Para pimpinan
KPK tampak sangat berwibawa saat tampil di depan awak pers mengumumkan
penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid, di
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, 5 November. Mereke menegaskan bahwa Abdul Wahid resmi
dinyatakan sebagai tersangka setelah ia menjadi sasaran tangkap tangan (OTT) di
Pekanbaru, Senin, 3 November. 
Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) bersama tersangka lain yang memjadi sasaran Operasi tangkap tangan KPK
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dengan lantang.
Selain Abdul Wahid, komisi antirasuah juga menetapkan M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau serta Dani M. Nursalam selaku tenaga ahli Gubernur Riau sebagai tersangka.
Johanis bilang ketiga tersangka akan ditahan hingga 23 November mendatang di rumah tahanan yang berbeda. Rinciannya, Abdul Wahid ditahan di Rutan gedung ACLC KPK. Sedangkan Arief dan Dani ditahan di Rutan gedung Merah Putih KPK. Tiga tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama.
Ketiganya disebut Johanis jadi tersangka kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kasus ini bermula saat adanya penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar. Diduga ada kesanggupan pemberian fee yang sebesar 2,5 persen yang kemudian dibahas di sebuah kafe di kawasan Kota Pekanbaru, Riau. Pembahasan dilakukan antara Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas PUPR PKPP bersama enam UPT.
Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid adalah OTT kelima KPK sepanjang tahun 2025. Selengkapnya berikut ini adalah OTT yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
- Maret 2025, KPK OTT kasus di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menyasar anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR.
- Juni 2025, OTT terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- Agustus 2025, OTT kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Agustus 2025 OTT dugaan suap pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
- OTT dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan.
- Dan yang baru saja berlangsung adalah OTT di Riau ini.
Kecut Terhadap Bobby Nasution cs
Sekilas sikap berani KPK menangkap para pejabat itu mendapat pujian dari public karena menganggap KPK lembaga yang bekerja jujur dalam memberantas korupsi. Tapi tunggu dulu, pujian seperti itu harus dilihat secara jelas, pasalnya KPK hanya berani kepada pejabat yang tidak punya hubungan khusus dengan Joko Widodo.
Sementara
jika pejabat itu masih berkaitan dengan Joko Widodo sang mantan presiden, KPK
pasti ciut. Mereka tidak berani bertindak
karena pimpinan KPK disebut-sebut ada mengikat perjanjian untuk tidak mengusik ordang-orang
dekat Jokowi. 
Samuel Nababan (kiri) yang pernah merobek surat panggilan KPK, bersama sahabatnya Bobby Nasution tampak kompak
mengenakan Jersey PSMS saat menyaksikan laga PSMS kontra Persiraja Banda
Aceh, pada Sabtu (25/10/2025). Jangankan menyentuh Bobby, bahkan memanggil Samuel saja, KPK tidak berani lagi.
Salah satu pejabat yang tidak berani disentuh KPK adalah Bobby Nasution, gubernur Sumut yang merupakan menantu Jokowi. Bahkan ketika Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi di Medan, Khamozaro Waruwu, meminta jaksa KPK menghadirkan Bobby Nasution di persidangan, KPK ngotot menolaknya. Lembaga itu bertahan kalau Bobby tidak pantas dihadirkan di persidangan.
Belakangan rumah ketua Majelis Hakim itu terbakar. Apakah ada kaitan kasus kebakaran itu dengan upaya menghadirkan Bobby di persidangan? Hal ini yang belum terjawab.
Tapi yang jelas, KPK terlihat sangat melindungi Bobby Nasution. Pimpinan KPK kabarnya sepakat memberi perlindungan sebagai bentuk terimakasih mereka kepada Jokowi yang telah memilih mereka untuk duduk menjabat di lembaga itu.
Bukan hanya Bobby saja yang mendapat perlindungan, orang yang terlibat mengelola bisnis tambang Bobby juga akan terlindung dari kasus hukum. Salah satu yang mendapat perlindungan itu adalah Samuel Nababan, penguasaha asal Medan yang dipercaya sebagai pengelola usaha tambang Bobby di Maluku Utara.
Sebagaimana diketahui, Bobby dan istrinya terlibat dalam pengelolaan tambang di Maluku Utara. Bahkan nama Bobby disebut-sebut bermain sebagai penyelundup nikel ke China yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Keterlibatan Bobby ini sudah berkali-kali dibeberkan di persidangan korupsi Maluku Utara, tapi KPK menutup mata atas semua itu.
Setelah beberapa kali didesak massa, akhirnya KPK sempat berencana membongkar masalah tambang tersebut. Oleh karena itu mereka sempat memanggil orang kepercayaan Bobby, Samuel Nababan untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Samuel tegas menolak panggilan itu.
Lantas KPK memanggil Samuel untuk kedua kalinya. Lagi-lagi Samuel menolak. Bahkan surat panggilan KPK itu kabarnya dikoyak-koyaknya kemudian dibuang ke tong sampah.
Setelah itu KPK tidak berani lagi memanggil Samuel. Kabarnya ‘bos besar’ Solo melarang KPK untuk memanggil Samuel Nababan yang akan diperiksa dalam kasus tambang nikel di Maluku Utara. Sebab bagaimana pun pemeriksaan Samuel pasti akan menyeret Bobby sebagai atasannya.
Setelah mendapat teguran itu, KPK tidak berani lagi memanggil Samuel Nababan. Tidak pernah ada panggilan ketiga untuk pengusaha itu. KPK jelas takut..!
Sikap ini menunjukkan berapa busuknya prilaku pimpinan lembaga itu. Untuk menutupi rasa malu, KPK menunjukkan sikap garangnya kepada pejabat lain. Publik yang tidak tahu menahu permainan pimpinan KPK tentu akan memuji KPK sebagai lembaga yang berani dan independen. Lihat saja bagaimana gagahnya mereka saat memberikan status tersangka kepada gubernur Riau.
Tapi publik yang tahu kebusukan pimpinan KPK, pasti akan geleng-geleng kepala. Fakta tidak terbantahkan lagi bahwa sampai sekarang KPK masih tebang pilih dalam menyeret pejabat yang terlibat korupsi.
Bagi yang tidak punya hubungan erat dengan bos Solo, berhati-hatilah. Anda pasti akan terus diintai. Sedikit saja kasusnya terungkap, pasti bakal jadi korban OTT. Sementara yang masih keluarga besar Solo, tetap akan digjaya. KPK tak akan berani menyentuhnya. Lantas, masih mau memuji KPK?...***
