 |
| Gelondongan kayu yang terbaru arus banjir bandang yang datang dari arah hutan saat terjadi bencana banjir di Tapanuli Selatan |
Bagaimanapun juga, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara pasti terkait dengan kerusakan hutan yang semakin parah di bagian hulu. Aksi penebangan kayu ini jelas terungkap dari banyaknya gelondongan kayu yang terseret arus banjir dan longsor hingga merusak kawasan pemukiman dan rumah-rumah penduduk.
Selain Tapanuli Tengah dan Sibolga, Tapanuli Selatan (Tapsel) termasuk yang mengalami dampak parah dari bencana tersebut. Bupati Tapsel, Gus Irawan tidak menampik bahwa faktor pengrusakan hutan menjadi salah satu penyebab hebatnya dampak bencana ini.
Bencana banjir bandang yang terjadi di Tapsel tidak hanya sekali ini saja. “Bahkan sudah berkali-kali terjadi,” ujar Gus Irawan.
Tahun lalu misalnya, ujar Gus Irawan, tepatnya pada 24 November, banjir bandang terjadi di Sipange Siunjam. Kayu datang dari hulu menghabiskan sejumlah desa yang dilalui. Korban tewas sebanyak 2 orang, serta puluhan rumah penduduk rusak berat.
Persis menjelang Natal di tahun yang sama, giliran wilayah Tano Tombangan diterjang banjir bandang.
“Kasusnya sama persis, banjir bandang itu membawa kayu-kayu gelondongan. Gambaran itu memastikan bahwa ada penebangan di hulu,” ujar Gus Irawan.
Atas bencana ini, Pemkab Tapsel mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Waktu itu Pemkab Tapsel mengajukan Rp 28 miliar, tapi yang disetujui Badan Nasional Penanggulangan Bencana cuma Rp 10 miliar.
Sayangnya, belum lagi kegiatan rehabilitasi rekonstruksi berjalan, Tapsel kembali diterpa bencana. Pada 25 hingga 27 November lalu, tiga desa di wilayah itu luluh lantak diterjang banjir.
Ratusan keluarga warga Desa Garoga, Desa Huta Godang dan Desa Aek Ngadol harus menderita. Rumah mereka hancur ditelan banjir bercampur batu dan gelondongan kayu. Khusus di Garoga, banjir bandang nyaris menghilangkan desa.
Gus Irawan yang ditemui wartawan saat berada di tempat pengungsian warga di Aula Kantor Camat Batangtoru, Sabtu (29/11/2025) malam, menjelaskan bahwa bencana ini tidak lepas dari aktivitas penebangan kayu di hutan.
“Kami sudah mengkuatirkan masalah ini sejak lama. Namun otoritas ada di tangan Kementerian Kehutanan, bukan di tangan pemerintah Kabupaten,” katanya.
Kegelisahan Pemerintah Kabupaten Tapsel awalnya sempat mendapat respon dari Kementerian Kehutanan. Pada Juli 2025 lalu, Gus Irawan mengaku mendapat surat dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan tentang penghentikan sementara Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) di wilayah itu.
“Kami cukup gembira dengan kebijakan ini sebab menjaga tutupan hutan sangat penting untuk kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat,” katanya.
Menyambut kebijakan itu, Gus Irawan lantas membuat surat edaran kepada para camat hingga lurah berdasar perintah Kementerian Kehutanan untuk tidak mengambil kayu.
Namun ternyata kebijakan penghentian penebangan hutan itu tidak berlangsung lama. Pada Oktober 2025 Kementerian Kehutanan kembali memberi izin penebangan hutan.
"Saya tentu saja sangat terkejut, kenapa dibuka lagi izin itu. Padahal saya sudah senang dengan penghentian sebelumnya. Pemberian izin itu tentu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan," kata Gus Irawan.
Sebagai kepala daerah, Gus mengaku keberatan. Lantas pada 14 November ia mengirimkan surat ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut yang isinya mengusulkan lagi penghentikan aktivitas penebangan hutan.
Sayangnya, surat itu tidak mendapat respon apapun dari Kementerian Kehutanan. Hingga akhirnya 25 November banjir mulai melanda sejumlah wilayah di Tapanuli Selatan, dan puncaknya dua hari kemudian.
Banjir yang terjadi bukan banjir biasa, tapi banjir bandang yang berasal dari hutan. Aliran air yang luar biasa derasnya itu membawa ribuan gelondongan kayu hasil tebangan perusahaan yang mendapat izin operasional dari Kementerian Kehutanan.
 |
| Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu saat menjenguk korban banjir di Puskesmas Batang Toru pada Kamis (27/11/2025) malam |
"Berapa PNBP yang diterima, sehingga kemudian perusahaan ini kembali diberi izin operasi? Ada apa ini?" ucap Gus Irawan kesal.
Menurut Gus Irawan, rakyat Batangtoru sangat menderita atas bencana banjir bandang ini. Terlebih banjir juga disebabkan karena penebangan hutan atas izin dari Kementerian Kehutanan.
"Warga Batangtoru banyak menjadi korban. Rumah-rumah hancur. Keluarga mereka masih hilang. Begitu juga dengan kerugian yang dialami warga atas banjir ini," kata Gus Irawan.
Meski demikian, Gus mengaku tidak mau secara langsung menyalahkan siapa pun. Tapi sebagai makluk yang berakal, ia mengajak semua pihak melakukan kajian komprehensif atas kejadian ini," kata Gus Irawan.
Sejalan dengan pemikiran Gus Irawan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) organisasi nirlaba yang peduli dengan lingkungan, meyakini bahwa bencana yang terjadi di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Sibolga tidak lepas dari aksi penebangan hutan yang dilakukan sejumlah Perusahaan.
Tanpa tedeng aling-aling, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba langsung menuding 7 perusahaan yang bermain dalam penebangan hutan itu. Ketujuh perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources (tambang emas Martabe), PT NSHE (PLTA Batang Toru), PT Pahae Julu Micro-Hydro Power, PT SOL Geothermal Indonesia, PT Toba Pulp Lestari, PT Sago Nauli Plantation, dan PTPN III Batang Toru Estate.
"Semua beroperasi di atau sekitar Batang Toru, habitat orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, dan satwa dilindungi lain," jelas Rianda dalam keterangan tertulisnya, Minggu 30 November.
Rianda memerinci, kerusakan yang ditimbulkan meliputi hilangnya ratusan hektare tutupan hutan, sedimentasi sungai, fluktuasi debit air, degradasi koridor satwa, hingga alih fungsi lahan menjadi perkebunan eukaliptus dan sawit. Aktivitas industri ini memicu banjir bandang dan longsor, menurut Walhi.
“Banjir dan longsor bukan semata akibat hujan. Citra satelit menunjukkan hutan gundul di lokasi terdampak. Ini bencana ekologis akibat campur tangan manusia,” tegasnya.
Walhi, kata Rianda, menuntut Kementerian Kehutanan menghentikan aktivitas industri di Batang Toru, menindak pelaku perusakan, menetapkan kebijakan perlindungan ekosistem, dan memastikan kebutuhan dasar penyintas. Khusus PT Agincourt Resources, Walhi mencatat perusahaan membuka sekitar 120 hektare lahan baru, berpotensi merusak sungai dan habitat satwa.
“Semoga para penyintas diberi kekuatan. Negara harus bertindak dan menghukum pelanggar agar bencana ini tidak terulang,” tutup Rianda.
Data terbaru Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), Minggu (30/11/2025), korban meninggal dunia di Sumut mencapai 172 orang. Selain itu, masih ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Bukan tidak mungkin korban hilang ada yang tertimbun tanah longsoran.
Ada lebih dari 19 titik longsor di Sumut akibat bencana yang terjadi. Sebagian besar belum pulih secara menyeluruh. ***
