 |
| Gubernur Bobby Nasution |
“Penggeseran itu untuk efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” katanya.
Begitupun, Bobby masih saja berkilah bahwa ia meremehkan langkah penanganan bencana di Sumut. Menurutnya, anggaran untuk penanganan bencana itu tidak dihilangkan, melainkan ditempatkan dalam Bantuan Tambahan Tunai (BTT) sebelum disalurkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun saat ditanya soal anggaran penanganan bencana yang minim di dalam APBD 2026, Bobby lagi-lagi tak bisa membantah. Ia tak mau menjelaskan soal anggaran minim itu.
Bobby hanya berharap ke depan diperbolehkan adanya perubahan dalam rangka penyesuaian untuk pemulihan pasca bencana.
“Nah, jadi jangan nanti heboh lagi, perubahan anggaran, apa segala macam, itu hal biasa, ya," lanjutnya berupaya membela diri.
Tadinya Bobby ngotot bahwa ia sama sekali tidak menggeser anggaran untuk penanganan bencana sebagaimana tercantum di dalam pos belanja tak terduga. Ia lantas membeberkan biaya penanganan bencana sebagaimana tertuang dalam R- APBD 2025. Dalam dokumen itu memang disebutkan biaya penanganan bencana sebesar Rp123 miliar sebagaimana tercantum dalam pos ‘Belanda Tak Terduga’.
Namun setelah menjabat gubernur pada Februari 2025, diam-diam Bobby menggeser anggaran itu dengan membesarkan biaya untuk proyek konstruksi dari Rp669 miliar menjadi Rp1,2 triliun. Sementara biaya penanganan bencana ia kurangi hingga mencapai 88 persen, dari semula Rp843,1 miliar menjadi Rp98,3 miliar.
Perubahan anggaran itu ia terbitkan melalui Peraturan Gubernur, tanpa pernah membahasnya dengan DPRD Sumut.
Belakangan Fitra membongkar siasat Bobby itu karena dianggap menggeser anggaran secara rahasia. Bobby mendapat kritik karena lebih mementingkan proyek kontruksi ketimbang penanganan bencana.
“Gubernur Bobby telah melakukan pergeseran APBD 2025 berkali-kali tanpa pernah bersikap transparan. Padahal masalah anggaran bukan hal rahasia. Masyarakat berhak tahu. Anggaran belanja daerah harus transparan dan disampaikan terbuka kepada public,” kata peneliti anggaran Fitra, Elfanda Ananda,.
Hasil penelitian Fitra ini kemudian dibeberkan para media independent ke ruang public. Sementara media-media binaan Bobby berupaya menutupinya.
Belakangan, malah media-media binaan Bobby ini berupaya mengaburkan informasi dengan membantu Bobby mengeluarkan data tentang anggaran bencana yang dibahas di DPRD Sumut. Media bayaran itu berusaha menutupi langkah Bobby yang berkali-kali menggeser anggaran melalui Pergub. Media itu seolah-olah menganggap pergeseran itu tidak pernah dilakukan Bobby.
Beruntung, Fitra tetap cerdas melihat kebusukan Bobby dan media bayaran itu. Lembaga itu membongkar kebohongan Bobby yang terkesan merahasiakan pergeseran anggaran.
Setelah Fitra membeberkan lebih jelas, akhirnya barulah Bobby tidak kuasa membantah. Media bayarannya pun hanya bisa terdiam. Bobby mengaku telah menggeser anggaran APBD 2025 berkali-kali.
“Ya, sudahlah, kita focus saja pada penanganan bencana,” katanya.
Bobby Nasution lantas menjelaskan mengenai perkembangan penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda provinsi Sumut. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan korban bencana di Sumatera Utara telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika di awal bencana kebutuhan utama adalah logistik, kini fokus telah bergeser.
"Ya, keluhannya sekarang, air bersih. Sama yang di Langkat kemarin. Air masih masuk, tanggulnya jebol. Itu yang paling utama untuk di Langkat," ucapnya, Minggu (14/12/2025).
Ia menegaskan, pemerintah telah memetakan kebutuhan masing-masing daerah yang terdampak dan menyampaikannya langsung kepada Presiden. Adapun terkait pergeseran anggaran bencana, menurut Bobby Nasution, itu hal yang wajar dan diatur dalam peraturan.
Yang menjadi masalah sebelumnya, Bobby seolah tidak mengakui adanya pergeseran anggaran yang ia lakukan. Makanya, jangan berbohong. Kalau ada perubahan, akui saja perubahan itu. Jangan ditutup-tutupi.
Faktanya memang Pemerintah Sumatera Utara sangat tidak siap menghadapi bencana yang sedang terjadi, sebab antisipasinya sangat minim. Ke depan pun Pemerintah Sumut sangat kelabakan dalam menangani program pascabencana karena tingkat kerugian mencapai Rp9,9 triliun. Sementara anggaran bencana yang dialokasikan dalam APBD 2026 hanya berkisar Rp70 miliar.
Bayangkan, betapa kacaunya pemerintah Sumatera Utara menangani rehab rekon pascabencana. Begitulah kalau yang memimpin daerah merupakan pemimpin karbitan, bukan pemimpin yang teruji dari bawah. ***
