 |
| Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait |
Maruarar menegaskan percepatan pembangunan menjadi prioritas utama dengan target peletakan batu pertama atau groundbreaking dapat dilakukan pada pekan ini, agar masyarakat terdampak bencana segera merasakan kehadiran negara dan kembali memiliki tempat tinggal yang aman serta layak.
“Saya ingin minggu ini dilakukan groundbreaking. Rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama. Kita ingin mereka segera bangkit dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dalam keterangannya di Jakarta, Antara, Rabu, 17 Desember.
Untuk tahap awal, pembangunan huntap akan dilakukan di Sumatera Utara karena kesiapan lahan dinilai telah memadai. Lokasi awal pembangunan meliputi Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 103 unit rumah, Kota Sibolga 200 unit rumah, dan Kabupaten Tapanuli Tengah 100 unit rumah.
Ara juga meminta pemerintah daerah di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat segera menyiapkan lahan pembangunan huntap agar proses pembangunan dapat segera dimulai dan tidak terkendala persoalan administrasi.
Ia menyampaikan rencana pembangunan total 2.603 unit hunian tetap yang seluruhnya bersumber dari dana CSR tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.500 unit huntap akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya merupakan inisiatif langsung dari Maruarar Sirait.
Adapun alokasi 2.603 unit huntap CSR tersebut akan tersebar di tiga provinsi, yakni Provinsi Aceh sebanyak 1.000 unit rumah, Provinsi Sumatera Utara 1.003 unit rumah, dan Provinsi Sumatera Barat 600 unit rumah.
Untuk mendukung percepatan pelaksanaan, Maruarar menyebut Kementerian Hukum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan komitmen membantu dari sisi hukum dan pengawasan, sehingga pembangunan huntap dapat berjalan cepat, tertib, dan akuntabel.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri turut memberikan dukungan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, sementara Kementerian Agama berperan dalam penguatan aspek sosial kemasyarakatan.
Ara menegaskan percepatan penanganan pascabencana merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia yang menekankan negara harus hadir dan bertindak cepat dalam membantu rakyat terdampak bencana.
“Dalam situasi bencana seperti ini, negara tidak boleh lambat. Arahan Presiden jelas: negara harus hadir, bertindak cepat, dan memastikan rakyat kembali memiliki hunian yang layak. Jika ada aturan yang menghambat, maka harus segera disesuaikan,” katanya.
Adapun lokasi pembangunan rumah bantuan untuk wilayah Sumatera Utara adalah:
- Pinangsori, Tapanuli Tengah - 7-9 ha, 715 unit, diverifikasi.
- Perkebunan Hapesong, Tapanuli Selatan - 4,2 ha, 86 unit, milik PTPN IV, diverifikasi.
- Perkebunan Marpinggan, Tapanuli Selatan - 9 ha, 186 unit, milik PTPN IV, diverifikasi.
- Desa Sibalanga, Tapanuli Utara - 1 ha, 79 unit, milik Dinas Perkebunan, diverifikasi.
- Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara - 4,9 ha, 389 unit, milik Pemkab, diverifikasi.
- Jalan Gabu, Sibolga - 0,03 ha, 568 unit, diverifikasi.
- Huta Barangan, Sibolga Utara – 0,22 ha, 25 unit, diverifikasi.
- Pantai Kelurahan Sitalang, Sibolga Hilir - 0,69 ha, 51 unit, diverifikasi
Janji Menteri yang satu ini harus benar-benar dikawal karena dalam beberapa kasus sebelumnya, Marurar Sirait tidak menepati janjinya soal pembangunan perumahan bagi rakyat. Programnya membangun 3 juta rumah subsidi dinilai lebih sebagai retorika belaka.
Tak heran jika Indo Survey & Consulting (ISC) pernah memberi nilai rapor Merah kepada mantan politisi PDIP yang telah berpindah ke Gerindra ini. Maka itu, janji Ara kali ini harus benar-benar dikawal agar korban bencana tidak dikibuli.
