 |
| Jokowi dan antek-anteknya yang memaksanakan kereta cepat di Indonesia. |
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat langkah tegas, yakni menolak APBN harus ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat yang dinamai Whoosh. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo. Lalu siapa yang harusnya bertanggungjawab membayar utang kepada China itu?
Peneliti media dan politik Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Senin 13 Oktober 2025 menegaskan seharusnya yang membayar utang itu adalah Joko Widodo dan antek-anteknya. Presiden yang terkenal dengan julukan the King of Lip service alias si pendusta itu yang sejak awal ngotot agar kereta cepat buatan China segera dioperasikan di Indonesia.
Padahal kala itu keuangan negara belum cukup kuat untuk menanggung beban anggaran proyek itu. Namun Jokowi terus memaksakan walau sudah banyak peringatan dari para ahli ekonomi. Akibatnya pemerintah yang sekarang yang harus menanggung beban utang yang menggunnung.
Sempat muncul tuntutan agar negara bertanggungjawab membayar utang itu. Namun Menkeu Purbaya tidak mau menerima begitu saja tanggungjawab itu. Makanya ia mewanti-wanti agar jangan sampai mengganggu APBN untuk membayar utang itu.
Langkah Purbawa ini yang mendapat dukungan dari pengamat dan ahli ekonomi.
“Itu keputusan yang tepat. Harusnya Jokowi dan antek-anteknya yang menanggung utang itu,” kata Buni Yani. Ia mengaku tidak ingin kebodohan yang diperbuat pemimpin sebelumnya dibebankan kepada rakyat.
"Jangan timpakan dosa dan kebodohan mereka ke rakyat," sambungnya.
Diketahui, proyek kereta cepat mengalami pembengkakan nilai proyek dari 6,07 miliar dolar AS menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7 persen-3,8 persen dengan tenor hingga 35 tahun.
Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60 persen melalui PT Pilar Sinergi BUMN, sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.
Namun Jokowi sekarang sudah lepas tangan. Kalau ditanya masalah utang kereta cepat ini, Jokowi pasti akan mengaku kalau itu merupakan permintaan rakyat. Dasar bajingan tolol..!
Ucapan seperti itu pernah pula ia sampaikan ketika kebohongannya soal Proyek IKN semakinn terungkap. Jokowi kemudian mengatakan kehadiran IKN adalah keinginan rakyat Indonesia, bukan keinginan pribadinya. Sangat biadab memang orang ini. Antara bodoh dan suka bohong, begitulah prilakunya.
Awalnya ia mengatakan kalau anggaran Pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN. Belakangan APBN yang justru terkoyak untuk membiayai proyek itu. Ia pun pernah mengatakan bahwa sudah ada ratusan investor yang masuk ke IKN, nyatanya semua itu bohong besar. Yang ada, justru lonte-lonte yang banyak beredar di kawasan itu.
Hal seperti inilah yang terjadi pada kereta cepat. Makanya wajar kalau Jokowi dituntut bertanggungjawab mengenai utang proyek kereta api cepat itu. Minimal ia harus diseret ke pengadilan karena kebijakanya yang busuk dan merugikan negara. ***
