PDI Perjuangan mendesak pemerintah melakukan transformasi Polri. Hal ini bertujuan agar korps Bhayangkara tak digunakan sebagai alat politik seperti yang terjadi di masa Pemerintahan Jokowi.
Di masa itu, PDIP paham betul bagaimana Polri dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh Presiden Jokowi. Bahkan kalau mau jujur, saat PDIP masih mesra dengan Jokowi, mereka juga ikut menerima manfaat dengan menjadikan Polri sebagai alat politik. Permainan Polri ini yang sukses memenangkan kandidat yang didukung PDIP untuk maju sebagai kepala daerah.
Salah satunya adalah Bobby Nasution yang pada Pilkada 2020 maju sebagai calon walikota Medan. Bobby berhasil memenangkan Pilkada itu berkat adanya permainan Polri yang kemudian dikenal dengan istilah Partai Coklat.
Adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang memopulerkan istilah Partai Coklat ini setelah PDIP retak dengan Jokowi. Hasto pula yang membeberkan bagaimana Polri dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mendukung langkah politik anak dan menantu ‘Raja Solo’ itu.
Agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Senin (12/1/2026), PDIP menyerukan agar internal Polri segera dibenahi.
"Pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," ujar Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, PDIP mendesak Presiden Prabowo Subianto memperketat mekanisme check and balances, melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam dan pemberdayaan Kompolnas. Sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil POLRI yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin POLRI yang profesional, humanis dan terpercaya," tambah Megawati.
Dalam dokumen rekomendasinya, PDIP memberikan catatan kritis terhadap profesionalisme Polri ini. Partai menilai perlunya penguatan akuntabilitas politik yang substantif agar kepolisian kembali pada mandat aslinya sebagai alat negara. Salah satu poin paling tajam adalah desakan untuk menghapus peran polisi di luar fungsi keamanan.
PDIP menilai, langkah ini penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme dan tidak terseret dalam arus politik praktis. PDIP melihat bahwa Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dalam dokumen tersebut, PDIP juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. ***
Hanif%20Faisol%20Nurofiq%20kedua%20dari%20kanan.jpg)
