 |
| Dikki Anugerah Panjaitan yang baru dipilih sebagai Ketua Kwarda Pramuka Sumut |
Tanpa banyak yang tahu, tiba-tiba saja Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut mengumumkan bahwa Ketua Kwartil Daerah (Kwarda) Pramuka Sumut masa bakti 2025-2030 adalah Dikki Anugerah Panjaitan. Penunjukkan Dikki -- yang saat ini menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut – disebut-sebut atas perintah Gubernur Bobby Nasution.
Proses pemilihan itu terkesan rahasia karena dilakukan melalui musyawarah tertutup. Sistem penjaringan calon ketua juga sama sekali tidak pernah dilaksanakan.
“Tiba-tiba saja sudah ada rapat yang memutuskan Dikki Anugerah sebagai ketua Kwarda Pramuka Sumut. Inikan aneh sekali, sangat jelas ada kepentingan politik di baliknya,” kata salah seorang tokoh senior Pramuka di Sumut.
Pemilihan Kwarda Pramuka Sumut ini adalah yang kedua kali dilakukan tahun ini setelah pada pemilihan pertama pada Juni lalu, secara aklamasi memutuskan Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting sebagai ketua. Terpilihnya Topan disebut-sebut juga atas perintah Bobby Nasution karena ia sangat berkepentingan memanfaatkan basis pramuka pada Pilkada 2029.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Topan Ginting adalah pejabat kesayangan Bobby.
Topan sebelumnya mendapat mandat sebagai Ketua Kwartil cabang (Kwarcab) Pramuka Medan. Dan terbukti, saat Pilkada 2024, Topan benar-benar mampu memanfaatkan basis Pramuka Medan untuk kepentingan politik Bobby.
Belajar dari pengalaman itu, Bobby lantas mendorong agar Topan Ginting naik pangkat dari Ketua Kwarcab Pramuka Medan menjadi Ketua Kwarda Pramuka Sumut. Berkat campur tangan gubernur, tentu saja langkah itu berlangsung mulus sehingga Topan tak memiliki saingan untuk terpilih pada musyawarah di penghujung Juni 2025 lalu.
Tapi takdir berkata lain. Belum lagi Topan menyusun kepengurusan 2025-2030, tiba-tiba saja tersiar kabar ia diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Taman Cadika Medan pada 27 Juni 2025. Alhasil, musyawarah Pramuka yang sudah selesai itu terpaksa harus diulang.
Proses pengulangan ini yang dianggap berbau rekayasa karena dilaksanakan secara tertutup di Ruang Aula Dispora Sumut pada Jumat 15 Agustus 2025. Tidak jelas siapa saja pesertanya.
Yang pasti, setelah pertemuan itu, muncul pengumuman dari Kadispora Sumut Mahfullah Pratama Daulay bahwa Dikki Anugerah Panjaitan terpilih sebagai Ketua Kwarda Pramuka Sumut periode 2025-2030.
Yang menarik, Dikki sendiri juga disebut-sebut terkait dalam kasus korupsi Topan Ginting. Ia bahkan sudah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta sebagai saksi. Dengan kata lain, Dikki juga bisa disebut sebagai salah satu pasien KPK.
Tapi Bobby Nasution, melalui Kadispora Sumut, tetap memaksanakan agar Dikki yang terpilih. Karena perintah itu langsung dari gubernur, sehingga mau tidak mau semua rekayasa dijalankan agar Dikki terpilih secara mulus meski tanpa proses yang wajar.
Bobby sangat berkepentingan dengan basis pramuka mengingat anggota ormas ini mencapai ratusan ribu orang di Sumut. Pada Pilkada 2024, terbukti Topan Ginting sukses memobilisasi ormas ini di tingkat Kota Medan untuk kepentingan politik Bobby Nasution. Tentu saja Bobby ingin memanfaatkannya lagi di tingkat provinsi pada Pilkada 2029.
Bobby sengaja menunjuk Dikki sebagai ketua Pramuka Sumut karena birokrat ini terbukti loyal kepadanya. Selain berstatus sebagai ASN di Pemprovsu, Dikki juga aktif dalam kepengurusan KNPI Sumut dengan jabatan Bendahara DPD KNPI Sumut, sekaligus salah satu ketua DPP KNPI.
Meski aktif dalam organisasi masyarakat, tapi dalam dunia kepramukaan, Dikki sama sekali tidak berpengalaman. Padahal salah satu syarat untuk dipilih sebagai Ketua Kwarda Pramuka provinsi adalah harus minimal pernah aktif dalam organisasi itu selama lima tahun.
“Maka itu penunjukan Dikki, selain sarat kepentingan politik juga telah melanggar AD/ART organisasi karena ia belum pernah aktif dalam dunia kepramukaan sebelumnya,” kata sumber itu.
Sayangnya, tidak ada satupun yang mau bersuara lantas memprotes pemilihan ini. Para pemprotes itu hanya berani melawan dengan diam karena takut mendapat tekanan dari Bobby Nasution.
Akhirnya mereka hanya bisa pasrah melihat Pramuka Sumut akan menjadi alat politik penguasa.
Maka itu, jangan heran kalau Pramuka Sumut hanya akan aktif dalam kegiatan menjelang Pillkada nanti. Sebelum Pilkada berlangsung, ormas ini akan diam melempem.
Ormas Pramuka Sumut tidak lagi pantas disebut sebagai organisasi untuk melatih ketrampilan bagi generasi muda, tetapi pas disebut sebagai alat bagi kepentingan politik Bobby menjelang Pilkada 2029. **
