Pengusaha sekaligus anggota DPR RI asal Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, berhasil terpilih sebagai
Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII HIPMI
yang diselenggarakan di Novotel, Bandar Lampung, pada Kamis malam (11/6/2026). Politisi
Gerindra ini terpilih di tengah isu keterlibatannya dalam korupsi proyek transportasi
kereta api di Direktorat Jenderal
Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.
Politisi Gerindra asal Sumut, Ade Jona Prasetyo terpilih sebagai Ketua Umum HIMPI pada Munas di Lampung, Kamis malam (11/6/2026)
Terpilihnya Ade Jona pada Munas itu setelah ia mengantongi dukungan mayoritas dari pengurus HIPMI dari berbagai daerah di Indonesia selaku pemilik suara sah. Langkah aklamasi ini juga tidak terlepas dari dinamika mundurnya dua calon Ketua umum lain, yakni Anthony Leong dan Reynaldo Bryan, sesaat sebelum pemilihan dimulai.
Menyikapi kemenangannya, tim Ade Jona merilis pernyataan yang menegaskan komitmen sang ketua terpilih untuk menjaga persatuan. Ade berjanji akan tetap merangkul 38 Badan Pengurus Daerah HIPMI dari seluruh Indonesia tanpa membeda-bedakan pendukung dan bukan pendukung.
Munas XVIII HIPMI yang mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional” ini sebelumnya dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (10/6). Acara ini dihadiri lebih dari 2.000 peserta, termasuk jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, fungsionaris, hingga mantan Ketua Umum HIPMI.
Meski berjalan lancar, kemenangan Ade Jona tidak lepas dari sorotan publik terkait posisinya saat ini. Ade Jona diketahui masih berstatus anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, sehingga kepemimpinannya di HIPMI memunculkan isu rangkap jabatan.
Sebelum Munas digelar, sejumlah pihak sempat menyarankan agar Ade Jona salah satu posisi saja, fokus menjadi politisi di Senayan atau sepenuhnya mengelola HIPMI, mengingat HIPMI adalah wadah pembinaan pengusaha muda yang membutuhkan figur teladan. Tidak semestinya HIPMI menjadi alat kepentingan politik.
Kalau Ade Jona masih duduk sebagai anggota DPR RI dari Gerindra, sudah bisa dipastikan organisasi HIMPI akan dibawanya untuk menyuarakan kepentingan politik penguasa. Bahkan bisa jadi HIPMI akan menjadi perwakilan gerindra di bidang dunia usaha.
Padahal HIPMI seharusnya merupakan lembaga independen yang kritis terhadap kebijakan bagi dunia usaha. Ia harus bisa menjadi mitra sekaligus penekan bagi kebijakan pemerintah, bukan menjadi alat kepentingan penguasa.
Keberadaan Ade Jona di HIPMI sangat berpotensi menjadikan organisasi pengusaha itu sebagai antek-antek pemerintah. Hanya berpihak kepada pengusaha yang patuh pada kebijakan pemerintah. Pengusaha yang kritis pada kebijakan pemerintah, kemungkinan akan tersingkir dari HIPMI.
Begitulah risikonya kalau ketua HIMPI terpilih merupakan politisi yang berpihak kepada penguasa.
Selain itu, terpilihnya Ade Jona pada Munas itu turut menunai perdebatan mengingat namanya juga sempat di sebut dalam sidang kasus korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan. Ade masuk dalam jajaran yang menerima uang suap untuk memuluskan proyek itu berkat kedekatannya dengan para elit di tingkat pusat.
Selain Ade Jona, ketua HIPMI yang digantikannya, Akbar Himawan Bukhari juga turut disebut dalam kasus korupsi itu setelah menerima uang sebesar Rp3,5 miliar.
Baik Akbar Himawan maupun Ade Jona sama-sama merupakan pengusaha dari Medan, Sumatera Utara. Keduanya juga berafiliasi dalam jaringan bisnis dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Mereka disebut-sebut kerap mendapat proyek dari pemerintah daerah di Sumut berkat hubungan baik mereka dengan Bobby.
Tidak akan mundur dari Gerindra
Walau Ade Jona sudah resmi terpilih sebagai Ketua Umum HIPMI, ia sama sekali tidak berniat untuk mundur dari panggung politik. Ade Jona tetap menjalankan perannya sebagai politisi Gerindra di DPR RI. Namanya juga masih tercatat sebagai Ketua DPD Gerindra Sumut.
Tak mengejutkan jika Ade akan membawa kepentingan partainya di dalam organisasi HIPMI.
Tanda-tanda bahwa ia akan menggiring HIPMI menjalankan kepentingan pemerintah sudah terlihat jelas ketika ia sesumbar mengatakan bahwa HIPMI akan membuka lapangan kerja sejalan dengan kampanye Pemerintah. Padahal sebagai organisasi pengusaha, HIPMI sama sekali tidak bersentuhan dengan kebijakan tenaga kerja.
Organisasi ini harusnya focus membangun iklim investasi yang baik di kalangan dunia usaha, sehingga investor tertarik mengembangkan usaha di Indonesia. Bukan langsung sesumbar membuka tenaga kerja.
Bagaimanapun juga, tanpa investasi yang memadai, lapangan kerja tidak akan terbuka. Maka itu, HIPMI seharusnya terlebih dahulu membuktikan kinerja dalam mendukung investasi.
Jangan seperti wakil presiden Gibran Rakabuming, yang seenaknya berjanji membuka 19 juta lapangan kerja, tanpa konsep dan visi yang jelas. Akhirnya semua orang dibohongi.
Atau jangan-jangan HIPMI di bawah kendali Ade Jona akan sama dengan pola pola piker Gibran..? ***
