Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
membentuk entitas baru bernama 'Board of Peace' atau 'Dewan Perdamaian' memicu
alarm keras di Palestina. Entitas ini dicurigai bukan sekadar forum diplomatik
biasa, melainkan upaya sistematis untuk mendegradasi peran Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik Timur Tengah. 
Donald Trump dan Prabowo Subianto
Yang lebih mengkuatirkan, Lembaga ini akan bekerja untuk kejayaan Israel di Palestina. Siappun tahu, sejak awal Trump sangat mendukung pendudukan Israel atas tanah Palestina. Bahkan ia telah memindahkan kantor perwakilan Amerika yang ada di Tel Aviv ke Jerussalem, Palestina untuk mendukung invasi Yahudi.
Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah, Sabri Saidam, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut sengaja dirancang untuk mengecualikan aspirasi rakyat Palestina. Menurutnya, pesan yang dibawa dewan ini masih gelap dan tidak inklusif. Fatah adalah salah satu sayap organisasi rakyat Palestina yang berperang melawan Isreal.
"Pihak Palestina khawatir Trump tetap bertekad menjalankan proyek yang menghapus hak-hak rakyat Palestina, bahkan mendorong penggusuran mereka dari tanah air sendiri," tegas Saidam kepada wartawan, dikutip Xinhua, Senin (9/2/2026).
Kekhawatiran senada datang dari internal pemerintahan Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Palestina urusan politik dan hukum, Omar Awadallah, menegaskan bahwa lembaga internasional yang ada seharusnya diperkuat, bukan diganti dengan badan baru yang agendanya masih dipertanyakan.
Dalam pernyataannya kepada radio Voice of Palestine, Awadallah mewanti-wanti agar dewan baru ini tidak mencoba menggantikan institusi Palestina yang sah. Ia menekankan bahwa prioritas saat ini bukanlah membentuk dewan tandingan, melainkan mengakhiri perang di Jalur Gaza.
"Rakyat Palestina butuh stabilitas, penghentian pembunuhan, dan kehancuran. Gaza harus segera pulih dan dibangun kembali, bukan disodori dewan yang mengaburkan hak-hak kami," ujar Awadallah.
Ambisi Trump ini sejatinya telah diletupkan secara resmi pada 22 Januari 2026 dalam penandatanganan piagam di World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss. Namun, manuver 'liar' Trump ini tampaknya belum mendapat sambutan hangat dari komunitas internasional.
Sejumlah negara besar dan sekutu tradisional AS dilaporkan telah menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Penolakan ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan global terhadap agenda Trump yang dianggap ingin memonopoli peta jalan perdamaian dunia dengan menepikan peran PBB yang selama ini menjadi payung hukum internasional.
Bagi Palestina, Dewan Perdamaian ini hanyalah babak baru dari kebijakan sepihak Washington yang berpotensi memicu bara api lebih besar di Kawasan.
Indonesia Pengikut Trump
Yang mengejutkan dari rangkaian kebijakan Trump itu adalah masuknya Indonesia sebagai anggota Board of Peace. Jika rencana Trump berjalan, artinya Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menghancurkan hak-hak rakyat Palestina atas daerahnya.
Untuk menjadi anggota Board of Peace, Indonesia akan membayar iuran Rp17 trilun yang setara dengan pajak dua juta rakyat di negara ini.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal telah mengkritik keras rencana iuran Indonesia sebesar Rp17 triliun atau setara 1 miliar dolar AS untuk masuk menjadi anggotga Board of Peace bentukan Trump.
Dino menilai angka tersebut fantastis, tidak masuk akal, dan berpotensi melukai pemerintah secara politik di tengah kondisi ekonomi rakyat. Hal itu juga jadi poin yang ia sampaikan saat dirinya dan sejumlah tokoh dipanggil ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (4/2/2026).
“Yang saya sampaikan mengenai Board of Peace dan juga Pak Marty (Menlu 2009-2014 Marty Natalegawa) juga sampaikan hal-hal yang yang perlu diperhatikan Presiden. Yang paling saya tekankan mengenai Rp17 triliun," kata Dino dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Dino, angka tersebut jauh melampaui kewajaran kontribusi internasional Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan iuran ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyoroti ironi rencana pemberian dana besar tersebut di saat kondisi keuangan PBB justru tengah tertekan.
Dino mengingatkan bahwa PBB saat ini mengalami defisit akibat penarikan iuran Amerika Serikat dan tunggakan sejumlah negara anggota.
“PBB katanya mau kolaps loh karena apa? PBB kan enggak punya uang sendiri, uangnya dari iuran. iuran terbesar dari Amerika. Amerika narik, jadi karena itu mereka mau kolaps," tuturnya.
Dino juga mengaitkan rencana iuran tersebut dengan posisi diplomasi Indonesia yang sebelumnya menegaskan komitmen terhadap multilateralisme dan PBB. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak politik internasional yang luas, bahkan melebihi isu konflik Gaza dan Palestina.
Dari sisi anggaran, Dino menekankan bahwa Rp17 triliun setara dengan iuran Indonesia ke PBB selama 50 tahun. Dari sisi perhitungan kasar yang menurutnya paling mudah dipahami publik, yakni dampak langsung terhadap rakyat pembayar pajak.
"Kita hitung secara kasar saja. Ternyata Rp17 triliun ini sama dengan total pajak yang dibayar oleh 2 juta rakyat Indonesia, kelas menengah bawah," pungkasnya.
Dino sendiri menilai keputusan Presiden Prabowo membawa Indonesia masuk dalam Board of Peace bentukan Trump sangat berisiko. Bisa jadi Indonesia ikut berperan mengendalikan agar Board of Peace menghargai hak-hak Palestina, tapi sangat besar kemungkinan lembaga itu justru akan membawa Indonesia menjadi bagian yang menghancurkan Palestina.
Apalagi yang menjadi pimpinan Board of Peace adalah Donald Trump sendiri. Bahkan tidak ada aturan yang menegaskan bahwa jabatan pimpinan Lembaga itu akan berganti kepada pimpinan lainnya. Sampai kapanpun Trump akan mengendalikan Board of Peace itu.
Semu aitu berawal dari ketakutan Prabowo kepada Donald Trump. Sama halnya bagaimana ketika Prabowo sangat takut saat Trump menaikkan pajak import bagi sejumlah barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika. Prabowo bahkan sampai ‘mencium pantat’ Trump untuk meminta penurunan biaya impor itu.
Setelah memelas berkali-kali akhirnya Trump menurunkan pajak tersebut dari 32 persen menjadi 19 persen. Ketakutan terhadap Trump ini yang diduga menjadi pemicu Prabowo untuk ikut bergabung dalam Board of Peace. Demi keamanan ekonomi dalam negeri, Prabowo rela membawa Indonesia menjadi negara yang mendukung kekuasaan Israel di Palestina. ***
