 |
| Rapat Satuan Tugas penanganan bencana nasional yang digelar di Aceh Sabtu (10/1/2026) |
Upaya Gubernur Aceh untuk mendorong pemulihan bencana di wilayahnya pantas diacungkan jempol. Setelah sukses mengundang perhatian Presiden Prabowo, giliran satuan Tugas Pemulihan Bencana DPR RI yang dipaksa aktif memberi perhatian bagi pemulihan di wilayah itu.
Sementara di Sumut, Gubernur Bobby Nasution hanya santai saja. Bahkan dokumen program Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) belum juga selesai disusun.
Padahal Aceh sudah terlebih dahulu menyelesaikan R3P itu. Tim panitia juga sudah terbentuk. Pemprovsu sebenarnya cuma menjiplak apa yang sudah dilakukan Aceh karena wilayah ini tidak berpengalaman dalam menangani bencana.Toh, begitupun, tetap saja belum bisa disiapkan dengan cepat.
Di mata Bobby, penanganan bencana Sumut seakan bukan prioritasnya. Bahkan dana untuk penanganan bencana lebih banyak ia alihkan untuk proyek kontruksi karena ada fee yang bisa diperoleh di sana.
Hal itu berbeda dengan Pemerintah Aceh yang menganggap penanganan bencana merupakan masalah prioritas di wilayah itu. Tak heran jika Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem begitu aktif mendorong peran serta pemerintah pusat.
Sampai-sampai Mualem berhasil mengajak Satgas bencana DPR RI mengggelar rapat di Aceh.
Pada awal Januari lalu rapat Satgas bencana DPR RI sudah berlangsung di Aceh. Berbagai Keputusan soal langkah di lapangan telah diputuskan.
Pekan ini, Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana DPR RI kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Aceh untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah itu. Rapat berlangsung pada Sabtu (10/1/2026).
Pada agenda kali ini hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Kemudian juga hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat.
Selanjutnya tampak pula anggota DPR RI Kawendra Lukistian, Kasum TNI Richard Tampubolon, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Sekjen PKP Didyk Choiroel, Staf Khusus Menteri PKP Kiki Sidabutar, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Asnawi Abdullah, Dirjen PDM Kemendikdasmen Gogot Suharwoto.
Lalu Deputi Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (BPKP) Aryanto Wibowo, Komjen Pol/Dankorbrimob Polri/Wakasatgas III Ramdani Hidayat, Marsma TNI/Stafsus Kasum TNI Ridha, Brigjen TNI/Stafsus Kasum TNI Anggit, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Sumarjaya.
Selain itu hadir Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos Masryani Mansyur, Adpim Kemendagri Andi Ony Karo, Asisten Dirjen PDM Ihyak Ulumuddin, Kabag TU Mendagri Yasar, Kabagops Korbrimob Heru Novianto, Asisten Eksekutif Menkes Kiki. P Komajaya, dan Kasubbag Layanan Waka BPKP Bintang Maulana Sinaga.
Kehadiran tokoh itu menunjukkan betapa berhasilnya Mualem mendorong besarnya perhatian pemerintah pusat bagi pemulihan Aceh pascabencana.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara soal keputusan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional dalam penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Alasannya sederhana, dampak bencana tidak terjadi secara nasional.
Menurut Prabowo, banjir bandang hanya melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sementara mayoritas wilayah Indonesia masih dalam kondisi aman.
“Jadi Saudara-saudara, masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya masalahnya adalah, kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain,” kata Prabowo dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2025).
Ia menegaskan, pemerintah pusat masih memiliki kapasitas untuk menangani dampak bencana tanpa harus menaikkan status menjadi bencana nasional. Meski begitu, Prabowo memastikan penanganan tetap dilakukan secara serius.
“Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi, tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujarnya.
Prabowo menyebut, keseriusan pemerintah ditunjukkan lewat kehadiran langsung para pejabat pusat di lokasi terdampak. Ia sendiri datang ke Aceh setelah sebelumnya mengunjungi Sumatera Utara.
Selain pengerahan pejabat, pemerintah juga menggelontorkan anggaran besar untuk pemulihan. Salah satunya pembangunan 15 ribu unit hunian sementara dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan tunai bagi warga yang menolak tinggal di huntara. Sebanyak 11.414 warga Aceh akan menerima Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total penyaluran mencapai Rp20,5 miliar.
“Jadi Saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu, ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar ya, untuk mengatasi ini,” tegas Prabowo.
Sedangkan di Sumut, penanganan pascabencana sangat lambat karena gubernur Bobby seakan tidak tahu harus melakukan apa. Semuanya serba bergantung kepada pusat. Bahkan untuk penyusunan draf R3P saja, Pemprovsu harus menjilpak konsep yang sudah disiapkan Aceh.
Padahal tingkat kerusakan di Sumut akibat bencana itu cukup parah. Dari 1.180 korban yang meninggal dunia akibat bencana Sumatera, sebanyak 372 jiwa di antara ada di Sumut. Selain itu, terdapat pula lebih dari 6 ribu rumah warga yang rusak parah sehingga tidak bisa lagi ditempati.
Sampai saat ini sejumlah pengungsi bencana di Sumut masih ada di sejumlah wilayah.
Menurut data Badan nasional Penanggulangan Bencana nasional, pengungsi bencana di Sumut sampai 10 Januari 2026 masih ada sebanyak 13 ribu orang lagi yang tersebar di berbagai tempat, baik itu di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara dan juga Tapanuli Selatan.**
