 |
| Presiden Prabowo Subianto setuju pembentukan investigasi demo Agustus untuk membongkar adanya isu kuder |
Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyetujui pembentukan tim independen yang bertugas untuk menginvestigasi peristiwa yang terjadi pada demonstrasi Agustus 2025. Setujunya Prabowo terhadap pembentukan tim tersebut diungkap mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.
Lukman bersama istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, dan Laode Syarif yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) telah berdiskusi dengan Prabowo selama tiga jam pada Kamis (11/9/2025).
"Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu," ujar Lukman usai pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam. Presiden menyetujui pembentukan itu.
Lukman menjelaskan, demo yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus 2025 telah menimbulkan korban jiwa, luka, kekerasan, dan perusakan fasilitas umum. Soal realisasi pembentukan tim independen tersebut, Gerakan Nurani Bangsa menyerahkannya kepada pihak Istana.
"Di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur, Bapak Presiden tidak hanya menerima, tapi juga memahami bahkan membahasnya secara detail," ujar Lukman.
Tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta Presiden Prabowo Subianto membebaskan para mahasiswa hingga pelajar yang sampai kini masih ditahan kepolisian sejak demo pada Senin (25/8/2025) sampai akhir Agustus 2025.
Permintaan ini disampaikan saat bertemu Presiden Prabowo selama tiga jam sejak pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid telah mendesak kepolisian untuk fokus dalam mencari dalang kerusuhan yang menyusupi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Sebab, dalang atau perusuh itulah yang sebenarnya melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas umum (fasum) di sekitar aksi demonstrasi.
"Harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, misalnya ya adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum," ujar Usman dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025).
Untuk itu, ia mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum.
"Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak," ujar Usman.
Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabenenya merupakan pejabat publik.
"Ada juga yang mencurigakan, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani atau rumah anggota dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari misalnya," ujar Usman.
Aksi penjarahan tersebut tentu berbeda dengan kemarahan massa setelah peristiwa kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia.
Menurutnya, kemarahan massa yang mendatangi Mako Brimob Kwitang merupakan sesuatu yang sifatnya organik.
"Yang organik itu misalnya ketika kejadian Affan Kurniawan, itu kan benar-benar orang semua marah dan banyak yang spontan datang ke misalnya Mako Brimob," ujar Usman
AHY mendukung Penuh
Terkait rencana Presiden Prabowo membentuk tim investigasi itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung rencana tersebut. AHY menyebut, tim investigasi independen tersebut memang harus dibentuk untuk mengidentifikasi secara utuh hal yang terjadi.
"Saya rasa memang harus kita bisa identifikasi dengan utuh sehingga mencegah terjadinya bisa dikatakan misinformasi, disinformasi," kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Usulan pembentukan tim investigasi mencuat karena ada kecurigaan terdapatnya rencana makar atau kudeta di balik aksi itu. Mencuat kabar ada fakta tertentu di dalam tubuh angkatan yang bermain. Tujuannya adalah untuk menjatuhkkan kekuasaan Presiden Prabowo.
Jika Prabowo bisa digulingkan, maka yang akan naik sebagai presiden adalah Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat wakil presiden. Kelompok pendukung kudeta itu berkeyakinan, Gibran adalah pemuda cerdas dan siap membawa bangsa ini lebih maju di masa depan. ***
