 |
| Prabowo Subianto dan Bahlil, dua aktor utama yang ingin mengembalikan sistem Pilkada ke DPRD |
Rencana sejumlah partai penguasa untuk melahirkan Undang-undang Pilkada yang baru dengan memindahkan metode pemilihan, dari system langsung kembali ke DPRD, dipastikan adalah bagian dari tipu muslihat untuk melanggengkan kekuasaan rezim. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD itu akan menguntungkan partai-partai tertentu saja, apalagi mereka sudah membangun kaolisi dari pusat.
Dengan memberi hak kepada DPRD untuk memilih kepala daerah, akan lebih mudah bagi rezim penguasa untuk memperkuat kekuasaannya. Partai yang sangat diuntungkan jika rencana itu jadi dilakukan adalah Gerindra dan Golkar.
Sementara partai lain, seperti PKB, Nasdem, dan PAN yang menjadi bagian dari jaringan penguasa itu juga akan mendapat keuntungan dari bargaining position. Adapun Partai Democrat masih menimbang perubahan system Pilkada ini. Sedangkan PKS kerap kurang diperhitungkan meski punya kursi di DPR RI.
Oleh karena itu, para pengamat sangat yakin kalau rencana perubahan system Pilkada ini lebih kepada untuk memperkuat kekuasaan, bukan karena alasan biaya tinggi atau korupsi. Kasus korupsi dan money politic tetap akan terjadi, hanya saja beralih dari membeli suara rakyat menjadi membeli suara anggota DPRD. Biaya politiknya tetap tinggi.
Dari semua partai yang ada, Gerindra pasti yang paling mendapat keuntungan. Apalagi jika Presiden Prabowo bisa merangkul semua elit partai berada di bawah komandonya. Tentu ada kompensasi besar yang akan diberikan penguasa kepada pimpinan partai itu. Ujung-ujungnya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) akan menggurita Kembali.
“Tak bisa dibantah, pihak yang paling diuntungkan dari pilkada tidak langsung ini adalah, pertama, partai penguasa, terutama Gerindra,” kata Pengamat politik dari Politika Research dan Consulting (PRC), Nurul Fatta, Selasa (30/12/2025).
Menurut Nurul, selain Partai Gerindra, Partai Golkar sebagai salah satu pihak yang sejak awal cukup getol mendorong gagasan tersebut. Sebab Golkar memiliki jejaring politik dan ekonomi yang kuat.
“Kemudian Golkar, karena sejak awal cukup getol mendorong wacana ini. Golkar memiliki relasi politik dan ekonomi yang kuat dengan para pengusaha, baik di tingkat lokal maupun nasional,” kata Nurul.
Nurul menyoroti posisi PKB dan PAN yang dinilainya memiliki modal politik signifikan di DPRD berbagai daerah. Ia menilai, komposisi kursi yang cukup besar membuat kedua partai tersebut berada dalam posisi strategis jika pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Juga ada PKB yang memiliki komposisi kursi DPRD cukup besar di berbagai daerah, begitu juga dengan PAN,” kata Nurul.
Oleh karena itu, Nurul menilai pertemuan 4 elite partai politik (parpol) yang berlangsung baru-baru ini memiliki konteks politik yang jelas. Menurutnya, pertemuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari wacana pilkada melalui DPRD yang belakangan paling lantang didorong oleh keempat partai tersebut.
“Maka tidak heran jika semalam ada pertemuan elite 4 pimpinan parpol. Apalagi yang dibicarakan kalau bukan tentang kepala daerah dipilih DPRD, karena belakangan yang paling lantang mendorong kepala daerah dipilih DPRD ya keempat partai ini,” kata Nurul.
Dengan konfigurasi kekuatan politik yang ada, 4 partai tersebut sudah cukup untuk menguasai forum pengambilan keputusan. Sedangkan partai yang paling rugi adalah PDIP. Meski di beberapa daerah PDIP menguasai kursi DPRD, tapi jika partai penguasa mampu membangun koalisi melalui komando pusat, sebesar apapun kekuatan PDIP, mereka tak akan berdaya.
PDIP sebenarnya sudah membaca siasat ini sejak awal. Oleh karena itu partai tersebut ngotot untuk menolak. Sejauh ini hanya PDIP yang tegas-tegas menolak rencana itu.
Sebelumnya, pertemuan sejumlah elite partai pendukung Prabowo-Gibran digelar di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pertemuan dinilai sarat makna politik karena dihadiri elite Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB.
Pertemuan itu dihadiri Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sedangkan sejumlah pimpinan partai pendukung pemerintah lain tidak tampak hadir, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun perwakilan Partai Demokrat.
Ketidakhadiran perwakilan Demokrat dalam pertemuan memunculkan spekulasi mengenai perbedaan sikap politik di internal koalisi pemerintah, khususnya terkait wacana pilkada melalui DPRD yang hingga kini masih menuai pro dan kontra. ***
