Ketua Umum Partai Golkar Bahlil
Lahadalia
Kursi Ketua Umum Partai Golkar yang diduduki Bahlil Lahadalia terus mendapat goncangan internal. Gejolak itu tidak hanya ada di tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah. Situasi panas juga dirasakan pengurus DPD Golkar Sumut yang diam-diam banyak yang menginginkan agar Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) segera diselenggarakan untuk menggulingkan Bahlil dari jabatan ketua umum.
Meski demikian, Bahli terus meyakinkan kepada pengurus Golkar di berbagai daerah bahwa Munaslub tidak akan pernah dilakukan. Selain itu, Bahlil menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid juga menampik isu tersebut, terutama yang mengaitkannya dengan nama dirinya.
“Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” ujar Nusron.
Pada kesempatan berbeda, politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid juga membantah adanya rencana munaslub.
"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).
Namun bantahan para tokoh Golkar itu tidak bisa menenangkan suasana. Tuntutan adanya Munaslub tetap berkumandang karena langkah itu dianggap lebih ideal untuk menyelamatkan partai. Kalau Bahlil yang tetap menjabat ketua, nasib partai Golkar akan terpuruk karena kehilangan jati dirinya.
Saat ini pandangan yang berkembang, Golkar Adalah partai yang berada di bawah ketiak Joko Widodo karena Bahlil sangat tunduk kepada tuannya itu. Bisa dipahami, sebab naiknya Balil dalam kepengurusan Golkar karena didongkrak oleh Jokowi.
Padahal kalau dilihat dari sisi perjuangan partai, Bahlil tidak banyak berperan di Golkar. Ia dekat dengan Jokowi karena ia merupakan pengurus HIPMI. Belakangan ini menempel ke Golkar dan kemudian menjabat ketua umum.
Semenjak di bawah kendali Bahlil, citra Golkar sangat terpuruk karena menjadi alat politik bagi Jokowi. Ironisnya, Jokowi bukan orang Golkar. Jokowi sudah mengklaim sebagai pendukung utama PSI. Ia disebut-sebut bakal duduk sebagai ketua dewan Pembina di partai berlambang gajah yang dipenggal itu. Adapun Golkar nantinya akan diplot Jokowi sebagai pendamping PSI. Bahlil tentu harus manut dengan keinginan pimpinannya itu.
Hal ini yang membuat internal Golkar terus bergolak. Bagaimana mungkin partai besar seperti Golkar akan dijadikan sebagai partai pendamping bagi PSI yang tidak lolos ke Senayan. Hal ini yang membuat perpecahan internal semakin menguat di partai itu sehingga muncullah tuntutan agar diselenggarakannya Munaslub.
Pengamat politik dari Citra Institute Efriza mengatakan munculnya wacana Munaslub ini mencerminkan dua hal, yaitu ketidakpuasan internal, serta ketegangan eksternal antara pemerintah dan Golkar.
Secara internal, resistensi terhadap kepemimpinan Bahlil diduga masih cukup kuat. Efriza menyebut tidak semua kader menerima Bahlil sebagai Ketua Umum, dan kepemimpinannya belum mengakar ke seluruh struktur partai. Meski DPP Golkar membantah adanya perpecahan, namun fakta wacana munaslub muncul ke permukaan menunjukkan ketegangan yang nyata.
"Kesan kepemimpinan Bahlil dianggap tidak kapabel oleh sejumlah pihak internal sekaligus menunjukkan resistensi terhadap kepemimpinan Bahlil, disinyalir karena Bahlil belum bisa merangkul semua kader-kadernya, serta basis dukungan struktural yang belum mengakar dalam kepemimpinannya," jelas Efriza.
Namun, dia menegaskan, isu munaslub bisa jadi hanya manuver politik dari faksi yang merasa tidak terakomodir. Jika Bahlil mampu meredam situasi dan memperkuat konsolidasi partai, wacana tersebut bisa saja hanya menjadi isu angin lalu.
Dari sisi eksternal, dinamika yang terjadi dipengaruhi hubungan yang disebut tak harmonis antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Bahlil yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, dinilai tak cukup sejalan dengan kepemimpinan Prabowo.
Isu seperti kebijakan gas LPG 3 kg dan tambang nikel di Raja Ampat menjadi titik sorot kinerja Bahlil yang disebut sempat menimbulkan kegaduhan publik.
"Kurang nyamannya Presiden Prabowo terhadap Bahlil yang merupakan menterinya tetapi loyalitasnya kepada mantan Presiden Jokowi menjadi catatan tersendiri terhadap kinerja Bahlil yang bisa terus 'dimainkan' untuk menggoyang kepemimpinan Bahlil," ujar Efriza.
Adanya klaim tentang restu Istana untuk mendukung munaslub dianggap sebagai sinyal hubungan dua tokoh besar tersebut memang tidak sedang baik-baik saja. Wacana munaslub bahkan dinarasikan sebagai langkah menyelamatkan partai agar Golkar tetap setia pada pemerintahan yang sedang berkuasa.
Namun, Efriza menekankan, melengserkan Ketua Umum tidak semudah yang dibayangkan. Munaslub hanya bisa terjadi jika terjadi konsolidasi besar dari elite daerah yang kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap Bahlil. Saat ini, faksi-faksi internal Golkar masih cenderung bersikap hati-hati.
"Bahlil tidak akan mudah dilengserkan, selama ia masih mendapat dukungan dari elite-elite Golkar, juga pusat kekuasaan politik nasional masih belum dalam kondisi kekesalan memuncak tepatnya dari diri Presiden Prabowo," tegas Efriza.
Namun, jika tekanan politik dari faksi lama dan elite daerah terus meningkat, serta munculnya dukungan nyata dari Istana, maka munaslub bisa menjadi skenario yang tak terhindarkan. Dalam kondisi demikian, Golkar bisa saja bergerak untuk mengganti nakhodanya demi menjaga stabilitas dan relevansi politik di bawah pemerintahan Prabowo. ***
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Saat itu dia terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Airlangga Hartarto
