Pemerintah Targetkan Rumah bagi Korban Bencana Sumatera Selesai dalam Dua Pekan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memimpin pertemuan dengan sejumlah menteri, hingga Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (7/1/2026) malam. (foto: dokumen Seskab)

Pemerintah pusat terus berupaya menyediakan rumah baru sederhana untuk para korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Pembangunan itu menggunakan dana APBN.  Pemerintah menargetkan pembangunan hunian pascabencana itu rampung dalam dua pekan ke depan. Hunian tersebut diproyeksikan segera siap digunakan oleh warga terdampak banjir dan bencana alam lainnya.

Target itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya usai memimpin pertemuan lintas kementerian dan Badan Pengelola BUMN di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu malam, 7 Januari, untuk membahas percepatan penanganan pascabencana di Aceh Utara, Aceh Pidie, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Dalam dua minggu ke depan, rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam akan selesai dibangun dan siap digunakan,” ujar Teddy dikutip Kamis, 8 Januari.

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta jajaran direksi BUMN karya, antara lain Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan, dan Brantas Abipraya.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memantau progres pembersihan dan pemulihan fasilitas umum. Teddy menyebut Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan upaya pemulihan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, dan perkantoran yang dilakukan secara masif dan cepat.

Sementara itu, pembangunan hunian permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Aceh ditargetkan rampung pada awal Februari 2026.

Teddy menambahkan, pemerintah terus berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk menyesuaikan kebutuhan warga terdampak bencana yang beragam, mulai dari penyediaan hunian baru, perbaikan rumah secara mandiri, hingga relokasi mengikuti keluarga di daerah lain.

“Pemerintah siap bergerak secepat mungkin agar warga terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” tutup Teddy.

Penjelasan Teddy ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunnan rumah hunian bagi korban bencana seakan dibangun oleh Pemerintah Daerah. Anehnya lagi, sekelompok buzzer bayaran sempat memberitakan kalau rumah bagi korban bencana di Sumatera Utara akan dibangun Gubernur Bobby Nasution.

Dalam berbagai media sosial para buzzer itu menyebarkan kabar kalau Bobby akan menyulap kebun sawit menjadi rumah bagi korban bencana. Seakan menunjukkan bahwa Bobby seorang pahlawan dalam kegiatan itu. Tujuannya, tidak lain untuk mendongkrak citra Bobby yang jelas sekali kurang tanggap menghadapi bencana ini.

Rapat yang digelar Teddy ini membantah informasi yang disebarkan buzzer bayaran itu. Semua rumah yang disiapkan untuk korban bencana Sumatera ditangani oleh Pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Ada pula rumah itu yang dibangun  atas bantuan lembaga sosial.

Yang jelas, Bobby Nasution sama sekali tidak berperan membangun rumah itu. Ia hanya mendapatkan tugas dari Pemerintah untuk mencarikan lokasi tempat pembangunan rumah tersebut. Toh, tugas inipun lebih banyak ditangani BUpati dan Walikota.

Menjadikan situasi bencana sebagai upaya pencitraan bagi kepala daerah adalah sebuah kebusukan yang tidak bisa ditolerir. ***