Judi Online Kian Menggila, 1.037 Pegawai Pemprovsu Terlibat Tanpa Sanksi yang Jelas

Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sumut Julianus Bangun memberi keterangan, Selasa (28/10/2025) terkait maraknya judi online di kalangan pegawai negeri lingkup Pemprov Sumut

Kegiatan judi online sudah sulit untuk dihapuskan karena aktivitas ini bisa dilakukan di mana saja. Keterlibatan sejumlah pejabat Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfokom) -- semasa di bawah kendali menterinya kala itu,  Budi Arie  --- yang melindungi sejumlah situs web judi online membuat bisnis ini terus menjalar hingga ke desa-desa. Toh, sampai saat ini Budi Arie sama sekali tidak tersentuh hukum karena ia mendapat perlindungan dari  Jokowi. Jangan heran, sebab Budi Arie adalah Ketua Projo.

Akibatnya, jaringan judi online di Indonesia terus menelan korban. Sedangkan Budi Arie dan kawan-kawannya bisa menangguk untung miliaran rupiah setiap bulan dari perlindungan yang mereka berikan. Bisa jadi keuntungan itu digunakan untuk kepentingan politik Projo, komunitas pendukung Jokowi.

Kalangan pegawai negeri juga banyak terkontaminasi dengan judi ini, termasuk PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sumut.  Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut mengungkapkan ada sebanyak 1.037 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemprovsu yang terindikasi terlibat aktivitas judi online ini.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja Sumut, Mutaqien Hasrimi diwakili Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan, Julianus Bangun, mengatakan data tersebut diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, sebagai bagian dari tugas baru yang diberikan pemerintah provinsi dalam upaya menertibkan praktik judi online di kalangan aparatur.

"Memang tugas ini baru diberikan kepada kami. Gubernur berharap agar seluruh ASN di Sumatera Utara bersih dari judi online," ujar Julianus saat memberikan keteranganya di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, Satpol PP telah melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Bapeg Sumut untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dari hasil koordinasi dan pemeriksaan awal, sebagian besar ASN yang diperiksa diketahui aktif bermain judi online.

"Kami sudah berkoordinasi dengan PPATK, dan data yang kami terima menunjukkan ada ASN yang aktif melakukan transaksi terkait judi online. Pemeriksaan terhadap mereka sedang berlangsung bersama BKD," jelasnya.

Julianus menegaskan, penindakan terhadap ASN yang terlibat akan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, disiplin, dan bebas dari perilaku menyimpang, termasuk judi online. Namun rencana tindakan itu masih dalam wacana. Sampai saat ini belum ada PNS yang mendapat sanksi.

Belum jelas bagaimana tindakan gubernur Sumut Bobby Nasution terhadap PNS yang terlibat judi online ini.  Bisa jadi Bobby bersikap lebih longgar sebab pengelolaan bisnis ini didukung oleh kelompok yang Pro kepada mertuanya. 

Budi Arie selalu mantan Menteri Infokom sebenarnya sudah berkali-kali membantah keterlibatannya dalam melindungi bisnis judi online itu. Namun fakta persidangan berkata lain. Namanya sudah berkali-kali dibeberkan di persidangan sebagai salah satu pemain utama di balik bisnis judi ini.

Di masa Pemerintahan Jokowi, karir Budi Arie sempat melonjak tajam. Setelah menjabat sebagai Menteri Infolkom, lalu Jokowi merekomendasikan Budi Arie menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM di masa Pemerintahan Prabowo.

Belakangan belang ketua Projo itu semakin terungkap jelas dalam bisnis judi online sehingga Prabowo tidak lagi bisa mempertahankannya meski Jokowi berharap Budi Arie  tetap sebagai Menteri. Pada akhirnya Budi Arie dipecat karena permainan busuknya.

Setelah tidak lagi menjabat Menteri, kini Budi Arie kembali merapat ke kubu Jokowi untuk merancang agenda politik menjelang 2029. Kalau saja kekuatan politik keluarga Jokowi bisa bangkit lagi pada Pemilu mendatang, maka bukan tidak mungkin judi online semakin marak lagi. ***