Belum lama ini Gubernur Bobby Nasution beserta beberapa pejabat
terkait di Pemprovsu menghadiri dialog secara daring bersama Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Pulau Sumatera, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026). Dialog
itu membahas soal besaran anggaran yang dialokasikan APBN untuk masing-masing
daerah terkena bencana.
Gubernur Bobby Nasution saat mengikuti dialog secara virtual membahas angggaran rehabilitasi dan reklonstrukski pasca bencana Sumatera. Pusat memberi anggaran untuk Sumut paling kecil dibanding Aceh dan Sumbar
Betapa terkejutnya Bobby, soalnya dari tiga provinsi yang terkena bencana itu, Sumut ternyata mendapatkan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang paling sedikit.
Lihat saja, untuk proses rehab rekon selama tiga tahun mulai 2026 ini, total yang dialokasikan APBN untuk Sumut hanya Rp2,1 triliun. Sementara Aceh mendapatkan Rp 42,82 triliun dan Sumbar mendapatkan Rp8,36 triliun.
Minimnya anggaran untuk Sumut itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Sebab sebelumnya Bobby Nasution berharap anggaran sekitar Rp30 triliun untuk Sumut guna menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi itu. Tapi yang dikabulkan Pemerintah hanya 6 persen dari permintaan itu.
Ketidaksesuaian permintaan dan realisasi itu merupakan bukti bahwa Pemerintah pusat tampaknya sangat tidak percaya dengan langkah Bobby dalam pengelolaan anggaran bencana. Buktinya, walau tingkat kerusakan di Sumut cukup parah, tapi anggaran untuk daerah ini diberikan paling seduikit. Bahkan lebih kecil dari Sumbar.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan total anggaran selama 3 tahun sebesar Rp56,3 triliun untuk penanganan bencana di tiga provinsi, Sumut, Aceh dan Sumbar, yang terjadi pada akhir November 2025. Dari semua anggaran yang tersedia, Aceh mendapat porsi paling besar karena tingkat kerusakan di daerah itu cukup parah.
Namun disamping itu, harus diakui kalau pendekatan yang dilakukan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada pusat cukup baik sehingga wajar saja kalau perhatian pusat kepada Aceh lebih besar.
Lihat saja bagaimana Muzakir Manaf berhasil memaksa DPR RI dan Kemendagri untuk datang mengadakan rapat penanganan bencana di Aceh, tidak di Jakarta. Alhasil, Pemerintah pun mau tidak mau memberikan perhatian lebih besar kepada Aceh.
Sementara untuk Sumut, Gubernur Bobby dinilai tidak efektif dalam menjalankan program penanganan bencana. Ia lamban bergerak. Bahkan terkesan tidak paham dalam penanganan bencana di daerah ini.
Bobby lebih banyak melakukan pencitraan daripada membantu para korban. Malah aksi Bobby membagi-bagikan makanan melalui helkopter sempat mendapat sorotan karena tindakannya itu sangat tidak efektif dan membuat banyak bahan makanan terbuang percuma.
Yang terbaru, Bobby malah berbohong kepada korban bencana di Sumut melalui janjinya yang akan menginapkan mereka di hotel jika hunian sementara belum selesai di bulan Ramadan. Nyatanya sampai mendekati pertengahan Ramadan ini, janji itu tidak pernah ditepati.
Hingga saat ini masih terdapat sekitar 3.500 korban bencana Sumut yang mengungsi di tempat darurat. Selama Ramadan ini mereka menjalankan puasa dalam keadaan serba menderita. Janji Bobby menginapkan mereka di hotel hanya omong kosong!
Tak heran jika Pemerintah pusat mulai ragu dengan kemampuan Bobby dalam menjalankan program rehab rekon pascabencana di Sumut. Alhasil, dari Rp30 triliun yang diminta Sumut selama tiga tahun, pemerintah pusat hanya menyetujui Rp2,1 triliun.
Anggaran itu akan disalurkan setiap tahun, dengan rincian pada 2026 disalurkan sebesar Rp817,11 miliar, menyusul pada 2027 sebesar Rp1,13 triliun, dan tahun berikutnya Rp155,17 miliar. Totalnya sebesar Rp21, triliun.
Sementara untuk Provinsi Aceh, pada tahun pertama akan disalurkan Rp20,37 triliun, pada 2027 sebesar Rp14,53 triliun, dan tahun ketiga sebesar Rp10,92 triliun, dengan total Rp42,82 triliun.
Sumbar juga cukup besar, pada 2026 mereka mendapatkan anggaran Rp4,35 triliun, pada 2027 sebesar Rp2,28 triliun, serta pada tahun 2028 sebesar Rp1,73 triliun. Sumbar sepertinya cukup puas dengan alokasi itu.
Adapun pelaksanaan progam penanganan bencana direncanakan mulai April 2026 hingga Desember 2028, dengan focus kegiatan mencakup perbaikan fasilitas umum, pemulihan ekonomi dan ekosistem, rehabilitasi sosial, pembangunan kembali perumahan, serta pembangunan infrastruktur permanen.
Yang tidak puas tentu saja adalah Bobby Nasution. Ia merasa alokasi anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk Sumut jauh dari harapan. Tak heran Bobby kerap terlihat melontarkana kekecewaannya saat mengikutin rapat itu.
Ia tidak sadar bahwa anggaran yang kecil itu adalah bentuk kurang percayanya pemerintah pusat kepada dirinya.
Dalam potongan video yang beredar di dunia maya terlihat kalau Bobby Nasution meninggalkan rapat virtual tersebut. Ia secara terang-terangan meluapkan kekecewaannya terkait minimnya alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Sumatera Utara.
"Siapa yang mengatur ini? Sudahlah, cabut kita lah, enggak diiniin orang ini juga, enggak jelas ini," cetus Bobby sembari meninggalkan lokasi rapat, Senin (2/3/2026).
Bobby menjelaskan bahwa kekecewaannya didasari oleh ketimpangan data antara kebutuhan di lapangan dengan alokasi Rencana Induk (Renduk) pemerintah pusat. Berdasarkan verifikasi lintas kementerian hingga BPS dan Bappenas, Sumut sebenarnya membutuhkan dana pemulihan mencapai Rp 30,56 triliun.
Namun, dari total anggaran Renduk itu, Sumut hanya mendapatkan jatah Rp 2,11 triliun. Angka ini masih dibawah Sumbar.
Dampak Bencana
Badan Nasional Penanggulan Bencana menyebutkan bahwa bencana banjir dan longsor pada 25 November 2025 lalu menerjang 53 kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni, Aceh, Sumut dan Sumbar. Total korban yang meninggal dunia sebanyak 1.207 orang.
Korban meninggal terbanyak terdapat di Aceh, yakni 564 orang, menyusul Sumut 376 jiwa dan Sumbar sebanyak 267 jiwa. Bencana itu merusak lebih dari 300 ribu unit rumah penduduk, di mana sekitar 50 ribu unit di antara sudah tidak layak dihuni lagi.
Khusus untuk wilayah Sumut, bencana itu melanda 18 kabupaten/kota dan berdampak pada lebih dari 1,8 juta jiwa. Sampai sekarang para korban bencana masih banyak yang tinggal di tenda-tenda darurat. Mereka masih menunggu janji-janji manis dari Pemerintah. ***
