumnya datang ke lokasi sekira pukul 18:00 WIB di Jalan Busi, Medan, Selasa (1/7/2025) siang. Tim penyidik datang dengan mengendarai tiga unit mobil, didampingi aparat kepolisian berseragam lengkap.
Adapun KPK menetapkan Topan Ginting sebagai tersangka karena menerima gratifikasi atau suap dari PT Dalihan Natolu Group (DNG) dalam rencana pembangunan jalan. Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur PT Dalihan Natolu Grup (DNG) berinisial KIR, RES UPT Gunung Tua merangkap sebagai PPK dan Staf UPTD Gunung Tua dalam proyek pembangunan jalan di Sumut.
Adapun pembangunan proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar dan royek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.
Sebagaimana diketahui, Topan Ginting yang kini telah dinonaktifkan Gubernur Sumut Bobby Nasution dari jabatannya Kadis PUPR Sumut, telah ditetapkan KPK tersangka kasus suap proyek pembangunan jalan di Sumut.
Kasus suap itu meliputi proyek Proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar, Proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.
Topan Ginting dan empat orang lainnya, termasuk Akhirun Pilihan dan Rayhan dari pihak kontraktor, telah ditahan di Rutan KPK, Jakarta, untuk 20 hari ke depan sejak Sabtu (29/6/2025). ***
