Dampak buruk yang disebabkan bencana banjir dan longsor di
tiga provinsi di Sumatera tidak bisa dikatakan kecil. Menteri Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) menilai dampak dari bencana itu sangat berat. Ia memperkirakan, anggaran yang dibutuhkan untuk
menangani kerusakan infrastruktur akibat banjir di Pulau Sumatera mencapai
lebih dari Rp 50 triliun. 
orban banjir bandang warga Desa Menanggini, Kecamatan Karang Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang melintasi tumpukan kayu bekas terjangan banjir
bandang
Anggaran ini hampir menyamai besar biaya untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh 2025 yang menelan dana sekitat Rp74 triliun. Bedanya, dalam kasus rehab rekon Aceh, ada banyak bantuan internasional yang mengalir. Bahkan bisa dikatakan bantuan asing lebih besar ketimbang APBN.
Sedangkan untuk penanganan pascabencana Sumatera hingga saat ini masih mengandalkan anggaran nasional.
"Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp 50 sekian triliun, kalkulasi awal ya," kata AHY, Selasa (09/12/2025).
AHY menegaskan, angka tersebut baru kalkulasi awal dan belum definitf karena kerusakan infrastruktur akibat bencana juga masih diperbarui.
"Ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang, data terus diupdate, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terus mengupdate juga, semua mengupdate," lanjut AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga kembali ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
"Saya siang hari ini akan kembali ke Sumatera Utara kemudian ke Aceh khususnya Aceh Tamiang yang juga merupakan salah satu daerah yang paling buruk terdampak bencana. Saya ingin lihat secara langsung sekaligus memastikan pekerjaan di lapangan ini bisa berjalan dengan taktis dan efektif," katanya.
AHY juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur selanjutnya diharapkan bisa lebih resiliensi terhadap bencana.
"Kita juga akan membangun lebih baik lagi harus lebih tahan lagi terhadap bencana tapi membutuhkan waktu yang lebih panjang dan ini butuh kerja sama," ucapnya.
12 Ruas Jalan Nasional Masih Terputus
Sebanyak 12 ruas jalan nasional dilaporkan masih terputus imbas banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (08/12/2025).
"Kementerian PU dengan stakeholders terkait sedang melakukan penanganan tanggap darurat konektivitas jalan nasional dengan total progres pelaksanaan di Aceh 48,34 persen, Sumatera Utara 76,44 persen, dan Sumatera Barat 31,47 persen," kata Diana.
Untuk jalan di 3 provinsi ini sedang mulai dilakukan penanganan tanggap darurat secara bersama, ini progresnya mohon izin kami belum bisa melaporkan secara detail," kata Diana.
Berikut daftar 12 ruas jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih terputus imbas banjir Sumatera:
Provinsi Aceh
- Meureudu – batas Pidie Jaya
- Bireuen – batas Aceh Utara
- Bireuen – batas Bener Meriah
- Bireuen – Bener Meriah – Aceh Tengah
- Gayo Lues – Aceh Tenggara
- Aceh Tengah – Nagan Raya (ruas Geumpang – Pameue)
- Genting Gerbang – Uning
Provinsi Sumatera Utara
- Tarutung – Sibolga
- Tarutung – Sipirok
- Sibolga – Batang Toru
- Batang Toru – Singkuang
Provinsi Sumatera Barat
- Sicincin – batas Kota Padang Panjang
Diana juga menjelaskan, berdasarkan data Kementerian PU hingga 6 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, total sebanyak 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional yang mengalami kerusakan imbas banjir Sumatera.
Sementara untuk jalan dan jembatan daerah, dilaporkan sebanyak 108 ruas jalan daerah yang rusak dan 48 jembatan daerah yang rusak.
"Kementerian PU telah menurunkan sumber daya kebencanaan dari Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya, terdiri dari 310 personel, 298 unit alat berat, 121 unit alat pendukung, dan 3.727 unit bahan banjiran," ujar Diana.
Meski dampak kerusakannya cukup berat, sampai saat ini Pemerintah tetap menegaskan bahwa status bencana Sumatera ini masih kategori bencana daerah, bukan bencana nasional. ***
