-->

Bobby Bertingkah Lagi, Razia Mobil Plat BL Tanpa Dasar Hukum, Bisa Picu Konflik Aceh-Sumut

Sebarkan:

Aksi Bobby Nasution saat menegur sejumlah sopir yang kendaraannya menggunakan plat BL. Tindakam menantu Jokowi ini mendapat kecaman keras dari sejumlah warganet dan para anggota DPRD

Sepertinya Gubernur Sumut Bobby Nasution sangat kesal gagal mendapatkan empat pulau milik Aceh yang ada di Tapanuli tengah. Sebagai pelampiasan kekesalannya, menantu Joko Widodo ini bertingkah aneh dengan merazia mobil dan truk berplat  BL yang melintas di wilayah Sumut.

Ia meminta agar semua mobil dan truk itu segera mengganti plat mobinya ke BK atau BB sebagai symbol kepatuhan kepada wilayah Sumut.

“Kalau cari makan di Sumut, maka plat mobil dan truk harus menggunakan BK atau BB sebagai bukti bahwa bayar pajaknya di daerah ini,” ujar Bobby.

Video terkait aksi Bobby merazia truk itu beredar di media social dan ditonton ribuan nitizen. Tidak dijelaskan di mana lokasi Bobby dan rombongannya melakukan razia. Diperkirakan berada di wilayah Langkat, perbatasan Sumut dan Aceh, sehingga tidak mengherankan jika banyak terlihat kendaraan menggunakan plat BL melintas di lokasi itu.

Dengan arogannya Bobby  menghentikan kendaraan itu dan memberi penjelasan kepada sopirnya.

“Kasih tahu bosmu supaya ia menggantikan plat kendaraan ini menjadi BK atau BB. Kalau cari makan di Sumut harus bayar pajak di Sumut,” ujarnya.

Para sopir yang tidak tahu apa-apa mengenai masalah itu hanya mengangguk saja.  Mereka sudah pasti heran dengan prilaku pejabat itu,  karena selama ini tidak pernah ada paksaan seperti itu.

“Kami in ikan hanya sopir. Soal plat kendaraan dan urusan bayar pajak itu urusan bos kami lah,” kata mereka.

“Makanya harus kami lakukan begini supaya bos mu tahu,” ujar Bobby.

Aksi Bobby itu tentu saja mengundang kecaman banyak pihak. Terlihat jelas ia tidak paham hukum yang berlaku di Indonesia, sebab tidak ada satupun aturan yang mengharuskan kendaraan yang melintas di suatu daerah wajib menggunakan plat polisi yang ada di daerah itu.

Padahal kalau Bobby paham, justru kendaraan di Aceh lebih banyak menggunakan plat BK, meski kendaraan itu sehari-hari beroperasi di wilayah Serambi Mekkah. Selama ini Pemerintah Aceh sama sekali tidak pernah mempersoalkan masalah ini. Malah Bobby yang justru mulai membuat masalah.

Tak heran jika kecaman bertubi-tubi langsung diarahkan kepada kader Partai Gerindra ini. Ia diaggap bohoh, tidak tahu aturan hukum karena merupakan pemimpin karbitan. Ulah Bobby itu hanya menyulut konflik antara Aceh dan Sumut. 

Padahal selama puluhan tahun, Aceh dan Sumut sama sekali tidak pernah bermasalah. Hubungan dua daerah ini sangat harmonis. Ada banyak orang Aceh yang mencari rejeki di Sumut, dan ada banyak pula orang Sumut mengembangkan usaha di Aceh. Bobby telah merusak harmonisasi itu.

Sejumlah politisi di DPR RI juga ramai-ramai mengecam gubernur karbitan ini. Jamaluddin Idham, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP menilai ulah Bobby itu dapat memicu konflik baru antara Aceh dan Sumut pasca selesainya seteru empat pulau.

"Dia harus tahu dan paham bahwa  plat kendaraan itu berlaku secara nasional. Jangan menimbulkan konflik antar wilayah karena kebijakan yang keliru," kata Jamaluddin Idham lewat keterangan tertulisnya yang diterima Kajianberita.com, Minggu, 28 September 2025.

Selama republik ini berdiri,  kata Jamaluddin, hubungan Sumut dan Aceh sangat harmonis. Keduanya  saling menopang dalam transaksi ekonomi.

Bahkan tidak sedikit kegiatan usaha yang ada di Aceh mengandalkan Sumut sebagai sumber materialnya. Ketika program rehab rekon berlangsung di Aceh pasca bencana tsunami  yang menelan anggaran hingga Rp70 triliun, diperkirakan sekitar 35 persen dari anggaran itu mengalir ke Sumut untuk pembelian material. Dan sampai sekarang hubungan transaksi bisnis Aceh dan Sumut tetap berjalan baik.

Maka itu, sangat wajar jika banyak kendaraan berplat BK banyak beroperasi di Aceh. Sebaliknya banyak juga kendaraan dengan plat BL beroperasi di Sumut.

Tapi kalau dibandingkan keduanya, maka kehadiran plat BK di Aceh justru lebih banyak dibanding keberadaan kendaraan berplat BL di Sumut.

Begitupun, selama ini tidak ada masalah terkait operasional semua kendaraan itu. Truk berplat BK tetap aman di Aceh, begitu juga dengan kendaraan berplat BL tetap leluasa beroperasi di Sumut. Bobby yang kemudian merusak harmonisasi ini.

Kalau alasannya masalah jalan rusak, jelas tidak masuk diakal sebab umumnya kendaraan itu melintas di jalan nasional yang anggaran pembangunannya berasal dari APBN.

"Jika bicara masalah jalan rusak, itu bukan masalah yang mendasar karena jalan dibangun dengan APBN. Sedangkan untuk jalan yang dibangun dengan APBD itu sudah ada ketentuan jenis kendaraan yang dapat melintas," ungkapnya.

Atas sikap konyol Bobby itu, Jamal meminta Presiden Prabowo menegur Bobby atas kebodohan yang ia lakukan.

“Tindakan Bobby itu tidak hanya melanggar hukum, tapi menciptakan ketidakharmonisan antar wilayah. Jangan sampai kebijakan beliau memancing masyarakat Aceh dan Sumut bentrok. Gubsu jangan selalu buat gaduh dengan masyarakat Aceh," imbuhnya.

Kecaman yang sama juga disampaikan politisi PKS di DPR RI, Nasir Djamil. Ia menilai ulah Bobby itu telah off side. Gobloknya tidak ketulungan. Sama seperti mertuanya.

Nasir menjelaskan, setiap kendaraan bermotor di Indonesia dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang merupakan produk hukum nasional, bukan produk hukum daerah. Karena itu, keberadaan plat nomor, termasuk plat BL dari Aceh dan BK dari Sumut, berlaku sah di seluruh wilayah Indonesia.

Tapi karena Bobby memang  pemimpin karbitan yang naik ke panggung politik berkat pernikahannya dengan putri presidden Jokowi (kala itu), makanya ia tidak paham soal hukum. Sampai sekarang gubernur yang satu ini merasa paling berkuasa, seakan mertuanya masih menjabat presiden.

Padahal kasus korupsinya sudah menumpuk di KPK. Bobby merasa aman karena ia mendapat perlindungan dari Kapolri dan sejumlah pejabat di tingkat pusat yang tetap patuh kepada Jokowi. Kalau para pejabat itu sudah disingkirlan dari lingkar kekuasan, hanya tinggal menunggu waktu Bobby untuk masuk dalam radar KPK. ***

 

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini