 |
| Suasana Aceh Tamiang yang mengalami dampak sangat berat akibat bencana banjir November lalu. Perlu suasana tenang untuk bisa mengatasinya |
Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman mengajak masyarakat agar tidak memperkeruh suasana penanganan pascabencana dengan persoalan politik yang di luar konteks. Apalagi dengan menyerukan pemisahan Aceh dari Indonesia hanya karena muncul anggapan bahwa pemerintah kurang tanggap terhadap bencana.
“Pandangan seperti ini semestinya tidak perlu ada. Kita tidak perlu mencari-cari kelemahan soal penanganan bencana ini. Harusnya kita focus saja pada upaya perbaikan. Situasi di lokasi bencana masih jauh dari kata pulih. Mari kita satukan kekuatan untuk pemulihan itu,” kata Sudirman.
Forum LSM Aceh -- yang merupakan payung bagi lebih dari 79 lembaga LSM local di Aceh – sangat menyayangkan ada kelompok yang muncul tiba-tiba untuk memperkeruh situasi pascabencana dengan isu politik yang tidak relevan. Padahal di saat yang sama, ada ribuan korban yang masih menderita.
“Bukannya membantu, kok malah memperkeruh situasi. Ini yang sangat kita sayangkan,” kata Sudirman.
Forum LSM Aceh menilai pemerintah sebenarnya sudah bekerja cukup baik dalam menangani bencana ini. Forum LSM juga bangga sebab cukup banyak relawan dari luar Aceh datang membantu para korban.
“Bahwa ditemukan kelemahan di sana-sini, pasti ada saja. Namanya juga situasi darurat. Tapi sangatlkah tidak elok memperbesar kelemahan itu. Harusnya kita focus meningkatkan hal-hal positif sehingga relawan dan aparat yang bekerja di lapangan merasa lebih nyaman,” kata Sudirman.
Forum LSM menilai, dibanding penanganan bencana di Sumut dan Sumbar, perhatian Pemerintah terhadap korban bencana di Aceh lebih besar. Terbukti pemerintah bekerja cepat dalam membangun sejumlah rumah yang menjadi tempat hunian sementara warga yang mengungsi.
Rencananya minggu pertama Januari 2026 ini rumah hunian sementara (Huntara) untuk sebagian korban bencana Aceh Tamiang sudah bisa ditempati. Sementara di Sumut, Huntara masih dalam proses pembangunan.
Langkah cepat seperti ini yang menurut Sudirman harus diapresiasi, bukan justru dibalas dengan gerakan politik yang membuat situasi semakin tidak kondusif. Untuk itu Forum LSM juga mendorong agar tokoh masyarakat bergerak aktif membantu di lapangan sehingga penanganan pascabencana bisa lebih maksimal.
“Kehadiran Presiden Prabowo di Aceh menjadi bukti bahwa betapa seriusnya Pemerintah menyelesaikan masalah kebencanaan ini,” ujar Sudirman.
Seperti diketahui, Aceh bersama Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengalami cobaan berat saat terjadinya bencana banjir dan longsor pada 27 November 2025. Setidaknya 18 kabupaten/kota di Aceh merasakan dampak buruk bencana itu. Dampak terparah terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Timur dan Aceh Tengah.
Data Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, sampai 1 Januari 2026, korban meninggal akibat bencana Aceh mencapai 530 jiwa, sementara yang masih hilang sebanyak 31 orang.
Saat ini tercatat lebih dari 350 ribu warga Aceh korban bencana masih tinggal di kamp pengungsian. Sebagian dari pengungsi itu tidak mungkin lagi pulang ke rumahnya karena terdapat hampir 50 ribu rumah warga rusak berat sehingga tidak bisa lagi dihuni.
Bantuan untuk para korban sampai saat terus mengalir dari berbagai organisasi social. Pemerintah Aceh juga telah membentuk tim untuk proses rehab-rekon pascatransisi. ***
