Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi
Dasco Ahmad menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membuat keputusan terkait
polemik pemindahan kepemilikan empat pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) pada
pekan depan. Hampir dipastikan, Prabowo akan mengembalikan status pulau itu
menjadi milik Provinsi Aceh sebagaimana perjanjian Helsinki dan amanat Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 1956 tentang perbatasan Aceh- Sumut.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil alih masalah 4 pulau sengketa antara Aceh dan Kemengdari
"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," ujar Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.
Dasco menjelaskan, Prabowo memutuskan untuk mengambil alih persoalan itu setelah berkomunikasi dengan DPR. Maka dari itu, kata dia, Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan sengketa pulau tersebut.
"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Keputusan ini direspons beragam oleh kedua daerah, karena konflik perebutan wilayah ini sudah berlangsung puluhan tahun.
Salah satunya adalah klaim Pemprov Aceh yang mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
Yang lucu adalah tindakan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang seolah-olah menganggap bahwa SK Kemendagri itu sudah final. Ia tidak dasar bahwa masyarakat Aceh sangat memprotes keras keputusan itu. Masyarakat Aceh tetap menuntut Mendagri Tito Karnavian sadar diri dan mengoreksi kebodohannya.
Tapi Bobby justru sengaja datang ke Aceh untuk menawarkan kerjasama dalam pengelolaan keempat pulau itu. Padahal dasar hukum kerjasama itu tidak pernah ada dalam system hukum di Indonesia.
Tak heran jika Bobby ditertawakan banyak orang. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sampai menolak untuk berdialog dengan Bobby Nasution yang datang menemuinya di Banda Aceh pada 4 Juni lalu. Muzakir melihat betapa Boby sangat bodoh, makanya ia tidak mau membahas masalah empat pulau itu dengan menantu Jokowi tersebut. Ia hanya menerima Bobby sebentar, lalu meninggalkan Bobby untuk mempersilahkannya berbicara dengan kepala dinas.
Tentu saja level Bobby tidak setara dengan Muzakir Manaf. Meski sama-sama gubernur, tapi prestasi dan gengsi Muzakir jauh di atas Bobby. Muzakir adalah pejuang dan disegani rakyat. Ia merintis karis politick dari bawah yang didukung mayoritas rakyat Aceh.
Sedangkan Bobby adalah ‘anak mami’ yang naik ke pentas politik berkat pernikahan dengan Kahiyang, putri Jokowi. Tanpa pernikahan itu, ia tidaklah siapa-siapa. Hanya secuil rakyat Sumut yang mengenalnya.
Kemenangan Bobby pada Pilkada Medan 2020 dan Pilkada Gubernur 2024 tidak lain karena dukungan kekuasaan.
 |
| Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem akan menyelesaikan masalah empat Pulau dengan pusat, tidak ada urusannya dengan Sumut |
“Itu urusan Aceh dengan Kemendagri, tidak ada urusan dengan Sumut. Biarkan Aceh akan menyelesaikannya sendiri dengan cara yang sudah kami siapkan,” kata Muzakir.
Apa boleh buat, Bobby akhirnya malu sendiri. Ia tidak hanya telah mempertontonkann kebodohgan di depan public, tapi akhirnya sudah dicaci maki secara kasar oleh pemuda Aceh melalui video viral yang telah ditonton jutaan orang.
Yang lebih mengejutkan lagi, warga Sumut justru banyak memberi dukungan kepada video itu karena melihat Bobby yang telah salah arah. Hanya para penjilat Bobby yang mengecam video itu. Lalu mereka mengadu ke Polda Sumut mendesak agar polisi menangkap pemuda Aceh tersebut.
Para penjilat Bobby ini sepertinya buta hukum. Mereka tidak tahu bahwa kasus caci maki lewat video itu sifatnya adalah delik aduan. Seharusnya Bobby yang langsung mengadu ke Polda agar bisa diproses secara hukum. Bukan para penjilat yang mengadu.
Dan Bobby sendiri ternyata belum menyampaikan pengaduan. Meski ia, istrinya dan mertuanya dicaci maki dengan kasar, Bobby sepertinya tidak melawan. Ia sadar bahwa ia telah terlanjur mempertontonkan kebodohan.
Belakangan Bobby menyadari bahwa masalah sengketa empat pulau itu bukan urusan Sumut. Ia pun mengakui bahwa itu adalah konflik antara Aceh dan Kemengdari. Harusnya sejak awal ia tidak perlu campur tangan masalah ini. ***
