Lembaga jajak pendapat Vox Politica Research, Senin (28/9/2026) mempublikasikan temuan survei tingkat nasional yang menyorot performa para
Menteri Kabinet Merah Putih selama dua tahun berjalan. Berdasarkan hasil
survei itu, setidaknya ada 7 Menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang kinerjanya
paling tidak memuaskan dengan sejumlah alasan.
Vox Politica Research merilis hasil survei nasional mengenai kinerja Menteri Kabinet Merah Putih serta kinerja Ketua Umum/Ketua Harian partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Sebagian besar dari para Menteri itu adalah orang-orang yang merupakan titipan dari presiden sebelumnya Jokowi. Dua Menteri yang menjadi sorotan adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan tentu saja Menteri Agraria Tata Ruang, Nusron Wahid.
Di samping itu ada lima menteri lagi yang dianggap tidak mampu memberikan kinerja terbaik dalam kaniet merah putih Prabowo, termasuk Menteri Hak Azasi Manusia, Natalius Pigai
Alasan para menteri itu berkinerja buruk berdasarkan survei Vox Politica Research, karena berbagai kasus, mulai dari potensi korupsi hingga komunikasi yang efektif. Vox Politica Research menggelar survei ini pada rentang waktu 15–25 September 2026.
Poin perhatian dalam hasil survei tersebut mencakup efektivitas kinerja kementerian dan juga kapasitas pimpinan partai dalam mengarahkan kadernya mendukung agenda pemerintah dan mengemban fungsi legislatif serta pengawasan di DPR.
Penelitian tersebut memanfaatkan metode wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel dilakukan melalui multistage random sampling, dengan margin of error di kisaran 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei sebagai Bahan Evaluasi
Direktur Eksekutif Vox Politica Research, Fadhly Alimin Hasyim, merinci bahwa penilaian publik terhadap pejabat tak sebatas pada figur semata, melainkan merujuk pada integritas, manfaat program, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, dan tingkat responsivitas.
“Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly Alimin Hasyim.
Secara lengkap, dari tujuh Menteri berkinerja terburuk berdasarkan indikator Top of mind (Negative Salience) hasil survey vox politica adalah:
- Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang) 41,5 persen.
- Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) 17 persen
- Natalius Pigai (Menteri Hak azasi Manusia) 13 persen
- Agus Andrianto (Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) 10 persen
- Rini Widyantini (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) 7 persen
- Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Parawisata) 5,5 persen
- Arifatul Choiri Fauzi ( Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ) 4 persen.
Mengurai alasan di balik ketidakpuasan publik terhadap menteri-menteri tersebut, potensi korupsi menempati puncak dengan 41,5 persen. Selanjutnya, program yang tak terasa manfaatnya di masyarakat sebesar 31,5 persen, kebijakan yang kurang tepat sasaran 27,5 persen, komunikasi publik yang buruk 15,5 persen, dan sikap tidak responsif 12,5 persen.
“Data ini memperlihatkan bahwa responden memberikan perhatian serius terhadap integritas diri menteri dan seberapa jauh program pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas juga menjadi bagian dari evaluasi publik,” jelas Fadhly.
Survei turut menyoal langkah kongkret yang semestinya diambil terhadap menteri berkinerja buruk. Hasilnya, 67,5 persen responden beropini agar menteri diberhentikan dari jabatannya, 15,5 persen mengusulkan pemindahan tugas, 10 persen memilih dipertahankan, 5 persen menerima opsi pemberian target perbaikan, dan 2 persen merasa tidak tahu atau enggan menjawab.
Fadhly menekankan angka tersebut murni mencerminkan preferensi jawaban responden. Keputusan final mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri tetaplah menjadi kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto.
Menteri pro Jokowi
Dari tujuh menteri itu, setidaknya ada empat orang yang menjadi sorotan utama karena merupakan titipan Jokowi. Mereka adalah Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Agus Andrianto dan Arifatul Choiri Fauzi.
Nama Nusron sangat popular belakangan ini setelah ia terseret korupsi di Badan Pertanahan Negara. Ia bahkan dijuluki makelar kebijakan dari Nahdlatul Ulama (NU).
Begitu juga dengan Arifatul Choiri Fauzi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU 2025-2030. Nusron dan Arifatul sama-sama tidak beres bekerja, mirip seperti organisasi mereka, NU.
Adapun Raja Juli Antoni sejak awal menjabat ia memang sarat masalah karena tidak memahami tugas di Kementerian Kehutanan. Raja Juli adalah Sekjen PSI, sehingga ia lebih banyak memasukkan politisi PSI bertugas di kementeriannya.
Adapun Agus Andrianto terkenal sebagai pengikut Jokowi dan merupakan master mind pembentukan Partai Coklat saat ia menjabat Wakapolri. Agus pula yang terkenal bermain untuk memenangkan Bobby Nasution dan Gibran sebagai kepala daerah melalui jaringan kepolisian yang ada di bawah kendalinya.
Kabarnya Agus Andrianto pula yang memberi perlindungan kepada koruptor kelas kakap yang sedang menjalani masa tahanan sehingga mereka bisa menikmati fasilitas mewah selama di penjara. Termasuk fasilitas mewah kepada koruptor mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang kini ditahan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan. ***
,%20saya%20menghadiri%20peluncuran%20buku%20Kepemimpinan%20AHY,%20yang%20ditulis%20oleh%2027%20penuli.jpg)
