 |
| Gubernur Bobby Nasution harus hentikan gaya pencitraan. Segera siapkan lahan untuk pembangunan rumah korban bencana |
Penyedia anggaran dan pengerjaan proyek Pembangunan rumah bagi korban bencana di Sumut sepenuhnya ditangani Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Sumut dan para kepala daerah di wilayah terkena bencana diminta membantu percepatan penyediaan lahan. Jika itu bisa disiapkan, pembangunan rumah bagi korban bencana banjir dan Longsor di Sumut akan segera dilakukan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution sudah berjanji akan melakukan percepatan realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumut. Bobby mengatakan beberapa langkah percepatan dilakukan oleh pihaknya, yaitu pendataan hingga verifikasi rumah rusak ringan, sedang, berat, dan hilang.
"Secara keseluruhan unit rumah masyarakat (yang rusak, red.) ada 30.875 rumah. Sekarang datanya by name by address," ujar Bobby setelah rapat pembahasan pembangunan huntap pascabencana Sumatera bersama sejumlah menteri secara daring, di Medan, Kamis, 25 Desember 2025, dilansir Antara.
Bobby hanya ditugaskan untuk menyediakan lahan karena Pemprovsu sama sekali tidak memiliki anggaran memadai untuk menangani bencana di wilayahnya. Sebagai gubernur, Bobby sudah mengalokasikan anggaran bencana ke proyek Pembangunan jalan karena ia kurang paham soal antisipasi penanganan bencana.
Hal itu terlihat dari sikap Bobby yang menggeser anggaran penanganan bencana Sumut 2025 dari Rp843,1 miliar turun menjadi Rp98,3 miliar. Bahkan untuk penanganan bencana 2026, Bobby hanya mengalokasikan Rp70 miliar. Tak heran jika Pemprovsu tidak mampu berbuat banyak dalam penanganan Sumut pasca bencana. Bobby hanya sebatas bertugas membagi-bagikan bahan makanan, tidak mampu memikirkan langkah antisipasi yang lebih besar.
Dalam pembangunan rumah bagi korban bencana, Bobby juga hanya bisa menyampaikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat. Pengerjaan proyek dan penyediaan anggaran sepenuhnya ditangani dari anggaran APBN. Sementara Bobby dan para kepala daerah yang wilayahnya terkena bencana diminta membantu menyiapkan lahan untuk Pembangunan rumah itu.
Langkah pertama yang mesti dilakukan Bobby adalah melakukan verifikasi pendataan terkait korban sehingga nantinya yang mendapatkan rumah baru adalah mereka yang benar-benar terkena bencana. Verifikasi ini, kata Bobby, sedang berjalan.
"Sekarang masuk tahap verifikasi. Akhir 2025, kami harapkan verifikasi selesai," kata Bobby.
Selain itu, pihaknya juga mempercepat penyediaan lahan pembangunan hunian tetap, seperti 227 unit di Kebun Karet Hapesong milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, Desa Hapesong Baru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. Pembangunan ini dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.
"Pemerintah daerah (pemda) mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut membantu menyiapkan lahannya," kata Bobby.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Maruarar pun meminta agar pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumut dikawal hingga selesai.
"Saya senang sekali, karena Gubernur bisa mengoordinasikan dengan baik. Tolong dikawal, ya, Pak Gubernur. Itu contoh di Tapanuli Utara, saya sudah kunci (selesai 21 Maret 2026, red.)," kata Menteri yang akrab disapa Ara ini.
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya melakukan peletakan batu pertama pembangunan huntap bagi pengungsi korban banjir pada tiga kabupaten/kota di Sumut, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga, di Lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Minggu, 21 Desember 2205.
Kementerian PKP akan membangun sebanyak 200 hunian tetap di Sibolga, kemudian 118 hunian tetap di Tapanuli Tengah, 103 hunian tetap di Tapanuli Utara, dan 227 hunian tetap di Tapanuli Selatan.
Di Sibolga lokasinya pada area Gelanggang Olahraga (GOR), Tapanuli Tengah di Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Utara di Desa Sibalanga, dan Tapanuli Selatan di Kebun Karet Hapesong milik PTPN IV.
"Jadi, saya kunci, semua kolaborasi, tanahnya pemda, provinsi turun tangan langsung bagus, bupati juga bagus mengawasi," ujar Ara. ***
Kalau masalah lahan tidak bisa disiapkan, maka sangat keterlaluan sekali. Oleh karena itu Bobby harus bekerja keras membuktikan kemampuannya menyiapkan lahan itu. Untuk urusan bagi-bagi makanan, sebaiknya serahkan saja kepada relawan. Tidak perlu gubernur yang melakukan itu.
Hentikan pencitraan, Bob! Fokus pada penyelesaian langkah jangka panjang! **
