 |
| Pertemuan para fungsionaris Golkar kabupaten/kota se Sumut saat deklarasi pencalonan Andar Amin Harahap sebagai calon ketua Golkar Sumut |
Bisa saja Andar Amin Harahap mengklaim telah mendapatkan dukungan suara dari 27 DPD Golkar Kabupaten/kota untuk bisa merebut kursi calon Ketua Golkar Sumut pada Musyawarah Daerah (Musda) mendatang. Namun besarnya dukungan itu bukanlah jaminan. Bagaimana pun juga, pengaruh dan intervensi Dewan Pengurus Pusat Golkar sangat besar dalam mempengaruhi hasil Musda.
Tidak percaya? Mari kita berkaca pada Musda Golkar pada 2020 di mana kala itu seluruh peserta telah menetapkan Yasir Ridho Loebis sebagai ketua Golkar Sumut terpilih.
Tidak ada yang sanggup mengalahkan Yasir Ridho karena ia mendapat dukungan 26 DPD Golkar kabupaten/kota se- Sumut. Seluruh tahapan telah dilalui dengan benar. Dengan demikian Yasir Ridho hanya menunggu momen pelantikan saja.
Namun siapa sangka, di saat menunggu momen pelantikan tersebut, muncul keputusan dari Dewan Pengurus Pusat yang meminta agar Musda Golkar Sumut diulang karena ada beberapa aturan yang dilanggar.
Belakangan terungkap kalau permintaan pusat itu hanya permainan politik belaka sebab mereka sudah merancang agar Musa Rajekhsah alias Ijeck yang terpilih memimpin Golkar Sumut.
Ada banyak protes yang dilayangkan arus bawah Golkar Sumut ke ketua Umum Golkar kala itu. Apalagi semua orang tahu kalau Ijeck bukanlah kader sejati Golkar. Ia sebelumnya sama sekali tidak pernah menjadi anggota partai. Pun Ijeck tidak pernah sekalipun mengikuti system pengkaderan di tubuh Golkar.
“Bagaimana orang yang tidak pernah bergabung jadi kader partai, tiba-tiba saja langsung ditunjuk sebagai ketua. Mau dijadikan apa partai Golkar ini,” kata salah seorang pengurus Golkar Sumut kala itu.
Namun protes itu sama sekali tidak digubris Dewan pengurus Pusat Golkar di Jakarta. Mereka tetap mendudukkan Ijeck sebagai ketua Golkar Sumut karena Ijeck sedang berada dalam pusaran kekuasaan, yakni sebagai Wakil Gubernur Sumut. Di samping itu secara finansial, Ijeck juga dianggap sangat mumpuni.
Anak muda ini dikenal berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya Anif Shah adalah pengusaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki areal perkebunan mencapai puluhan ribu hektar. Berbeda dengan Yasir Ridho yang mengandalkan kekuatan politisnya.
Dengan lobi, finansial dan posisinya yang cukup strategis di pemerintahan, tak heran membuat Ketua umum Golkar, Airlangga Hartarto lebih tertarik mendukung Ijeck ketimbang Yasir Ridho. Posisi Ijeck semakin kuat setelah ia juga mendapat dukungan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Ketua Dewan Penasihat DPP Golkar.
Alhasil, ketika Musda diulang, barisan pendukung Yasir Ridho ‘dipaksa’ untuk mengalihkan dukungan mereka kepada Ijeck. Tidak ada suara protes karena kabarnya ada permainan politik uang dalam Musda itu. Lagi pula tangan DPP Golkar sangat perkasa sehingga membuat pengurus Golkar Kabupaten/kota tidak berdaya ketika diminta mengalihkan dukungan mereka.
Yasir Ridho hanya bisa gigit jari. Bahkan untuk menyampaikan protes pun ia tidak berani. Yang bisa dilakukannya hanya pasrah mengelus dada merenungi kejamnya dunia politik.
Lebih sakitnya lagi, Yasir Ridho kemudian disingkirkan Ijeck dari barisan pengurus. Seolah-olah darma baktinya sebagai kader Golkar selama puluhan tahun dianggap tidak berharga. Jadilah Yasir Ridho sebagai politisi Golkar yang terbuang.
Betapa sakit hatinya perasaan mantan anggota DPRD Sumut ini karena kursi Ketua Golkar Sumut yang sudah ada di depan mata, kemudian dicopot karena kemauan Dewan Pengurus Pusat. Bukan tidak mungkin pengalaman yang dirasakan Yasir Ridho lima tahun lalu akan terjadi pada Andar Amin Harahap.
Untuk saat ini, boleh saja Andar mengaku telah mendapatkan mayoritas dukungan dari pengurus DPD Golkar Kabupaten/kota se Sumut. Bahkan ia mengaku, dari 33 pengurus DPD Golkar di Sumut, setidaknya 27 suara sudah dijanjikan kepadanya.
Tapi kalau dewan pengurus pusat tidak setuju, Andar Amin bisa apa? Ketua Umum Bahlil Lahadia bisa saja melakukan intervensi dengan memaksa pengurus DPD Golkar kabupaten/kota se-Sumut mengalihkan dukungannya kepada sosok calon ketua yang mereka inginkan.
Kabarnya sosok yang didukung Bahlil adalah Hendriyanto Sitorus, Bupati Labuhanbatu Utara yang juga ketua DPD Golkar di wilayah itu. Sikap Bahlil yang mendukung Hendriyanto kabarnya sejalan dengan misi Jokowi untuk mendorong kembali menantunya Bobby Nasution terpilih kembali sebagai Gubernur Sumut 2029 mendatang.
Kabarnya Bobby Nasution akan dipasangkan dengan Hendriyanto Sitorus untuk maju pada Pilkada Sumut nanti. Kalau pun seandainya Gerindra tidak lagi mau mendukung Bobby, setidaknya sudah ada Golkar yang siap memback-up menantu Jokowi itu.
Bahlil sudah pasti siap menjalankan scenario itu sebagai balas jasa kepada Jokowi yang telah mendukungnya berhasil menggeser Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Golkar. Tidak bisa dibantah, meski secara de jure jabatan Ketua Umum Golkar dipegang Bahlil Lahadalia, namun gerak partai itu sebenarnya masih berada di bawah kendali si pembual Jokowi.
Makanya jangan heran kalau Bahlil diminta harus bertanggungjawab untuk mengamankan posisi Bobby di Sumut. Jokowi sadar, tanpa dukungan elit pusat, Bobby tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk merebut kekuasaan. Semua orang tahu, Bobby hanyalah anak ‘mami’ yang terjun ke politik memanfaatkan pernikahannya dengan Kahiyang Ayu, putri si pembual.
Tanpa pernikahan itu, niscaya Bobby tidak akan dikenal di Sumut. Apalagi sebelum ikut Pilkada, ia sama sekali tidak pernah bergabung dalam partai politilk.
Pastinya, Bobby bukan pemimpin yang dihasilkan dari arus bawah, melainkan pemimpin yang dititipkan oleh keinginan penguasa. Jokowi sadar betul dengan kondisi ini sehingga sejak dini ia sudah mempersiapkan lokomotif penggerak untuk mendukung Bobby.
Membaca Scenario Bahlil
Untuk saat ini, Bahlil, Jokowi dan juga Bobby memang lebih nyaman kalau ketua Golkar Sumut berada di bawah kendali Hendriyanto Sitorus ketimbang Andar Amin Harahap. Hal ini terjadi karena Hendriyanto sudah terlibat dalam upaya penggulingan Ijeck sejak awal.
Namun harus dipahami pula, Hendriyanto Sitorus dan Andar Amin Harahap merupakan dua sahabat karib. Keduanya sama-sama keturunan ningrat di wilayah Tapanuli Selatan.
Hendriyanto merupakan putra dari politisi senior Golkar, Khairuddin Syah alias Buyung Sitorus. Sedangkan Andar Amin adalah putra dari Bachrum Harahap juga seorang politisi Golkar senior di Sumut.
Menariknya, Buyung dan Bahrum juga sama-sama pernah menjabat sebagai bupati. Buyung menjabat Bupati Labuhanbatu Utara periode 2010–2015 dan 2016–2021, sedangkan Bachrum Harahap sebagai Bupati Padanglawas Utara periode 2008–2013 dan 2013–2018. Keduanya juga mewariskan jabatan bupati yang sama kepada anak mereka.
Bisa dikatakan Buyung dan Bachrum serta masing-masing anak mereka, Hendriyanto dan Andar Amin punya ikatan emosional yang masih cukup kuat. Persahabatan sudah terjalin sejak lama dan sampai sekarang masih terbina. Dengan situasi ini, system kompromi bisa saja terjalin.
Ingat pula, bahwa saat ini Andar Amin Harahap tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Kalau ia melawan kehendak DPP Golkar, bukan tidak mungkin statusnya di legislatif akan terancam.
Maka itu, jangan berharap kalau Hendriyanto dan Andar Amin akan bersaing keras. Keduanya pasti tunduk kepada Keputusan DPP Golkar. Tidak akan ada hiruk pikuk Musda seperti yang terjadi pada masa Ijek dan Yasir Ridho.
Kalaupun ada keributan, kemungkinan itu merupakan rekayasa pusat. Bisa saja dibangun scenario agar Hendriyanto dan Andar Amin bersaing sengit di musda sehingga terjadi kekacauan.
Pada akhirnya scenario itu hanyalah rancangan DPP Golkar sehingga mereka bisa mengusulkan figur baru sebagai calon ketua Golkar.
Figur itu tidak lain adalah Bobby Nasution. ***
