Sok Paling Bersih, Bobby Nasution Datang ke KPK Bahas Cara Bersihkan Birokrasi Sumut

Gubernur Bobby Nasution, merasa sebagai pejabat paling bersih. Ia pun ingin membersihkan birokrasi Sumut dari korupsi

Gubernur Bobby Nasution merasa dirinya sangat bersih dari korupsi selama menjalankan pemerintahan di Kota Medan dan Sumut. Walau pengadilan Tipikor pernah menyebut namanya terlibat  dalam korupsi tambang di Maluku Utara, Bobby tetap merasa tidak bersalah. Ia pun tak berkomentar ketika disebut terlibat dalam penyelundupan nikel ke China.

Sudah banyak pengaduan tentang korupsi Bobby ke KPK, namun sampai detik ini KPK tidak berani memeriksanya. Bahkan dalam kasus gratifikasi penggunakan pesawat pribadi milik si raja judi Medan, Rusli Ali alias Asiang, KPK pun tidak berani bertindak.  

Tak terbantahkan lagi, pengaruh Jokowi membuat KPK tak berani menyentuh keluarga solo itu.

Dengan sikap KPK yang takut terhadap keluarga Jokowi, Bobby lantas mengklaim bahwa ia adalah pejabat yang bersih. Dengan lantang ia pun bertekad akan membersihkan pejabat yang terlibat korupsi di Sumut.  Bobby telah berunding dengan KPK untuk membersihkan birokasi di Sumut. Sementara dirinya sendiri tidak boleh disentuh.

Untuk membersihkan birokrasi Sumut dari kasus korupsi,  Bobby Nasution sudah mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Senin, 28 April. Menantu Presiden pembohong, Joko Widodo ini datang bersama para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara untuk membahas pencegahan tindak pidana korupsi.

"Saya hadir di KPK untuk koordinasi, kolaborasi, dan penguatan antara KPK, pemerintah daerah, serta DPRD," kata Bobby kepada wartawan di lokasi.

Bobby enggan berbicara panjang lebar mengenai kegiatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan membahas upaya penegakan dan pencegahan korupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Sementara itu, Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dan supervisi KPK khusus untuk wilayah Sumatera Utara.

"Pertemuan ini bertujuan memetakan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi dapat memberikan pendampingan yang lebih terukur dan terarah," kata Budi.

Selain kepala daerah, jajaran DPRD juga turut diundang. KPK menilai keduanya merupakan pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran DPRD, mengingat mereka adalah stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan," ujar Budi.

Sementara Ketika ditanya soal kasus korupsi Bobby yang telah diadukan ke KPK, pihak KPK enggan menjelaskannya. Menurut mereka, kasus itu dalam pengembangan.

“Kasus blok Medan tetap masih kita kembangkan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Pertanyaan KPK ini sama dengan pernyatanya pada tahun lalu. Tidak jelas pengembangan apa yang mereka lakukan. Bahkan sampai detik ini pemanggilan terhadap Bobby tidak pernah mereka lakukan. 

Sikap KPK yang seperti itu semakin menguatkan anggapan kalau lembaga itu adalah alat untuk menciduk pejabat yang tidak pro kepada penguasa. Sampai kapanpun, ketika ditanya soal kasus Blok Medan, KPK pasti akan memberikan jawaban yang sama, " Masih dalam pengembangan..!"

Jawaban itu adalah cara licik KPK untuk menutupi kelemahannya. Padahal itu adalah alasan untuk menutupi rasa takut mereka terhadap keluarga Jokowi. bagaimanapun juga, pimpinan KPK yang menjabat saat ini adalah pilihan Jokowi.

Maka itu, jangan harap Bobby akan akan pernah dipanggil KPK. Sebaliknya, Bobby akan bekerjasama dengan KPK untuk menciduk pejabat koprupsi yang tidak pro kepadanya.

Strategi Bobby ini mirip dengan cara yang diterapkan Jokowi saat masih berkuasa. Ia 'menyendera' pejabat yang dianggap berpotensi membangkang terhadapnya. Data korupsi pejabat itu akan disimpannya. 

Selagi masih setia, kasus pejabat itu akan dipendam. Tapi jika melawan, KPK akan dikerahkan bertindak.  

Padahal jika KPK mau jujur, seharusnya orang pertama yang diperiksa adalah Bobby, sebab kasus korupsinya yang dilaporkan masyarakat sudah cukup banyak. Selain Blok Medan, kasus penyelundupan nikel dan gratifikasi pesawat jet milik raja judi Medan, ada pula sejumlah korupsi APBD Kota Medan yang layak diperiksa.***