 |
| Gubernur Bobby Nasution tak kuasa lagi menghadapi tekanan massa. Akhirnya ia pun siap mulai menunjukkan sikap mendukung penutupan operasional PT TPL |
Bobby mengakui keputusan itu dalam pernyataan yang disampaikanya kepada wartawan di Medan usai pertemuan tersebut.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Sumut setuju rekomendasi untuk (penutupan) PT TPL. Untuk itu saya akan mengeluarkan surat rekemondasi yang nantinya dikirim kepada pemerintah pusat. Surat rekomendasi ini akan selesai dalam satu minggu ke depan. Tadi kita sepakat, jadi minggu depan biar bisa saya teken suratnya," ujar Bobby.
Menurutnya hasil rekomendasi penutupan itu adalah kesepakatan antara seluruh pihak masyarakat Tapanuli Raya. Pemerintah Provinsi Sumut hanya bisa merekomendasikan, sedangkan keputusan untuk menutup ada di tangan pemerintah pusat.
"Karena PT TPL berada di wilayah Sumatera Utara, dan aktif beroperasi di 12 kabupaten. Nah, surat rekomendasinya itu hasil diskusi antara seluruh pihak, dari Sekber, pemerintah daerah kabupaten, dan juga Forkopimda," jelasnya.
Dirincikannya, dalam surat rekomendasi itu, ada pandangan berbagai pihak mengenai dampak negatif dan positifnya kehadiran TPL. Di dalamnya tertuang pandangangan semua pihak terkait perusahaan itu, baik itu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
Dikatakannya, untuk rekomendasi jangka panjang, TPL akan ditutup. Sedangkan untuk jangka pendek, pihaknya meminta TPL untuk tidak mencabut tanaman petani setempat. Bobby juga berjanji akan membekukan kegiatan TPL di area lahan milik warga.
"Ini sama-sama sudah kita sepakati. Namun soal Langkah penutupan itu, kita hanya boleh merekomendasikan pandangan-pandangannya,” katanya.
Janji Bobby itu mendapat sambutan dari sekelompok tokoh batak yang selama ini anti dengan PT TPL. Salah satunya Pastor Walden Sitanggang yang didapuk sebagai Ketua Sekber Gerakan Oikumenis.
Pendeta Walden mendukung sikap Bobby itu. Ia mengatakan siap menunggu terbitnya surat rekomendasi penutupan TPL dari Bobby yang nantinya akan dikirim ke pemerintah pusat.
"Kita percaya kepada Bapak gubernur. Dalam satu minggu ini proses surat rekomendasi akan selesai, tentu kita pun memahami pernyataan beliau karena ini menyangkut kesejahteraan bersama dan ini solusi jangka panjangnya," jelasnya.
Langkah yang diambil Bobby ini sangat berbeda dengan sikap sebelumnya yang cenderung mendukung agar PT TPL tetap beroperasi karena telah memiliki izin yang lengkap. Bobby juga mengatakan akan sangat berisiko bagi Sumut kalau PT TPL ditutup mengingat ada sekitar 11 buruh atau tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu. Sebagian besar dari pekerja itu adalah warga lokal.
Namun setelah melihat besarnya gerakan massa yang melakukan aksi di kantor Gubernur Sumut pada 10 November lalu untuk mendesak penutupan perusahaan produsen bubur kertas itu, Bobby tak kuasa lagi mempertahankan sikapnya. Apalagi massa yang anti terhadap PT TPL itu umumnya adalah jemaah HKBP. Motor penggerak penutupan PT TPL juga kalangan pimpinan HKBP.
Bobby sendiri sangat berkepentingan untuk menarik simpati massa HKBP guna menyongsong Pilkada 2029 mendatang. Oleh sebab itu, ia pun tidak kuasa lagi mempertahankan sikapnya yang membela PT TPL. Bobby mulai tunduk dengan desakan massa yang meminta PT TPL harus berhenti beroperasi.
Jika penutupan itu jadi dilakukan, bisa dipastikan jumlah pengangguran di Sumut pasti meningkat karena bakal ada 11 ribu pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Penutupan PT TPL juga menjadi pertanda bahwa nasib investasi di Sumut tidak aman sehingga hal ini bisa menjadi ancaman bagi para investor.
Sikap Bobby yang mendukung penutupan PT TPL pada dasarnya lebih pada kepentingan politik dari pada ekonomi. Dengan keputusan itu, bukan tidak mungkin Bobby akan berhadapan dengan pemerintah pusat yang cenderung mendukung keamanan investasi. ***
