Dulu ada sosok Topan Ginting, Kepala Dinas pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Sumut yang dikenal sebagai pejabat kesayangan gubernur Bobby Nasution.
Tapi Topan telah terciduk KPK dalam kasus korupsi. Sekarang muncul sosok penggantinya,
Sulaiman Harahap yang disebut-sebut sebagai orang yang sangat dipercaya Bobby
Nasution. Sulaiman baru saja dipromosikan sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda)
Sumut pada Senin 3 November lalu.
Sulaiman Harahap, Pj Sekda Provinsi Sumut yang baru. Dikenal sebagai loyalis Bobby Nasution
Sulaiman benar-benar merupakan loyalis sejati Bobby. Tatkala Bobby berkompetisi pada Pilkada Medan 2020, Sulaiman termasuk yang ikut mendukung di balik layar. Ia bekerjasama dengan Benny Sinomba Siregar yang merupakan Paman Bobby Nasution di Pemko Medan untuk mendukung kampanye Bobby di kalangan ASN.
Tak heran, Ketika Bobby terpilih sebagai walikota Medan, karir Sulaiman Harahap langsung meroket. Karir pria kelahiran 1969 ini meningkat dalam waktu singkat. Dari sebelumnya sebagai Kabag Hukum Setda Kota Medan, kemudian naik menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Pemkot Medan.
Dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 dia dipromosikan sebagai Kepala Kesbangpol Pemkot Medan. Selanjutnya, kariernya kian menanjak pada awal 2021 hingga 2025 setelah diangkat Bobby sebagai Kepala Inspektorat Medan.
Sebagai inspektorat di Pemko Medan, Sulaiman berperan memberi penilaian yang baik kepada semua pejabat yang ada di bawah kendali Bobby Nasution. Sebagai pengawas, ia pun memuji semua program yang pernah dijalankan Bobby Nasution untuk kota Medan.
Misalnya, Sulaiman sangat memuji program Bobby dalam membangun Stadion Teladan, merevitalisasi Lapangan Merdeka dan membangun Islamic Center. Walau pada kenyataanya program itu tidak ada yang berhasil, tapi di mata Sulaiman, semuanya berjalan sukses.
Pokoknya apapun yang dilakukan Bobby, walau buruk di mata rakyat, di mata Sulaiman pastilah yang terbaik. Tak mengherankan jika Bobby begitu senang dengan gayanya.
Ketika Bobby bermain pada Pilkada Gubernur 2024r, Sulaiman juga ikut membantu. Ia bahu membahu bersama Topan Ginting mendukung kampanye Bobby di balik layar. Begitu Bobby dinyatakan terpilih sebagai gubernur Sumut, Sulaiman dan Topan tentu saja bersorak riang.
Keduanya adalah pejabat tahap pertama dari Pemko Medan yang ditarik Bobby untuk duduk di tingkat provinsi. Topan Ginting dipindahkan Bobby dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Pemko Medan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Tingkat Provinsi Sumut.
Sulaiman juga demikian, dari sebelumya menjabat sebagai Inspektorat Kota Medan kemudian dilantik sebagai Inspektorat provinsi. Sebagai Inpektorat, Sulaiman menjadi ‘anak main’ Bobby untuk mengawasi para pejabat lama di provinsi Sumut. Sosok pejabat yang tidak disukai Bobby pasti akan dicari-cari kesalahanya agar bisa digantikan dengan pejabat lainnya.
Kerjasama Sulaiman dan Bobby setidaknya telah berhasil melengserkan sekitar 10 pejabat eselon II di tingkat provinsi. Dengan demikian Bobby bisa menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk posisi yang ditinggalkan itu. Peran Sulaiman ini yang membuat posisi Bobby semakin menakutkan di mata pejabat provinsi.
Bisa dikatakan Sulaiman Harahap dan Topan Ginting merupakan sosok pejabat yang paling berpengaruh di Pemprovsu karena kedekatan mereka dengan menantu Jokowi itu. Belakangan setelah Topan terciduk KPK, maka tinggalkan Sulaiman yang dianggap sebagai ‘ketua kelas’ oleh para ASN di provinsi Sumut.
Ketika Sekda Togap Simangunsong memasuki masa pensiun pada 1 November 2025, Bobby langsung menunjuk Sulaiman Harahap sebagai pejabat sementara untuk mengisi kekosongan kursi Sekda yang ditinggal. Bobby mengaku alasan penunjukan Sulaiman karena pengalamannya dalam birokrasi pemerintahan.
"Beliau adalah sosok birokrat yang berpengalaman," ujar Bobby dalam sambutan pelantikan.
Bobby kemudian berpesan kepada Sulaiman untuk memastikan seluruh program Pemprov Sumut berjalan optimal, termasuk menghadapi tantangan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang. Tujuannya ialah agar kebijakan Pemprov Sumut bisa dirasakan masyarakat langsung.
Karena Sulaiman berlatar belakang inspektorat, Bobby meminta setiap pekerjaan di Pemprov Sumut bersih dari korupsi.
"Karena (Sulaiman) dari inspektorat, pastikan tidak ada titip sana titip sini, tidak ada pungli sana pungli sini, korupsi. Dipastikan betul, pekerjaan kita dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagian orang yang mengambil keuntungan dalam kondisi kita hari ini," ujarnya.
Dia juga berharap kehadiran Sulaiman mampu menjadikan birokrasi di Pemprov Sumut lebih baik lagi. Salah satunya mengatasi tidak ego sektoral di organisasi perangkat daerah (OPD).
"Tolong Pak PJ Sekda, jadikan birokrasi seluruh OPD berkolaborasi, tidak ada ego sektoral yang selama ini mungkin masih terasa. Ini pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan. Tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya. "Tidak ada pahlawan, menang sendiri, tidak ada gubernur yang kuat, wakil gubernur yang kuat, sekda yang hebat. Kita bekerja dengan baik jadi kesatuan," kata Bobby.
Ucapan normatif itu disampaikan Bobby sebagai isyarat agar Sulaiman kembali menunjukan loyalitas yang tinggi kepadanya. Ada kemungkinan Bobby bakal mendorong Sulaiman untuk bisa duduk sebagai Sekda definitif karena ialah satu-satunya pejabat yang sangat loyal selama ini.
Kekayaan
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024, total kekayaan Sulaiman mencapai Rp 1,4 miliar. Total harta kekayaan (II-III) Rp 1.433.393.010 tertulis di LHKPN.
Harta tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan seluas 105 m²/105 m² di Kota Medan senilai Rp 1.100.000.000. Lalu, satu unit mobil Honda Brio tahun 2017 senilai Rp 105.000.000 dan satu unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 senilai Rp 119.500.000.
Selanjutnya, untuk harta bergerak lainnya, Sulaiman melaporkan sebesar Rp 264.229.000. Ia juga melaporkan memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 319.849.916. Sementara itu, untuk utang, Sulaiman melaporkannya sebesar Rp 370.185.890. Sulaiman beristrikan mantan anggota KPU RI, Evi Novida Ginting. ***
