Kericuhan yang melanda berbagai kota dan mengakibatkan meninggalnya seorang driver ojek onlone, Affan Kurniawan, 21 tahun, telah meluas ke mana-mana. Sikap polisi yang tidak bijak mengatasi aksi itu berbuntut munculnya tuntutan agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo diganti. Sigit dianggap sosok paling bertanggungjawab atas penanganan buruk terhadap demonstran itu.
Jika pencopotan Sigit benar-benar dilakukan Presiden Prabowo Subianto, maka nasib keluarga genk Solo akan ketar-ketir.
Berapa tidak, selama ini Sigit adalah sosok yang memberi perlindungan khusus kepada keluarga Solo itu. Berkat peran Sigit pula sehingga Bobby Nasution, menantu Joko Widodo, sama sekali tidak bisa tersentuh hukum.
Padahal KPK sudah memiliki data lengkap tentang korupsi Bobby, mulai dari kasus penyelundupan nikel ke China yang merugikan negara ratusan triliun, kasus gratifikasi tambang yang dikenal dengan istilah Blok Medan, manipulasi sejumlah proyek APBD, serta yang terakhir kasus gratifikasi proyek jalan di Tapanuli bagian Selatan.
Dari semua kasus itu, baru satu yang ditangani KPK, yakni gratifikasi proyek jalan di Tapanuli Selatan yang dipicu aksi tangkap tangan terhadap Topan Ginting, mantan kepala dinas PUPR Sumut yang merupakan orang kepercayaan Bobby Nasution. Hasil pemeriksaan KPK memastikan bahwa Topan tidak sendirian melakukan korupsi itu, tapi melibatkan atasannya sebagai pihak yang memberi perintah.
Siapapun tahu, atasan Topan adalah Bobby Nasution. Tidak heran jika pengamat politik Rocky Gerung sangat yakin kalau Bobby sebenarnya sudah hampir pasti menjadi tersangka.
“Hanya tinggal tunggu waktu saja itu, Bobby akan jadi tersangka,” katanya.
Rocky yakin sosok atasan yang memerintahkan Topan Ginting menerima duit dari kontraktor adalah Bobby Nasution.
Berbeda dengan Rocky, KPK justru belum mau menyebut nama atasan itu. Kenapa? Ya, karena mereka tunduk kepada komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang tidak setuju jika Bobby terseret kasus itu. Bagaimana pun juga, KPK tidak berani bertindak tanpa restu Kapolri.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa posisi KPK sejak di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak lagi independen, tapi tunduk kepada Polri. Pimpinan KPK yang sekarang Komjen (purn) Setyo Budiyanto adalah perwira polisi yang ditempatkan untuk menduduki posisi itu. Meski ia lolos seleksi melalui proses fit and proper test, tapi bukan rahasia lagi bahwa Setyo Budiyanti adalah titipan Kapolri.
Semua Tim penyidik KPK juga berasal dari Polri. Tidak heran jika KPK senantiasa berada di bawah kendali Kapolri.
Adapun Kapolri yang dimaksud, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkenal sebagai pejabat binaan Joko Widodo. Makanya ia sangat melindungi Jokowi dan keluarganya.
Hal ini yang membuat KPK tidak berani menyentuh Bobby Nasution meski data tentang kasus korupsinya sudah lengkap. Sejauh ini hanya Topan Ginting yang bisa dibekuk, itupun karena tertangkap tangan.
Jangankan menangkap Bobby, memeriksa orang kepercayaan Bobby pun KPK tidak berani.
Lihat saja yang dialami Samuel Larso Pardomuan Nababan alias Samuel Nababan, sosok pengusaha yang dikenal sebagai orang dekat Bobby Nasution. Samuel Nababan merupakan pengurus HIPMI yang mendapat kepercayaan Bobby untuk mengurus bisnis tambangnya di Maluku Utara.
Samuel sebenarnya sudah dua kali dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam kasus penyelundupan nikel yang melibatkan nama Bobby. Tapi Samuel merobek-robek surat panggilan itu dan menolak untuk datang ke KPK.
Mencuat kabar kalau Kapolri juga tidak setuju dengan pemanggilan itu karena sangat berpeluang membongkar bisnis illegal Bobby Nasutioan. Alhasil, KPK tidak berani melayangkan panggilan ketiga untuk Samuel Nababan.
Kasus yang sama kemungkinan bakal terjadi pada Rektor USU Muryanto Amin yang juga merupakan sahabat dekat Bobby Nasution. Muryanto dan Bobby bersama mantan Wakapolri Agus Andrianto (sekarang menjabat Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan) telah merancang agenda politik menyongsong 2029.
Isi agenda itu adalah mendukung kembali Bobby menang pada Pilkada Gubernur 2029 dan mendukung pencalonan Gibran Rakabuming maju pada Pilpres di tahun yang sama. Luhut Binsar Pandjaitan juga ada di belakang kelompok ini.
Rencana itu sudah berjalan matang dengan langkah awal membangun kekuatan dari kampus USU. Muryanto telah sukses menempatkan Agus Andrianto sebagai ketua Majelis Wali Amanat di kampus itu dalam proses pemilihan Juni 2025 lalu. Dan September ini giliran Muryanto yang bersiap-siap untuk merebut kembali posisi Rektor USU masa jabatan 2026-2031.
Untuk mendukung rencana itu, Bobby diduga telah mengalirkan sejumlah uang korupsi kepada Muryanto.
Hal ini yang rupanya terendus KPK sehingga Muryanto dipanggil sebagai saksi kasus korupsi proyek jalan di Sumut. KPK menemukan ada aliran dana korupsi mengalir ke kantong Muryanto. Kemungkinan dana itu untuk melancarkan misi mereka mempersiapkan agenda 2029.
 |
| Aksi demo di KPK Menuntut pemeriksaan Samuel Nababan, orang dekat Bobby Nasution |
Banyak yang yakin, kapolri Listyo Sigit Prabowo cukup berperan di situ. Alhasil, KPK sendiri belum bisa memastikan kapan akan melayangkan panggilan kedua untuk Muryanto menjalani pemeriksaan.
Begitulah gambaran kuatnya peran Kapolri melindungi keluarga genk Solo dan seluruh jaringannya. Bukan hanya memberi perlindungan, Sigit juga berhasil menciptakan kekuatan Polri dalam politik sehingga melahirkan istilah Partai Coklat. Partai Coklat ini yang merupakan kekuatan utama dalam mendukung kemenangan Bobby di dua Pilkada, yakni Pilkada Medan 2020 dan Pilkada Gubernur 2024.
Untuk mengendalikan Partai Coklat, sebenarnya ada dua sosok penting yang berperan sangat dominan di dalamnya. Selain Listyo Sigit Prabowo, sosok lainnya adalah Agus Andrianto.
Hanya saja Agus kini telah digeser menempati jabatan lembaga sipil, yakni sebagai Menteri Imigrasi dan Lapas. Tinggal Listyo Sigit Prabowo yang masih bertahan sebagai pimpinan Polri.
Kalau saja Sigit dilengserkan dari jabatan Kapolri, sudah pasti peta politik kekuatan keluarga Solo akan bergeser. Apalagi jika Kapolri yang baru nanti bisa membawa Polri kembali ke khittah dan menjauhkannya dari wilayah politik.
Dengan demikian hukum akan bertindak adil. Bisa dipastikan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan genk Solo akan terbongkar. Bobby pun diyakini akan tersentuh hukum juga. Jika kasus hukum Bobby sudah diproses, Muryanto Amin dan Samuel Nababan tentu tak kuasa lagi melawan panggilan KPK.
Makanya jangan heran kalau para pendukung genk Solo akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan agar Sigit tetap sebagai pimpinan Polri.***
,%20Muryanto%20Amin.webp)
