 |
| Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution (tengah) berupaya menutupi langkahnya yang menggeser APBD 2025 |
Masalah pergeseran anggaran yang dilakukan Bobby ini pertama kali dibongkar oleh Forum Indonesia untuk Transparansai Anggaran (Fitra) Sumut, sebuah Lembaga nirlaba yang fokus pada pemantauan anggaran pemerintah. Fitra menilai Bobby tidak tanggap bencana sehingga ia memotong anggaran bencana dari sebelumnya Rp843,1 miliar menjadi Rp98,3 miliar.
Namun Bobby berupaya mengelak tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa anggaran untuk penanganan bencana tidak pernah diubahnya.
“Yang ngomong siapa itu. Tidak ada pemangkasan anggaran,” katanya.
Bobby pun mengatakan bahwa anggaran bencana yang disahkan bersama DPRD Sumut yakni sebesar Rp123 miliar sebagaimana tertuang di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.
"Boleh silakan dilihat dari R-APBD 2025, kalau dibilang diawal angkanya Rp 800 Miliar (lebih), bukannya dari RAPBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp 123 Miliar," ucapnya.
Data yang dibeberkan Bobby itu memang benar adanya. Tapi itu data lama, sebab ia telah berkali-kali menggeser APBD itu dengan alasan efisiensi.
“Yang dikatakan Bobby itu adalah data awal yang dirancang bersama DPRD Sumut. Tapi ia telah berkali-kali mengubah data itu sehingga membuat anggaran penanganan bencana menyusut menjadi Rp98 miliar. Anehnya, ia tidak mau menjelaskan secara terbuka, padahal ia yang menandatangani kebijakan pergeseran anggaran itu,” kata Elfenda Ananda, Analisis Anggaran Fitra.
Dengan sikap Bobby yang menampik kenyataan itu, Elfenda menilai ada dua kemungkinan yang dilakukan Bobby, pertama, ia sengaja berbohong kepada public untuk menutupi kesalahan. Atau kedua, menantu Jokowi ini sama sekali tidak paham dengan kebijakan yang telah ia tandatangani.
“Sangat jelas kalau Bobby tidak transparan soal anggaran ini,” kata Elfenda.
Elfenda menegaskan, sejak dilantik sebagai gubernur Sumut pada Februari lalu, Bobby telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran APBD 2025. Sepanjang tahun 2025 ini, total perubahan anggaran telah dilakukan tujuh kali, dua diantaranya dilakukan di masa kepemimpinan Pj Gubernur Agus Fatoni.
Mereka menyebut perubahan itu sebagai pergeseran untuk disesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo.
Menariknya, di masa Agus Fatoni, kegiatan untuk penanganan bencana dianggap prioritas sehingga anggaran untuk program ini ditingkatkan sebesar Rp843,1 miliar. Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang berpengalaman, Agus Fatoni memahami kalau Sumut termasuk wilayah yang rawan bencana sehingga persiapan anggaran untuk kegiatan itu harus disiagakan.
Setelah Bobby menjabat gubernur, perubahan besar-besaran pun ia lakukan terhadap APBD 2025. Bobby sengaja meningkatkan anggaran untuk proyek jalan dan jembatan hingga mencapai Rp1,2 triliun. Padahal di masa kepemimpinan Agus Fatoni, anggaran untuk proyek konstruksi ditetapkan hanya Rp669,9 miliar.
Keputusan Bobby meningkatkan anggaran konstruksi tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 tahun 2025 yang ditandatangani pada 13 Maret 2025. Langkah menaikan anggaran ini dinilai sebagai modus untuk mendapatkan fee dari para kontraktor.
Terbukti, pejabat kepercayaan Bobby, Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting -- yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut -- terjaring operasi KPK karena menerima fee ini. Bobby harusnya turut bertanggungjawab dalam kasus ini, tapi beruntung ia masih dilindungi sejumlah elit KPK yang berhutang budi kepada Jokowi yang telah melantik mereka.
Di dalam Pergub yang baru itu, Bobby menetapkan anggaran penanganan bencana sebagaimana tercantum di pos ‘Belanja Tak Terduga’ hanya sebesar Rp98 miliar. Anggaran itu jelas menyusut tajam hingga 88 persen dari yang ditetapkan sebelumnya. Dengan anggaran sebesar itu, wajar jika Pemerintah Sumut gagap menangani kasus banjir dan longsor yang terjadi di daerah ini akhir November lalu.
Beruntung, Pemerintah pusat cepat turun tangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Jakarta bahkan lebih cepat turun ke lokasi bencana ketimbang Bobby Nasution. Setelah BNPB bekerja di lapangan, barulah Bobby sibuk menyebarkan bantuan dari udara, tentu saja dengan sorotan kamera demi pencitraan.
Bantuan yang dilempar Bobby itu juga dipermasalahkan banyak orang karena banyak yang pecah dan berhamburan saat menyentuh tanah. Beras yang dilemparkannya terburai sehingga korban bencana terpaksa memungut dan memilah beras itu karena sudah tercampur pasir. Sampai-sampai Ketua DPR RI turut menyorot aksi Bobby yang lalai itu.
Banyak sekali sorotan minor terhadap Bobby atas langkahnya dalam penanganan bencana di Sumut belakangan ini. Begitupun, ia berupaya membantah fakta-fakta tersebut. Termasuk membantah kalau ia memotong anggaran untuk penanganan bencana sehingga tersisa Rp98 miliar.
Bobby mengaku tidak benar anggaran penanganan bencana Sumut 2025 hanya Rp98 miliar. Ia mengatakan anggaran untuk penanganan bencana 2025 yang dirancang bersama DPRD Sumut yakni sebesar Rp 123 Miliar.
"Boleh silakan dilihat dari Rancangan APBD 2025," ucapnya.
Pernyataan Bobby ini yang dianggap sebagai upaya berbohong kepada public. Ia berupaya menutupi fakta bahwa APBD 2025 itu telah ia ubah berkali-kali sehingga terjadi pergeseran.
Elfenda Ananda memang membenarkan bahwa saat pembahasan dengan DPRD Sumut, anggaran untuk pos Belanja Tidak Terduga memang Rp123 miliar. Tapi kemudian Bobby telah mengubah anggaran itu setelah ia menjabat.
“Bobby sengaja menutupi perubahan yang ia lakukan. Ini yang saya katakan tidak transparan,” kata Elfenda Ananda.
Di sinilah kebohongan itu terkuak jelas!
Bobby memang mengaku bahwa sejak menjabat gubernur, ada perintah efisiensi yang harus ia jalankan sehingga anggaran APBD harus mengalami pergeseran. Tapi anehnya ia justru pergeseran ia lakukan dengan memperbesar anggaran untuk proyek konstruksi, dari Rp669,9 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Langkah Bobby menggeser anggaran ini sebenarnya sempat diperdebatkan oleh anggota DPRD Sumut. Namun ia mengaku punya otoritas melakukan langkah itu sejalan dengan kebijakan efisiensi sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.
Lantas menaikkan anggaran kontruksi dari Rp669,9 miliar menjadi Rp1,2 triliun apakah langkah efisiensi? Menurunkan anggaran penanganan bencana dari Rp843,1 miliar menjadi Rp98,3 apakah langkah bijaksana?
Yang aneh, Bobby sama sekali tidak mau mengakui perubahan yang telah ia lakukan. Malah membeberkan data lama sebagai alasan untuk membela diri.
Fitra mengaku sangat heran dengan sikap Bobby itu. Tak heran jika lembaga ini mencurigai ada permainan di balik pergeseran anggaran ini, apalagi sejak awal perubahan anggaran itu terkesan dirahasiakan.
“Harusnya Bobby buka-bukaan soal pergeseran anggaran yang ia lakukan. Jangan kaburkan informasi!” tegas Elfenda. ***
