 |
| Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri sejumlah menteri di Istana Negara Jakarta, Senin 15 Desember. 2025 |
Prabowo mengakui adanya permainan personil angkatan dalam aksi-aksi illegal ini sehingga penegakan hukum sulit dilaksanakan. Oleh karena itu ia meminta fenomena ini harus dihentikan. Panglima TNI dan Kapolri harus menghukum aparatnya yang terlibat menguras sumber daya alam secara illegal.
"Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius," kata Prabowo saat memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember dilansir ANTARA.
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara serius karena masih banyak kebocoran yang terjadi akibat pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan penyelundupan.
Kepala Negara menyebut berbagai upaya telah dilakukan untuk menutup kebocoran tersebut, termasuk dengan mengerahkan kekuatan TNI dan Polri, namun pelanggaran hukum masih terus terjadi.
"Terlalu banyak penyelundupan, kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," kata Presiden. Upaya membongkar kasus ini selalu gagal karena adanya kekuatan berpengaruh yang ikut bermain di dalam.
“Kasus seperti ini sudah berlangsung lama sehingga tak bisa dibongkar. Praktik seperti ini harus dihentikan. Ini harus menjadi perhatian Panglima TNI dan Kapolri,” tegasnya.
Prabowo mengatakan praktik penyelundupan telah menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian nasional. Salah satu contoh yang disorot adalah penyelundupan timah di Bangka yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pihak.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Presiden Prabowo mengungkap adanya keterlibatan sejumlah pejabat serta aparat, termasuk anggota TNI dan Polri, dalam aktivitas penyelundupan dan kegiatan ilegal.
"Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," kata Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kelemahan dalam penegakan hukum serta tekad yang kuat untuk menyelesaikan persoalan kebocoran sumber daya dan pelanggaran hukum secara menyeluruh.
Aksi pengrusakan hutan yang dilakukan sejumlah perusahaan di Sumatera juga disinyalir melibatkan TNI dan aparat keamanan sebagai back-up. Akibat pengrusakan hutan itu, bencana banjir dan tanah longsor telah menghabiskan sejumlah desa di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
"Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Prabowo.
Dalam kesempatan sama, Prabowo juga menekankan dunia usaha tidak bisa mengatur negara meski pemerintah memang membutuhkan pengusaha untuk menggerakkan ekonomi.
"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," ujarnya.***
