Pertemuan tertutup empat partai di parlemen, yakni Golkar, Gerindra, PKB dan PAN secara tertutup
di rumah Ketua Golkar Bahlil Lahaladia beberapa waktu lalu, memunculkan banyak penafsiran. Kecurigaan itu
muncul karena pertemuan itu sengaja tidak melibatkan pimpinan Partai Demokrat,
padahal mereka biasanya selalu Bersatu mendukung pemerintahan.
Pertemuan Bahlil Lahadalia (Golkar), Sufmi Dasco (Gerindra), Zulhas
(PAN) dan Muhaimin Iskandar (PKB) tanpa libatkan elite Demokrat bisa
memecah koalisi pendukung Prabowo Subianto.(Instagram Partai Golkar)
Tak heran jika Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menyebut pertemuan elite empat partai itu berpotensi menjadi awal perpecahan koalisi pendukung Prabowo Subianto.
“Kurang tepat kalau pertemuan ketum partai di rumah dinas Menteri Bahlil Lahadalia itu diberi judul memperkuat koalisi. Bisa jadi pertemuan itu menjadi cikal bakal perpecahan koalisi,” ujarnya, Jumat 2 Januari.
Terlebih, pertemuan tersebut digelar di tengah ketidakpercayaan publik terhadap elite politik, terutama mencuatnya kembali usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Hal itu justru akan mengundang kecurigaan publik mengingat keempat parpol tersebut dianggap sebagai pendukung pilkada tidak langsung.
“Sejauh ini kan baru PDI Perjuangan yang secara tegas menolak wacana pilkada DPRD. Sementara Partai Demokrat kalau kita melihat karakter Pak SBY kemungkinan juga akan menolak karena hal itu akan mendapatkan penolakan masif dari masyarakat,” tandas Erizal.
Dia menambahkan, jika memang salah satu pembahasan dalam pertemuan keempat parpol tersebut adalah terkait penerapan pilkada tidak langsung, perpecahan di internal koalisi pendukung Prabowo Subianto semakin nyata mengingat Partai Demokrat akan merasa tersisih dan tidak dilibatkan dalam pertemuan parpol koalisi.
Seperti diketahui, empat ketua umum partai politik, yakni Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar) dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menggelar pertemuan pada Minggu 28 Desember 2025 lalu di rumah dinas Bahlil di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta agar pertemuan tersebut tidak perlu dimaknai berlebihan. Dia mengungkapkan, ada dua hal utama yang dibicarakan dalam pertemuan itu, yakni kemungkinan terbentuknya koalisi permanen antarpartai dan rencana revisi Undang-Undang Partai Politik yang diperkirakan mulai dibahas awal tahun 2026.
“Tidak spesifik membahas soal pemilu, pilkada, dan seterusnya. Hanya brainstorming dan berbagi informasi antarpimpinan partai,” kilahnya. ***
