Lagipula dalam berkurban, Prabowo tidak memakai uang sendiri untuk membeli hewan yang bakal disembelih, melainkan berbelanja menggunakan duit masyarakat. Bayangkan saja, Prabowo bahkan mengurus APBN sebesar Rp100 miliar untuk membeli 1.098 ekor sapi yang disebar ke berbagai daerah di nusantara.
Sejauh ini hanya MUI yang membela Prabowo. Maklum, MUI adalah Kumpulan ulama bentukan pemerintah untuk membela kepentingan nasional, bukan kepentingan Islam. MUI itu Kumpulan para penjilad penguasa yang mengatasnamakan agama.
Salah seorang ulama yang menolak keras pembelaan MUI terhadap Prabowo adalah Rumail Abbas yang tegas mengatakan kebijakan Prabowo menghabiskan yang negara untuk membeli hewan kurban tidak sah dalam Islam. Menurutnya, sikap Prabowo itu sangat zalim.
"Utang kita naik, beban bunga dan jatuh temponya juga menekan ruang fiskal. Coba lihat, tuh, dollar di menit ini saja masih Rp17.799,20. Kok, ya, sampai hati Sampean bilang sapi kurban sebesar 100 miliar itu sah (dan sunnah)?" tulis Rumail dalam akun X-nya, @stakof. Pernyataan itu sekaligus membantah narasi dari Kiai Cholil, ulama MUI yang cenderung membela Prabowo.
Sebelumnya Cholil mengatakan bahwa "Diperbolehkannya pemimpin berkurban lewat baitul mal itu mensyaratkan keuangan yang lapang, mencukupi, atau surplus, entah itu sapi atau kambing."
Pernyataan ini yang dibantah Rumail Abbas. Rumail juga tak sepakat soal baitul mal yang disamakan seperti APBN. Menurutnya, Baitul Mal diambil dari dana umat muslim berupa zakat, infak, dan sedekah. Bukan bersumber dari pajak seperti APBN.
"Menyamakan APBN dengan baitul mal saja sudah problematik. Taruhkah bisa dicocoklogi, kondisi keuangannya tetap mepet. Tak ada celah untuk mensahihkannya. Tidak perlu jadi ulama untuk mengatakan hal seperti ini. Common sense sudah cukup," tukasnya.
Hal senada disampaikan Gusdurian lewat akun X-nya. "Dear, media. Kurban itu perorangan. Jika Presiden menggunakan APBN untuk bagi-bagi sapi, maka itu bukan kurban. Itu program politik. Jadi jangan ditulis "kurban Prabowo" karena dananya dari pajak rakyat. Trims..."
Alat pemerintah membela
Setelah polemik muncul, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro langsung mengaku penyaluran daging dari Prabowo merupakan program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres). Sapi kurban yang dibeli menggunakan duit APBN Rp100 miliar tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Juri mengungkapkan tahun ini sebanyak 1.098 ekor sapi disalurkan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai penjuru Indonesia. Prabowo juga, katanya, tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi menggunakan dana sendiri.
Sementara ormas Islam lain, Majelis Ulama Indonesia, yang terkenal penjilat penguasa, lewat Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menilai, pembelian hewan kurban oleh kepala negara memakai APBN tidak bermasalah dalam hukum Islam, malah diklaim memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam.
Katanya, merujuk pada Hadis Riwayat Imam Bukhari, seorang pemimpin atau imam memang disunahkan membeli hewan kurban melalui baitul mal atau kas negara. Dalam konteks negara modern, kata dia, APBN dapat dipahami sebagai bentuk Baitul Mal yang dikelola untuk kepentingan publik.
“Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar’i tidak ada soal,” kata dia.
Namun setelah diulas lebih lanjut, hadis yang disebutkan itu tidak pernah ada. Ulama MUI itu hanya mengarang-ngarang demi menjilat Prabowo. Maklum, mereka mendapat gaji bulanan yang dibayarkan negara. Kalau menyudutkan Prabowo, alamat mereka akan diganti. Uang bulanan pun hilang. Dasar pedagang agama..!**
