 |
| Gubernur Bobby Nasution tetap mendukung operasional PT Toba Pulp Lestari |
Tuntutan masyarakat Toba dan Ephorus HKBP yang meminta agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera berhenti operasi, ternyata tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Gubernur Sumut Bobby Nasution termasuk yang menentang tuntutan itu. Bobby tetap bersikeras bahwa PT TPL layak dan punya hak untuk beroperasi.
“PT TPL sebagai perusahaan pengelola memiliki alas hak untuk mengelola kawasan hutan yang menjadi areal konsesinya. Jadi, TPL punya hak untuk beroperasi. Hak mereka tidak boleh dihalangi dalam mengelola hutan yang menjadi kawasan pengelolaannya. Proses izin mereka sudah lengkap,” kata Bobby Nasution seusai pembukaan North Sumatera Investment "Trade and Halal Expo" 2025 yang digelar Kadin Sumut, di Ruangan Serba Guna, Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (13/10/2025).
Kalaupun ada konflik yang melibatkan masyarakat dan pihak PT TPL, Bobby berharap masalah itu dapat diselesaikan dengan baik-baik. Yang penting tidak sampai menutup operasional perusahaan. Bobby juga berharap tidak ada terjadi PHK di perusahaan itu.
Keberadaan PT TPL di Kabupaten Toba terus menjadi sorotan setelah mencuatnya konflik antara masyarakat Toba dengan pihak perusahaan itu. Konflik itu sebenarnya bukan hal baru. Bahkan sejak PT TPL beroperasi pada 1983, konflik tersebut seakan tidak pernah berhenti.
PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang memproduksi bubur kertas (pulp) dan rayon memiliki sejarah yang panjang dan kontroversial sejak berdiri di kawasan Toba. Awalnya perusahaan ini dikenal dengan nama PT Inti Indorayon Utama.
Perusahaan yang didirikan oleh konglomerat Sukanto Tanoto pada 26 April 1983 dengan nama PT Inti Indorayon Utama (IIU) ini sebenarnya telah bermasalah dengan masyarakat lokal sejak awal. Persoalan itu dipicu tuduhan perebutan lahan warga dan pencemaran lingkungan.
Keberadaan perusahaan ini juga dituding berperan mencemari Danau Toba. Akibatnya, berkali-kali terjadi bentrok antara masyarakat lokal dan petugas PT IIU yang diujung aparat keamanan.
Seiring terjadinya gerakan reformasi pada 1998 di mana Pemerintah Orde Baru mulai terpuruk di sana-sini, dukungan aparat keamanan kepada PT IIU mulai berkurang. Takut mendapat imbas dari gerakan reformasi itu, perusahaan ini akhirnya memutuskan tutup sejak 1998.
Pada penghujung tahun 2000, PT IIU hadir kembali dengan nama baru, yakni PT Toba Pulp Lestari. Nama baru ini diharapkan merefleksikan upaya perusahaan untuk membangun citra yang lebih ramah lingkungan. Salah satu tokoh yang memback-up kehadiran PT TPL ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun perubahan nama itu tidak membuat konflik selesai. Sengketa lahan dan pencemaran lingkungan kembali terjadi sehingga aksi protes terhadap kehadiran perusahaan itu menggema lagi. Bahkan konflik kekerasan antara pekerja PT TPL dan masyarakat juga mencuat. Aparat keamanan kembali dituding berpihak kepada perusahaan itu.
Masyarakat akhirnya mengadukan masalah ini kepada Ephorus HKBP sebagai pimpinan agama yang disegani di wilayah Toba. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Ephorus HKBP, Victor Tinambunan bersama sejumlah tokoh Kristen Batak Toba menyampaikan tuntutan agar PT TPL segera menutup operasionalnya di wilayah Toba.
Permintaan ini yang menjadi polemik sampai sekarang. Masyarakat dan para tokoh HKBP memutuskan bahwa penutupan PT TPL adalah keputusan final, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan investasi.
Bobby Nasution termasuk yang menentang penutupan PT TPL itu. Menurutnya, penutupan itu tidak layak disampaikan sebab keberadaan PT TPL telah sesuai aturan hukum yang berlaku. Terlihat sekali kalau Bobby tidak memiliki pandangan sejalan dengan Ephorus HKBP.
Sampai saat ini belum ada penyelesaian berarti dari perbedaan pendapat ini. Kalau terus berlarut tanpa penyelesaian. konflik kekerasan dipastikan akan terjadi lagi di Kawasan perkebunan PT TPL itu.
Komisi XIII DPR RI sudah berencana akan membawa konflik PT TPL ini dalam Pansus Agraria di Lembaga itu. Namun semua masih rencana. Belum ada kepastian. Sementara konflik antara masyarakat Toba dengan pihak perusahaan masih berlanjut sampai sekarang. ***
