Awalnya Pemerintah berusaha menutup-nutupi, tapi borok itu akhirnya diakui juga. Ya, benar saja, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akhirnya membenarkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mendekati Rp17.000 per dolar AS dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik.
Salah satu faktor itu dipicu masalah proses pencalonan Deputi Gubernur BI yang tengah berlangsung. Dinamika pencalonan itu membuat rupiah terpuruk karena munculnya sosok keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono sebagai salah satu calon.
Thomas merupakan satu dari tiga nama calon yang diajukan. Dari ketiga nama itu, memang Thomas yang paling berpeluang. Saat ini Thomas masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia juga sebelumnya tercatat sebagai pengurus elit di Partai Gerindra, namun beberapa hari lalu Thomas mengaku sudah mundur dari partai itu karena ia sangat berambisi duduk sebagai Deputi Gubernur BI.
Kehadiran nama Thomas ini menjadi salah satu persoalan domestic dalam dinamika perbankan di Indonesia sehingga membuat kepercayaan investor mulai luntur. Betapa tidak, dengan adanya unsur keluarga masuk dalam lingkup BI sehingga independensi bank sentral itu mulai diragukan. Padahal di belahan negara dunia manapa, bank sentral harusnya independent karena posisinya sangat strategis dalam system keuangan negara.
Jika sudah dimasuki kepentingan keluarga, sudah pasti potensi korups, kolusi dan nepotisme akan menguat. Hal ini yang membuat kepercayaan investor akan berkurang.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro mengakui keresahan investor ini.
"Faktor domestik karena persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan proses pencalonan Deputi Gubernur memang kuat," kata Perry dalam konferensi pers, Rabu, 21 Januari.
Meski demikian, Ia tetap menegaskan bahwa seluruh tahapan pencalonan Deputi Gubernur BI telah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas maupun kewenangan Bank Indonesia.
Perry memastikan BI tetap menjalankan kebijakan secara profesional dengan tata kelola yang kuat, serta terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain faktor tersebut, ia menyampaikan tekanan terhadap rupiah juga dipicu oleh keluarnya aliran modal asing seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global dimana hingga 19 Januari 2026, nilai capital outflow tercatat mencapai 1,6 miliar dolar AS.
"Aliran modal asing keluar juga karena juga ada kebutuhan valas yang besar dari sejumlah korporasi termasuk oleh Pertamina, PLN maupun juga danantara dan juga persepsi pasar," ucapnya.
Dari sisi eksternal, Perry menyampaikan pelemahan mata uang tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga oleh negara lainnya. Ia menambahkan ketegangan geopolitik, kebijakan tarif Amerika Serikat, serta masih tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS mendorong penguatan dolar dan memicu pergeseran aliran modal dari negara berkembang ke negara maju, termasuk AS.
Menanggapi kondisi tersebut, Perry menegaskan BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai langkah intervensi, baik di pasar spot domestik maupun melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.
"Kami tegaskan, Bank Indonesia tidak segan-segan. Kami melakukan intervensi dalam jumlah besar," tuturnya.
Ia optimistis rupiah akan kembali stabil dan berpeluang menguat, seiring dengan fundamental ekonomi Indonesia yang solid, inflasi yang terkendali, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.
"Langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang kami tingkatkan itu juga didukung oleh kecukupan cadangan devisa. Cadangan devisa kami cukup besar dan lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," jelasnya.
"Memang cadangan devisa kami kumpulkan pada saat masuk dan kami gunakan, tidak segan-segan kami gunakan cadangan devisa itu untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," tambahnya.
Ya, biasalah, pejabat BI pasti berbicara normatif seperti ini. Mereka tentu malu kalau membuka borok soal KKN yang akan terjadi kalau saja deputi gubernur BI nantinya dimasuki unsur kepentingan keluarga.
Bagi pejabat BI, kacaunya keuangan negeri ini tidak berarti apa-apa. Rakyat yang nantinya sengsara, dan penguasa tentu tidak peduli masalah itu. Makanya, rencana menggoyang BI dengan kepentingan keluarga istana tampaknya akan tetap berjalan. Ini yang dirancang Prabowo.***
