 |
| Pengurus Golkar Sumut yang akan menyelenggarakan parhelatan Musyawarah Daerah di Medan pada 31 Januari mendatang |
Setelah lama dalam ketidakpastian, akhirnya Dewan pengurus Pusat (DPP) Golkar mengeluarkan surat keputusan yang menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut akan digelar pada 31 Januari hingga 2 Februari mendatang di Medan. Kepastian tersebut menyusul keluarnya surat resmi DPP Golkar Nomor B.930/DPP/GOLKAR/I/2026 tentang jadwal penyelenggaraan Musda.
Surat Keputusan bertanggal 21 Januari 2026 itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Dalam keputusannya, DPP Golkar secara resmi menetapkan jadwal pelaksanaan Musda XI Golkar Sumut berlangsung selama tiga hari.
DPP Partai Golkar juga menegaskan agar seluruh tahapan dan pelaksanaan Musda tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan organisasi yang berlaku di internal Partai Golkar. Kegiatan Musda akan dipantau oleh DPP, namun pelaksanaanya tetap otoritas daerah.
Sejauh ini, baru dua nama yang sudah mendeklarasikan diri untuk bersaing merebut posisi Ketua Dewan pengurus Daerah (DPD) Golkar Sumut. Mereka adalah Hendriyanto Sitorus, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sekaligus Bupati di daerah itu.
Nama kedua adalah Andar Amin Harahap, Ketua DPD Partai Golkar Padang Lawas Utara yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI. Andar Amin juga merupakan mantan Bupati Padang Lawas dan juga mantan Walikota Padangsidempuan.
Adapun Musa Rajekshah alias Ijeck yang merupakan mantan Ketua DPD Partai Golkar Sumut sebelumnya, dikabarkan tidak bisa mencalonkan diri lagi karena ia sudah berstatus sebagai pengurus DPP Golkar di Jakarta.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ijeck memang tidak disukai oleh pengurus DPP Golkar sehingga berbagai cara dilakukan untuk menghentikan langkahnya untuk Kembali memimpin Golkar Sumut. Adalah Bobby yang disebut-sebut turut berperan menyingkirkan Ijeck dari kontestasi Musda Golkar itu.
Sebenarnya masih ada peluang bagi kandidat lain untuk ikut bersaing pada Musda nanti. Namun sejauh ini baru dua nama yang muncul ke permukaan.
Hendriyanto disebut-sebut mendapat dukungan dari DPP Golkar dan juga Jokowi yang bermain dibalik layar. Jokowi sangat berkepentingan mendorong Hendriyanto untuk menyelamatkan karir politik menantunya Bobby Nasution pada Pilkada 2029 mendatang.
Namun dari arus bawah, dukungan untuk Hendriyanto masih minim. Kabarnya baru sekitar 5 pengurus DPD Golkar Kabupaten/Kota di Sumut yang berada di belakangnya.
Sebaliknya, Andar Amin Harahap mengklaim telah mendapat dukungan sekitar 27 pengurus DPD Golkar Kabupaten/kota. Namun kandidat yang satu ini kabarnya kurang mendapat restu dari Bobby Nasution dan DPP Golkar di Tingkat pusat.
Sesuai aturan main di Golkar, calon yang hendak ikut bersaing pada Musda minimal harus mendapat dukungan 30 persen suara dari total pengurus DPD Golkar kabupaten/kota. Artinya, setiap kandidat setidaknya mendapat rekomendasi dari 6 pengurus DPD.
Adapun pemilihan saat Musda nanti akan ditentukan melalui voting di mana kandidat harus memperebutkan suara terbanyak. Pemegang hak suara masing-masing DPP, DPD Provinsi, DPD II Kabupaten/kota, Dewan Pertimbangan, organisasi sayap, ormas pendiri dan ormas yang didirikan. ***
