Beruntung sekali, kesalahan Walikota Medan yang memulangkan bantuan beras 30 ton dari lembaga Red Crescent Uni Emirat Arab (UEA) bisa diantisipasi dengan cepat oleh Mendagri sehingga bantuan itu tidak jadi ditarik. Uni Emirat Arab akhirnya menyerahkan bantuan itu kepada Muhammadiyah untuk disalurkan kepada korban bencana banjir di Medan. Dalam waktu dekat bantuan itu akan disampaikan kepada para korban.
Muhammadiyah telah membentuk tim untuk menyalurkan bantuan itu kepada orang yang tepat. Untuk itu dukungan Pemko Medan dalam memberikan data sangat dibutuhkan. Tapi soal mekanisme penyaluran, Pemko Medan sebaiknya tidak perlu banyak campur tangan. Biarkan Muhammadiyah yang bekerja.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga sudah memastikan bahwa bantuan kemanusiaan itu tetap disalurkan kepada para korban banjir, dan mendelegasikan penyaluran itu ke Muhammadiyah.
“Ini bukan bantuan yang sigatnya government to government (G to G). Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari non-government organization yang induknya ada di sana,” kata Bobby, dikutip Antara, Sabtu, 20 Desember.
Karena bersumber dari NGO, memang idealnya disalurkan melalui lembaga non pemerintah juga. Namun Pemko Medan telah salah memahami aturan ini. Mereka justru langsung menolak bantuan itu.
“Padahal kalau Walikota Medan paham, dia jangan sampai menolak. Silahkan saja arahkan donor itu untuk bekerjasama dengan lembaga local yang direkomendasikan. Menolak bantuan itu adalah sebuah kebodohan,” kata Rahmad, salah seorang pegiat NGO ( non government organization) di Medan.
Beruntungnya Mendagri Tito Karnavian cepat menyikapi sikap ceroboh Walikota Medan itu dengan menghubungi kembali Red Crescent EUA untuk tetap menyalurkan bantuannya. Bujukan itu berhasil. UEA kemudian memberikan kepercayaan kepada Muhammadiyah sebagai penyalur di lapangan. Syukurnya bukan kepada ormas agama lain yang rakus tambang. Itu berbahaya!
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh mitra kemanusiaan dari Uni Emirat Arab dalam menyalurkan bantuan tersebut.
Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah terus berkomitmen membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah, tanpa mempermasalahkan status kebencanaan.
“Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak,” kata Haedar.
Dia menambahkan bahwa prinsip gerakan Muhammadiyah dalam merespons bencana adalah sedikit bicara, banyak bekerja, dengan mengedepankan aksi nyata, cepat, dan tepat sasaran.
“Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” katanya.
Agar kerja penyaluran di lapangan berjalan lancar, tentu saja data-data korban bencana perlu didapatkan dari Lembaga terkait, termasuk dari Pemko Medan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi sebaiknya kinerja relawan Muhammadiya di lapangan jangan sampai dicampuri.
Walikota Medan Rico Waas dan Gubernur Bobby Nasution duduk manis saja memantau dari luar. Keduanya sebaiknya belajar lagi bagaimana mekanisme menerima bantuan dari luar. ***
