 |
| Bobby Nasution |
Dalam sejarah pemerintahan di Sumatera Utara, Bobby Nasution adalah Gubernur yang paling sering gonta ganti pimpinan Organisasi pemerintahan Daerah. Bukan soal kinerja yang menjadi masalah, melainkan soal loyalitas.
Meski kinerja buruk tapi sejalan dengan pola pikirannya, maka pejabat itu akan selamat. Sebaliknya, bagus pun kinerja pejabat itu, tapi kalau tidak loyal kepada dirinya, alamat pasti bermasalah. Pejabat itu akan mengalami tekanan sehingga kemudian mengundurkan diri.
Lihat saja, belum setahun memimpin Pemerintahan di Provinsi Sumut, sudah 14 pejabat tinggi pratama (setingkat eselon II) yang mundur atau dicopot dari jabatannya.
Mereka mundur bukan karena alasan pribadi, tapi memang sengaja ditekan sehingga sehingga merasa lagi tidak nyaman menduduki jabatan itu. Seperti biasa, Bobby selalu menggunakan Inspektorat sebagai kepanjangan tangannya untuk memaksa para pejabat itu mengundurkan diri. Jika tidak, masalahnya akan semakin berat.
“Pokoknya lingkungan kerja di kantor gubernur benar-benar tidak nyaman untuk para pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pikiran Bobby,” kata salah seorang pejabat senior di kantor itu.
Ketidaknyamanan itu terutama diberikan kepada pejabat lama yang memang berkarir di kantor gubernur Sumut. Sementara bagi pejabat baru yang merupakan pindahan dari kabupaten/kota, biasanya akan mendapat tempat nyaman.
Umumnya pejabat pindahan itu memang sengaja ditarik Bobby karena dianggap berjasa membantunya menang pada Pilkada yang lalu. Dengan demikian mereka dianggap sudah teruji dan akan menjadi pejabat yang loyal kepadanya.
Secara garis besar, ada tiga kategori pejabat eselon II di Pemprovsu yang duduk nyaman menguasai jabatan penting di kantor gubernur saat ini. Pertama adalah mantan Pj Bupati/walikota yang bertugas di kabupaten/kota pada Pilkada yang lalu.
Kelomplok ini dianggap berjasa besar karena telah berperan membantu kemenangan Bobby di wilayah tempat mereka bertugas. Makanya, setelah masa tugas mereka selesai di daerah, para mantan kepala daerah itu ditarik ke kantor gubernur untuk menduduki jabatan kepala dinas.
Kalaupun kinerja mereka sebagai kepala dinas tergolong buruk, Bobby tetap akan membela mereka sebagai bentuk imbalan jasa. Kelompok pertama ini, antara lain:
- Timur Tumanggor, mantan Sekda Kabupaten Deli Serdang yang pernah bertugas sebagai Pj Walikota Padangsidempuan saat Pilkada yang lalu. Berkat kepemimpinannya, perolehan suara Bobby di Padangsidempuan cukup dominan, sehingga sebagai balas jasanya, Timur Tumanggor ditarik ke Sumut untuk menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Ada pula sosok Heri Wahyudi Marpaung, mantan Sekda Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang pernah bertugas sebagai Pj Bupati Batubara. Heri kemudian ditarik ke Provinsi Sumut untuk menjabat Kepala Dinas Lingkunngan Hidup dan Kehutanan.
- Adapun Ardan Noor Hasibuan pernah bertugas sebagai Pj Bupati Padanglawas, dan sekarang mendapat hadiah menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah tingkat provinsi.
- Sosok lainnya adalah Muhammad Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut. Sebelumnya ia pernah bertugas sebagai Pj Bupati Langkat.
- Ada pula saudara sepupu Faisal Hasrimy, yakni Moettaqien Hasrimi yang mantan Pj Walikota Tebing Tinggi, yang kini menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumut.
- Terakhir adalah Naslindo Sirait, yang pernah bertugas sebagai Pj. Bupati Pakpak Bharat yang sekarang nyaman menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Naslindo sebenarnya sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Badan Pengawas PT Kemakmuran Mentawai di Sumatera Barat, tapi karena pernah berjasa membantu kemenangan Bobby pada Pilkada di Pakpak Bharat, ia tetap mendapat perlakuan istimewa.
Kelompok pejabat kedua yang mendapat perlakuan istimewa adalah mereka yang ditarik dari Pemko Medan karena dianggap berjasa membantu Bobby, baik saat Pilkada 2024 dan juga saat bersama-sama bertugas di Pemko Medan dimana waktu itu Bobby menjabat Walikota.
Setidaknya Bobby sudah mengenal mereka sebagai pejabat yang loyal kepadanya sehingga ditarik untuk menduduki posisi penting di Pemprovsu. Pejabat ini antara lain:
- Sulaiman Harahap, dari Inspektur Kota Medan menjadi Inspektur Sumut dan sekarang mendapat tugas sebagai Plt.Sekda Sumut
- Sutan Tolang Lubis, dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang sekarang ditarik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Sumut.
- Yuda Pratiwi Setiawan, dari Kadis Kesehatan Kota Medan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut.
- Alexander Sinulingga, dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan menjadi Kepala Dinas Pendidikan Sumut.
- Topan Obaja Putra Ginting, darii Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan yang kemudian ditarik menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut. Topan merupakan pejabat paling dipercaya Bobby menangani sejumlah proyek kontruksi, sampai akhirnya ia ditangkap dalam kasus korupsi. Topan sama sekali tidak mau menyebutkan keterkaitan Bobby dalam kasus korupsi itu sehingga iapun mendapat balasan jasa yang Istimewa, perlakuan eksklusif selama ditahan di Lapas Tanjung Gusta Medan. Dengan perlakuan Istimewa itu, ruang dan suasana Lapas Tanjung Gusta bagaikan hotel bagi sosok Topan Ginting.
- Chusnul Fanany Sitorus, dari Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan kini menjadi Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut.
- Chandra Dalimunthe, dari Kepala Bagian Pengadaan Barang jasa Kota Medan kini menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Tingkat provinsi.
Nama-nama pejabat mantan Pemko Medan ini disebut-sebut sebagai pejabat istimewa di Pemprovsu karena kedekatan mereka dengan Bobby Nasution. Mereka juga dijuluki bagian dari Genk pro Topan sebagai bentuk solidaritas kepada Topan Ginting yang saat ini mendekam di penjara.
Adapun kelompok ketiga adalah pejabat dari Kabupaten/kota ( diluar Pemko Medan) yang ditarik ke provinsi oleh Bobby karena berjasa pada saat Pilkada 2024 lalu. Para pejabat ini ikut bermain di balik layar memenangkan Bobby sehingga sebagai balas jasanya, mereka duduk manis sebagai pejabat Tinggi Pratama di provinsi. Mereka ini, antara lain:
- Ady Putra Parlaungan, dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumut.
- Muhammad Suib Sitorus, mantan Sekda Labuhanbatu Utara yang kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda provinsi
- Erwin Hotmansah Harahap, sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), kini mendapat jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut.
Tiga kelompok pejabat itu bisa dikatakan memiliki posisi nyaman karena tidak akan tersentuh oleh Inspektorat. Maklum, mereka sudah terjamin loyal kepada Bobby.
Sedangkan pejabat lain di luar kelompok ini, posisinya bisa dikatakan rentan. Mereka akan terus dalam pengawasan Inspektorat.
Jika bermasalah, tim Inspektorat akan segera bertindak untuk melakukan penekanan sehingga ada alasan memaksa mereka mundur, atau mundur secara sukarela.
Setidaknya di masa kepemimpinan Bobby, tercatat sudah ada 13 pejabat pimpinan tinggi Pratama yang ‘dipaksa’ mundur dengan berbagai alasan. Ada karena terlibat dalam kasus hukum, ada karena masalah etika, tuduhan pencemaran nama baik, karena tuduhan pelanggaran administrasi, dan lainnya.
Namun akar masalah penekanan kepada pejabat itu pada dasarnya adalah karena soal loyalitas. Bobby mencurigai mereka sebagai pejabat yang tidak loyal kepadanya.
Berikut daftar 13 Pejabat eselon II Pemprovsu yang dipaksa mundur masa Pemerintahan Bobby Nasution:
- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hasmirizal Lubis
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ilyas Sitorus
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Muhammad Rahmadani Lubis
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Razali
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Hendra Dermawan Siregar
- Kadis Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Fitra Kurnia
- Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Harianto Butarbutar
- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Juliadi Zurdani Harahap
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Abdul Haris Lubis
- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Mulyadi Simatupang
- Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Ismael Parenus Sinaga
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Hamdan Sukri Siregar
- Direktur RSJ, Ildrem Drs Ismail Lubis ****
