-->

Wow, Purbaya Berani Melawan Permintaan Opung Luhut, Tolak APBN Biayai Family Office

Sebarkan:

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan mengeluarkan duit sepeser pun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan family office di Bali. Adapun pembangunan family office merupakan usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau mau buat, silahkan biayai sendiri. Anggaran APBN nggak akan saya alihkan ke sana," kata Purbaya dikutip Selasa (14/10).

Purbaya juga mengaku telah mendengar soal rencana pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar. Karena itu dia akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office. Purbaya sama sekali tidak melakukan intervensi apa pun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

"Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," tambahnya.

Purbaya mengaku untuk APBN ini akan ia disalurkan dengan tepat, baik tepat waktu dan tepat sasaran. Dia pun bakal mengusahakan agar tidak ada kebocoran anggaran.

"Kalau mau (buat family office), saya doakan semoga sukses, tapi jangan minta anggaran dari APBN," tutur Purbaya

Sebelumnya, Luhut selaku pimpinan DEN merencanakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri. Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Luhut pun menyebut investor juga berkesempatan menjadi co-investor bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA).  Luhut mengatakan strategi serupa terbukti berhasil di Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, dan Singapura.

DEN mempertimbangkan Bali menjadi lokasi potensial untuk KEK Keuangan Pusat dan Family Office mengingat wilayahnya yang dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan akan menjadi salah satu kandidat wilayah Indonesia Financial Centre (IFC).

Apa itu family Office

Konsep pembentukan Family Office sudah lama direncanakan Luhut dengan menjadikan Bali sebagai kantor pusatnya. Menurut Luhut, timnya sudah bergerak sejak 6 bulan lalu untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, diklaimnya telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

"Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting," tutur Luhut.

Sebagai catatan, rencana Indonesia membentuk Wealth Management Center atau Family Office telah mendapatkan restu sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya, pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN.

Namun Purbaya mencium adanya ketidakjelasan terkait proyek itu. Meski demikian ia tidak mau campur tangan sebab itu urusan DEN.  Tapi Ketika Luhut meminta Purbaya agar menyetujui adanya aliran dana APBN untuk membiayai proyek itu, tegas ia menolak.

Sikap tegas ini merupakan pukulan bagi Luhut, karena sebelumnya sempat mencuat kabar kalau Purbaya adalah orang yang dibesarkan Luhut. Kenyataanya, Purbaya tidak begitu saja mudah memenuhi permintaan luhut.

Jika di masa Presiden Joko Widodo dan Sri Mulyani sebagai Menku, Luhut bisa tampak berkuasa. Tapi di masa sekarang ini, ia hanya menteri biasa. Malah ada peluang kalau dinasti Luhut juga bakal didepak dari Pemerintahan.

Ketegasan Purbawa ini merupakan yang kedua kalinya setelah ia juga menolak mencairkan anggaran APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat kepada China. Sama seperti Family Office, proyek Kereta Cepat adalah  inisiasi Luhut Bersama Jokowi. Kedua orang ini yang banyak menghancurkan negeri ini dengan berbagai pemborosan. ***

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini