 |
| Musa Rajekshah dan Bahlil Lahadalia |
Pemecatan Musa Rajekhsah alias Ijeck dari jabatan Ketua Golkar Sumut masih terus menjadi perbincangan di awal tahun baru ini. Topik itu kian hangat sebab di bulan Januari ini, Golkar Sumut bakal menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih pengurus baru. Peluang Ijeck tampaknya menipis karena Plt Ketua Golkar yang sekarang, Ahmad Doli Kurnia Tanjung sudah menunjukkan antipatinya.
Sikap Ahmad Doli kepada Ijeck bisa dikatakan merupakan gambaran sikap pengurus pusat Golkar yang dikomandoi Bahlil Lahadalia. Maka itu tidak salah jika dikatakan peluang Ijeck terpilih kembali pada Musda nanti agak tertutup karena ia beramai-ramai dijegal kekuatan elit dari tingkat pusat.
Yakinlah, Gubernur Bobby Nasution tidak terlibat bermain dalam ritme politik itu karena ia tidak punya kemampuan mengendalikan situasi internal Golkar. Ia masih terlalu kekanak-kanakan dalam permainan politik itu. Tapi ia adalah penerima manfaat utama dari suasana kirsuh Golkar ini melalui tekanan yang diberikan mertuanya, Joko Widodo, kepada Bahlil Lahadalia.
Scenario sudah diatur, Ketua Golkar Sumut akan dikendalikan Hendriyanto Sitorus yang sekarang menjabat Bupati Labuhanbatu Utara. Melalui peran Hendiyanto, nantinya Golkar bakal mengusung Bobby kembali maju sebagai calon gubernur Sumut pada Pilkada 2029.
Kalau memang Bobby masih dipercaya Gerindra, bisa jadi Hendriyanto Sitorus akan mendampinginya sebagai calon wakil gubernur. Tapi kalaupun Gerindra menolak mencalonkan kembali Bobby sebagai gubernur, setidaknya sudah ada partai Golkar yang jadi pegangannya.
Selain Golkar, tentu saja PSI berada di belakang Bobby, sebab itu sudah merupakan amanat Jokowi. Semua orang tahu, PSI telah mendeklarasikan diri sebagai partai milik keluarga Jokowi.
Tapi PSI bukanlah partai yang memiliki kekuatan signifikan di Sumut. Maka itu Golkar yang menjadi pegangan utama Bobby. Karena itu Jokowi sejak awal mempersiapkan partai itu sebagai kendaraan utama keluarga menantunya untuk bergerak pada 2029.
Dengan kata lain, dinamika yang terjadi di Golkar Sumut merupakan kepentingan bagi memuluskan jalan Bobby Nasution pada 2029. Itu tidak terbantahkan!
Keputusan Bahlil menyingkirkan Ijeck tentu sangat disayangkan banyak pihak mengingat Ijeck sangat dekat dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan mampu merangkul berbagai komponen lainnya. Sejak memimpin Golkar Sumut pada 2020, Ijeck berhasil mendongkrak perolehan suara partai itu hingga menjadi yang terbesar di Sumut.
Pada Pemilu 2019, sebelum Ijeck memimpin, perolehan kursi Golkar di seluruh kabupaten/kota d Sumut hanya 184 kursi. Di masa kepemimpinan Ijeck pada Pemilu 2024, perolehan itu melonjak tajam menjadi 208 kursi di semua DPRD kabupaten/kota.
Begitu juga di tingkat provinsi, terjadi kenaikan cukup signifikan, dari 15 kursi pada Pemilu 2019 menjadi 22 kursi pada Pemilu 2024. Dengan demikian Golkar berhasil meruntuhkan dominasi PDIP Sumut yang selalu menjadi jawara dalam beberapa pemilu sebelumnya.
Perolehan suara Golkar di DPR RI tidak kalah hebatnya. Pada Pemilu 2019 Golkar Sumut hanya mendapatkan empat kursi, tapi di masa kepemimpinan Ijeck perolehan meningkat jadi 8 kursi. Dengan prestasi yang cukup mengkilap ini tidak heran jika menguat dukungan agar Ijeck kembali duduk sebagai Ketua Golkar Sumut periode 2025-2030.
Ijeck pun sejak awal sangat optimis kalau kursi Ketua Golkar itu kembali berhasil ia duduki Kembali, sebab dari 33 DPC Golkar di seluruh kabupaten/kota di Sumut, sebagian besar sudah menyatakan dukungan kepadanya.
Namanya cukup harus di berbagai daerah. Boleh dikatakan Ijeck adalah ketua partai paling ternama di Sumut. Namanya menggelegar di kalangan anak muda, disegani di kalangan orang tua.
Namun semua prestasi yang telah diraih itu sepertinya tak berarti apa-apa. Di mata Bahlil dan dedengkotnya, Ijeck dianggap batu sandungan yang bisa menjegal karir politik Bobby ke depan. Apalagi hubungan Ijeck dan Bobby sudah tidak lagi mesra. Sementara Bahlil harus memenuhi janjinya membantu mendongkrak karir politik anak dan menantu Jokowi.
Sikap Bahlil itu adalah bentuk balas jasa mengingat keberhasilannya naik sebagai ketua Golkar tidak lepas dari bantuan Jokowi. Melalui pengaruhnya, Jokowi yang menekan Airlangga Hartarto untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Bahlil. Jika tidak, Airlangga bakal diseret kasus korupsi.
Makanya jangan heran kalau proses pergantian kepemimpinan di Golkar pusat berlangsung begitu mulus. Semua elit Golkar harus menerima kenyataan ini meski mereka semua sadar bahwa sosok Bahlil jauh dari kesan berkharisma. Bahlil malah kerap menjadi bahan olok-olokan di arus bawah. Menjadi bahan meme, topic lucu-lucuan dan sebagainya.
Dalam sejarahnya, tidak pernah ada ketua Golkar yang dipermainkan seperti Bahlil. Tapi itulah politik. Prestasi tidak menjadi ukuran, yang penting dekat dengan kekuatan inti, punya finansial mencukupi, memiliki air ludah yang banyak dengan lidah yang selalu menjulur basah di depan junjungan.
Dalam buku The Prince, Machiavelli menyebut bahwa pemimpin tidak harus dicintai oleh bawahannya, dan tidak harus disukai rakyatnya, tetapi ia harus tahu siapa yang bisa dimanfaatkan demi melanggengkan kekuasaan. Maka itu, dalam politik, jilat menjilat adalah hal yang tidak bisa diabaikan.
Para pemimpin juga sengaja memelihara penjilat-penjilat ini karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang diinginkannya. Jilat menjilat adalah bentuk loyalitas yang nyata. Unggul jauh di atas meritokrasi. Apalagi dalam system kepartaian, meritokrasi jelas kalah jauh dari lingkungan yang loyal — yang setia dengan pemimpinnya.
Ini menunjukkan masih adanya nilai-nilai feodalisme di dalamnya. Istilah “Asal Bapak Senang” menjadi tiang-tiang budaya feodalistik yang membuat pemikiran kritik dianggap kurang sopan. Kinerja yang baik, tapi tidak disertai sikap loyal yang tergambar dari budaya menjilat, bisa jadi akan meragukan bagi si pemilik kendali.
Dalam politik, memuji jauh lebih penting ketimbang mengkritisi.
Memuji adalah sikap aman bahkan wajib untuk naik jabatan. Dalam sistem politik ada yang namanya clientelism, yakni hubungan non-formal antara pemimpin (patron) dan bawahan (client) yang mana kesetiaan atau loyalitas dibalas dengan hadiah atau posisi atau jabatan.
Bangsa yang prestasinya ditentukan oleh “kedekatan”, bukan keahlian, adalah bangsa yang berjalan pincang dalam kabut keadilan dan kebenaran. Suasana seperti ini yang masih tergambar dalam politik di Indonesia.
Kini kita hidup dalam semacam neo-feodalisme demokratis, sebuah kondisi tragis di mana struktur negara tampak demokratis — ada pemilu, partai, lembaga, debat — namun isinya dikuasai oleh mentalitas kasta. Pemimpin-pemimpin kecil hingga besar dikelilingi oleh ucapan ‘aman pak..!
Sementara rakyat diubah menjadi penonton atau pengikut setia yang dilarang protes. Dan yang lebih menyedihkan, rakyat pun telah ikut menjilat balik demi proyek, demi jatah bantuan, demi popularitas. Rakyat tidak lagi hanya korban, tapi mulai menjadi pelaku penjilatan massal. Inilah gambaran bangkrutnya etika sosial, yang ditukar dengan validasi instan.
Kondisi ini terlihat jelas dalam kasus Ijeck. Prestasinya meningkatkan suara Golkar hanya dianggap sebelah mata oleh elit pusat karena ada hal lebih penting yang harus dibayarkan Bahlil, yakni menjilat Jokowi sebagai ajang balas budi. Mau tidak mau suara yang mendukung Ijeck di Sumut dipaksa manut dengan apapun Keputusan elit.
Sekali lagi, begitulah politik. Kepentingan elit jauh lebih utama dibanding tuntutan arus bawah. Dalam politik, bargaining power adalah salah satu unsur yang sangat penting. Keputuan bargaining ini lebih banyak dalam kendali para elit sebagai pemegang kendali.
Tersingkirnya Akhyar Nasution -- kader fundamendal PDIP demi kepentingan seorang anak ingusan, Bobby Nasution, yang masih bau kencur -- pada Pilkada Medan 2020 juga atas nama kepentingan elit. Mundurnya Ijeck dari pencalonan Gubernur Sumut 2024, juga atas nama kepentingan elit.
Sekarang tersingkirnya Ijeck dari jabatan ketua Golkar Sumut juga atas nama kepentingan yang sama. Semua ini membuktikan factor kepentingan elit merupakan penentu dalam politik. Kepentingan ini akan terus berjalan dinamis sesuai siklus politik yang berkembang. Dia akan melemah tatkala jilatannya mulai terasa hambar.
Ada banyak risiko dari siklus kepemimpinan menjilat ini. Pemimpin yang dikelilingi penjilat akan menghasilkan kebijakan yang rapuh. Kebijakan yang rapuh akan merugikan masyarakat dan masyarakat yang apatis akan semakin tidak peduli, membiarkan para penjilat terus berpesta pora.
Pada akhirnya system itu hanya akan mencetak generasi yang jago cari muka, bukan cari solusi. Sistem akan melahirkan pemimpin yang jago pencitraan, bukan jago kerja. Lingkaran setan ini akan terus berputar di mana pemimpin yang dikelilingi penjilat bakal bikin aturan ngawur, aturan ngawur bakal nyusahin rakyat. Dan rakyat yang udah capek dan apatis bakal makin masa bodoh.
Sampai suatu saat nanti semua akan lelah. People power akan bergerak datang menagih, meminta pertanggungjawaban dari mereka semua. Tepi mereka yang menjilat dan dijilat, mungkin sudah mempersiapkan langkah untuk melindungi diri. Akhirnya rakyat yang merugi.
Lantas masih percaya sama Bobby dan keluarga Jokowi?..***
Ahmady
