 |
| Wali Kota Medan, Rico Waas saat rapat bersama jajaran di Pemko Medan. |
Makanya sejak dilantik sebagai Walikota Februari lalu, Rico tidak berani menunjukkan sok kuasa. Ia lebih dulu melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah dijalankan sebelumnya.
Hasil evaluasinya, ternyata banyak proyek Pemko Medan yang terbengkalai dan dikerjakan asal-asalan. Rico mau tidak mau harus menerima risiko itu.
Ia tidak bisa menuntut tanggungjawab walikota dan pejabat yang lama, sebab mereka sudah meninggalkan jabatannya di Pemko Medan.
Bobby sudah menjabat gubernur Sumut, sementara dua pejabat lain yang bertanggungjawab dengan proyek infrastruktur, yakni Alexander Sinulingga (sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan) kini sudah diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut.
Ada lagi nama lain yang tidak kalah pentingnya, yakni Topan Obaja Putra Ginting yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan. Kini sudah menduduki jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut.
Bobby, Alexander dan Topan Ginting adalah tiga sosok yang semestinya bertanggungjawab terhadap semua proyek konstruksi di Pemko Medan selama ini. Namun karena ketiganya sudah pindah ke provinsi, mereka merasa tidak lagi mau tahu soal proyek-proyek yang terbengkalai itu.
Agar kasus serupa tidak terulang lagi, Walikota Rico Waas, dalam pertemuan internal di Pemko Medan Rabu (9/4/2025) menekankan agar pajabat terkait bidang konstruksi harus memulai perencanaan dengan baik berlandaskan data dan riset, kemudian dieksekusi dengan sempurna, dan setelah selesai aset itu dirawat dengan baik.
Ia meminta agar pejabat Pemko Medan jangan asal mengerjakan proyek demi mendapat pujian masyarakat, padahal proyek itu berkualitas rendah dan tidak bermanfaat. Hanya manis dilihat mata tapi tak ada guna.
Rico Waas lantas menyorot keberadaan proyek Gedung Warenhuis yang telah direvitalisasi dan kini menjadi aset baru Pemko Medan. Proyek ini telah diresmikan walikota sebelumnya, Bobby Nasution pada 18 Februari lalu.
Namun saat ini gedung tersebut hanya jadi pajangan. Tidak jelas mau digunakan untuk apa.
Tadinya Bobby mau menjadikan Warenhuis sebagai cental UKM dan pusat jajanan, tapi rencana itu bisa gagal mengingat lahan parkirnya yang sempit. Belum lagi perawatan gedung yang membutuhkan dana cukup besar.
Pemko Medan dikabarkan telah mengalokasikan anggaran 2025 Rp 15,8 miliar untuk pembangun sarana dan prasarana pendukung Warenhuis. Namun dana itu berpotensi tanpa manfaat karena penggunaan Gedung Warenhuis masih mengundang tanya.
Selain Warenhuis, Rico Waas mengingatkan pihak dinas terkait agar memperhatikan puing-puing pekerjaan proyek di Stadion Kebun Bunga yang masih berserakan. Semasa kepemimpinan Bobby, proyek itu hanya diselesaikan secara fisik saja, tapi pembersihkan tidak dilakukan sehingga tampak kekacauan di sana sini.
Belum lagi proyek Islamic Center yang masih kacau, Lapangan Merdeka yang rusak di sana sini, Stadion Teladan yang belum juga selesai, dan lainnya. Rico harus berhati-hati mengatasi semua beban itu.
"Rico harus sadar, ia bukan bagian dari keluarga Istana. Ia tidak boleh bekerja asal-asalan karena akan berpotensi diserang secara politis dan dihujat di sana sini," kata Rizal S, pengamat pembangunan Kota Medan.
Di sisi lain, Rico juga tidak punya buzzer bayaran sebagaimana keluarga istana yang mengalokasikan anggaran cukup besar untuk menyewa influencer agar memuji mereka di media social. Maka itu gaya Rico mutlak tidak boleh sama seperti Bobby.
KPK tidak berani menyentuh Bobby meski sudah jelas ada kesalahannya, tapi bisa saja dengan mudah menangkap Rico. Meski Rico mengandalkan pamannya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, tapi itu tidak cukup di mata hukum.
Buktinya, ada sejumlah elit Nasdem yang dicocok KPK. Sedangkan keluarga Jokowi tak pernah ada yang tersentuh hukum. Rico harus belajar dari situasi ini. ***
