 |
| Suasana salah satu desa di Batangtoru Tapanuli Selatan pascabencana banjir bandang akhir November 2025 |
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mulai sadar bahwa kebijakannya memangkas anggaran untuk penanggulangan bencana telah salah besar. Apalagi dalam APBD 2026 yang disahkan pada November lalu, anggaran untuk penanggulangan bencana sangat sedikit, berkisar Rp70 miliar. Oleh karena itu, Pemprovsu akan melakukan formulasi ulang agar anggaran penanganan pascabencana disesuaikan.
Formulasi ulang itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai penyesuaian anggaran darurat. Dengan demikian nantinya Bobby Nasution akan menggeser sejumlah anggaran dari beberapa sektor untuk dipindahkan ke sektor penanganan bencana.
Adapun mengenai jumlah APBD 2026 yang disahkan tidak akan berubah, tetap Rp11,673 Triliun. Hanya saja ada beberapa bidang yang anggarannya dikurangi untuk dialihkan ke sektor penanganan bencana. Bobby memproyeksikan dana pemulihan pascabencana itu mencapai Rp430 miliar.
Dari rencana ini terlihat jelas kalau Bobby mulai sadar akan kesalahannya yang selama ini mengangap isu bencana bukan masalah prioritas di daerah ini. Ia selalu merasa yang pebih penting adalah soal infrastruktur.
Bukan rahasia lagi bahwa dalam proyek infrastruktur, ada fee yang besarnya mencapai 20 persen dari nilai proyek kepada pejabat terkait. Pejabat kepercayaan Bobby, Topang Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, telah ditangkap KPK karena menerima fee ini.
Ada pula sejumlah pejabat lain yang ikut menerimanya, termasuk Inspektorat Sumut. Bukan tidak mungkin, Bobby juga ikut menikmati uang suap itu.
Soal keterlibatan Bobby masih didalami oleh KPK. Namun besar kemungkinan pimpinan KPK akan melindungi menantu Jokowi ini sebagai bentuk balas jasa atas keputusan Jokowi yang telah memilih mereka sebagai pimpinan KPK.
Terlepas dari semua itu, Bobby kini sadar bahwa anggaran bencana di Sumut tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu ia berjanji kembali mengoreksi APBD 2026 dengan memperbanyak anggaran untuk penanganan pascabencana.
Selama ini porsi terbesar dalam APBD Sumut 2026 adalah bidang infrastruktur yang mencapai Rp275 miliar. Bidang ini meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga.
Sementara itu, bidang komunikasi dan informatika mendapat anggaran Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar.
Ke depan ini Bobby mengaku akan melakukan pergeseran terhadap anggaran itu untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana, termasuk pada sektor pendidikan.
“Kita akan lakukan pergeseran anggaran untuk penanganan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua, untuk infrastruktur dan program SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby saat rapat koordinasi dengan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 12 Januari 2026.
Selain itu, Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar atau sekitar Rp60 juta per unit, setara dengan standar huntap pemerintah pusat.
“Kita menunggu data dari kabupaten/kota dan akan disinkronkan dengan data BNPB. Jika huntap sudah seluruhnya terakomodasi BNPB, anggaran ini bisa dialihkan untuk meningkatkan nilai rumah yang dibangun,” ujar Bobby.
Porsi yang dilakukan Pemprovsu ini memang kalah jauh dibanding yang sudah disiapkan pemerintah pusat. Untuk Sumut, BNPB menyiapkan 5.951 unit huntap, perbaikan jalan dan jembatan, serta bantuan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, bantuan tetap diberikan meski status bencana telah dicabut. Pemerintah pusat, kata dia, memastikan tidak ada warga yang masih tinggal di pengungsian saat bulan puasa.
“Kami menyiapkan hunian sementara, biaya sewa rumah atau tinggal di kerabat yang ditanggung pemerintah, bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan, Rp3 juta untuk penggantian isi rumah, serta Rp5 juta sebagai modal usaha bagi warga terdampak,” ujarnya.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian menyebut sejumlah indikator menunjukkan kondisi daerah terdampak di Sumut mulai membaik, antara lain roda pemerintahan berjalan, layanan publik pulih, akses transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi kembali bergerak. Namun perbaikan itu berkat dukungan pusat, sementara Pemprovsu masih lamban dalam bergerak membangu korban bencana.
Yang memalukan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut pernah disorot karena ingin melakukan pemalakan sebesar Rp2,4 juta terhadap bantuan dari Jawa Timur yang akan dikirim melalui Pelabuhan Belawan ke Aceh Tamiang.
Beruntung, niat busuk ini berhasil terbongkar ke public, sehingga BPBD Sumut harus menanggung malu. Belakangan akhirnya pemalakan itu tidak jadi dilakukan.***
