Tiga Jenderal Purnawirawan Bersama Aktivis dan Akademisi Bedah 8 Tuntutan FPP TNI di Medan

Simposium membahas 8 tuntutan purnawirawan TNI di Ballroom Hotel Madani Medan, Minggu (27/7/2025)

Tiga jenderal senior hadir sebagai nara sumber utama pada symposium nasional di Ballroom, Hotel Madani Medan, Minggu (27/7/2025) membedah 8 tuntutan Forum Purnawirawan Perwira (FPP) TNI yang belum lama ini disampaikan kepada DPR/MPR Ri terkait kondisi bangsa.  Ketiga tokoh senior itu adalah Marsekal TNI (purn) Hanafi Asnan (mantan Kepala Staf TNI-AU periode Juli 1998 - April 2002); Mayjen TNI (purn) Soenarko  (mantan Danjen Kopassus (September 2007- Juli 2008); Brigjen TNI (Purn) Hidayat Purnomo, Ketua Gerakan Bela Negara.

Hadir pula sejumlah politisi, aktivis dan akademisi sebagai pembicara pada pertemuan itu, antara lain, Marwan Batubara (mantan anggota DPR RI dan DPD RI dapil Jakarta), Prof Ridha Dharmajaya (politisi PDIP) dan dua akademisi Sumut, Chairul Munadi dari USU  dan  Andryan dari UMSU.

Simposium berlangsung seru karena dihadiri sejumlah tokoh-tokoh vokal asal Sumut.  Dialog tajam sempat berlangsung antara para nara sumber dan peserta yang hadir. Para nara sumber dan peserta membahas satu persatu tuntutan tersebut.

“ Delapan tuntutan yang kami susun ini bukanlah asal muncul begitu saja. Prosesnya panjang dan berliku. Yang membahasnya bukan hanya para purnawirawan, tapi ada akademisi, aktivis dan ahli hukum. Setelah itu kami kaji lagi secara ketat hingga akhirnya 8 tuntutan itu kami sampaikan secara terbuka dan disampaikan secara konstitusional kepada DPR/MPR,” kata Marsekal TNI (purn) Hanafi Asnan.

Penjelasan selanjutnya mengenai 8 tuntutan  itu disampaikan Mayjen (Purn) Soenarko. Ia mengatakan banyak sekali tantangan yang mereka hadapi selam menyusun tuntutan itu. Bahkan   mereka sempat dituduh sebagai purnawirawan TNI yang kecewa karena tidak mendapat jabatan.

“Itu kan tuduhan para buzzer. Kami ini sudah tua, saya sendiri sudah di atas 70 tahun. Di sini ada Bapak Hanafi dan Bapak Hidayat Purnomo yang sudah 80-an tahun atau lebih. Bahkan dalam kelompok kami ada Jenderal (purn) Sutrisno yang sudah 90 tahun. Masak kami yang sudah tua seperti ini masih dituduh mau menuntut jabatan. Itu tidak benar sama sekali  ” kata Soenarko.

Ia mengaku, 8 tuntutan itu samata-mata karena tanggungjawab moral mereka terhadap kondisi bangsa. Di mata para purnawirawan itu, kondisi bangsa – terutama selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo -- sudah sangat hancur. Lembaga hukum sudah menjadi alat kekuasaaan negara.

“Banyak sekali arah pembangunan yang salah selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo. Ia menebar dusta di sana sini. Lihat saja berapa banyak Proyek Strategis Nasinal (PSN) yang hanya menghabiskan uang negara. Makanya kita berharap Presiden Prabowo bertindak tegas terhadap kebusukan itu. Orang-orang titipan Jokowi yang sekarang masih ada dalam pemerintahan, harus disingkirkan segera, Mereka banyak yang korup” kata Soenarko.

Tidak kalah kerasnya adalah pernyataan Brigjen (Purn) Hidayat Purnomo, Ketua Gerakan Bela Negara. Ia mengaku bahwa 8 tuntutan itu bukanlah untuk kepentingan para purnawirawan.

“Tuntutan ini kami sampaikan karena kami peduli nasib bangsa ini. Tuntutan ini bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan bangsa. Maka itu kami mengajak masyarakat Indonesia ikut mendukung tuntutan ini,” kata Hidayat Purnomo.

FPP sendiri beranggotakan sekitar 200 purnawirawan TNI. Beberapa di antara merupakan nama-nama besar di masanya, seperti Jenderal Purn Tri Sutrisno (mantan wakil presiden), Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi (Wakil Panglima TNI 1999-2000), Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto dan (Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 1999-2000), Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto (Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2005- 2007).

Poin yang paling seru dibahas pada pertemuan itu adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden  dan pembatakan sejumlah proyek nasional yang banyak merugikan negara, terutama proyek IKN yang sarat dengan kebohongan. ***