 |
| Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo |
Kalau merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berlaku selama ini, semestinya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan memasuki masa usia pensiun pada Mei 2027, karena saat itu usianya menginjak 58 tahun. Namun pada Selasa (9/6/2026) DPR RI dan Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Polri baru yang memperpanjang masa pensiun anggota Polri.
Kapolri yang seharusnya pensun di usia 58 tahun, diperpenjang hingga i 60 tahun. Bahkan jika dibutuhkan presiden, usia pensiun bintang empat Polri bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan.
Dengan adanya perubahan pada undang-undang itu, maka Listyo Sigit Prabowo dipastikan bakal pensiun pada 2029. Bisa jadi ia tetap akan menjabat Kapolri sampai berlangsungnya Pemilu mendatang.
Jika Listyo masih mengendalikan Polri dalam waktu yang panjang, kemungkinan besar langkahnya menggiring Polri mempengaruhi hasil Pemilu masih akan berlanjut.
Listyo telah menjabat Kapolri sejak Januari 2021. Ia termasuk salah satu Kapolri dengan jabatan terlama. Tak heran jika pengaruhnya di jaringan Polri sangat kuat dan mengakar. Itupula yang membuat Listyo bisa bermain bebas dalam mencampuri pelaksanaan pemilu di negeri ini.
Di masa Listyo pula, muncul istilah ‘Partai Coklat’, sebutan bagi permainan politik polisi dalam mempengaruhi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Partai Coklat ini banyak berperan membantu kepentingan politik keluarga Joko Widodo.
Mereka tidak hanya bermain mempengaruhi dan mengintimidasi suara arus bawah melalui kepala desa, camat ataupun kepala dusun, tapi juga bermain membantu mencarikan dana bagi kandidat yang mendapat rekomendasi dari Jokowi, presiden yang berperan 'merusak' pola kerja Polri.
Salah satu permainan ‘Partai Coklat’ yang menonjol adalah saat membantu kemenangan menantu Jokowi, Bobby Nasution pada Pilkada 2020 di Medan dan Pilkada Gubernur Sumut 2024.
Salah seorang intelijen Polda Sumut yang membeberkan kasus ini kepada Kajianberita,com mengaku kalau mereka memang ditugaskan untuk mempengaruhi para kepala desa dan kepling guna memenangkan kandidat yang diinginkan penguasa kala itu. Bahkan ada pula intelijen polisi yang bermain hingga di tingkat KPU dan Bawaslu.
“Pokoknya selama berlangsungnya dua Pilkada itu, kami tidak bisa tidur nyenyak. Harus bekerja siang malam guna memastikan kemenangan kandidat yang telah dititipkan itu,” kata sumber itu.
Tidak hanya di Sumut, permainan Partai Coklat ini juga terlihat jelas pada Pilkada Solo 2020 yang memenangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota di daerah itu. Sementara pada Pemilu 2024, ‘Partai Coklat’ bermain tidak hanya di tingkat Pilkada, tapi juga pada Pemilu presiden.
Listyo dan Jokowi adalah otak yang merancang semua itu. Sementara di tingkat lapangan, ada sosok Komjen Agus Andrianto (sekarang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) yang bermain mengendalikan Polres-Polres di daerah.
Tak heran jika karir kedua perwira Polri ini terus menanjak karena sukses membantu kemenangan orang-orang yang dititipkan Jokowi pada Pilkada di negeri ini.
Listyo dan Jokowi merupakan dua sahabat dekat sejak keduanya bertugas di Solo. Kala Jokowi menjabat Walikota di sana sekitar tahun 2010, Listyo adalah Kapolres Solo.
Beredar kabar kalau Listyo pernah menangani kasus narkoba yang menjerat Gibran Rakabuming. Namun Gibran kemudian dibebaskan. Pasca penangkapan itu, Gibran akhirnya pindah dengan alasan bersekolah di Singapura.
Persahabatan keduanya berlanjut saat Jokowi menjabat presiden. Tak bisa disangkal, Jokowi adalah sosok yang berperan mendongkrak karir Listyo sehingga dalam usia relative muda, Listyo bisa duduk sebagai Kapolri yang dilantik pada 21 Januari 2021.
Listyo yang merupakan alumni Akpol 1991 sukses melangkahi sejumlah seniornya untuk menduduki jabatan puncak di Polri.
Selama Listyo menjabat, praktis Polri berada di bawah kendali Jokowi sebagai presiden. Keinginan Jokowi dalam dunia politik selalu diperkuat dengan keberadaan pasukan Polri.
Peran Polri ini semakin dominan saat berlangsung Pilkada di mana mereka akan bermain membantu menaikkan orang-orang mendapat rekomendasi Jokowi.
Suksenya Gibran duduk sebagai Walikota Solo, Bobby sebagai Walikota Medan dan Gubernur Sumut, serta tampilnya pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilu Presiden 2024 tidak lepas dari peran Partai Coklat ini.
Listyo pun semakin langgeng menjabat sebagai Kapolri. Ia seakan figur yang tak tergantikan.
Campur tangan polisi dalam politik ini sempat menghadirkan protes di mana-mana, hingga akhirnya Prabowo yang terpilih sebagai presiden setuju agar dilakukannya reformasi di bidang kepolisian. Tim Reformasi Polri telah dibentuknya dengan melibatkan sejumlah tokoh.
Namun siapa saja, tekad reformasi itu hanyalah omong kosong. Listyo yang menjadi biang membenamkan Polri dalam politik, malah mendapat penghargaan dari Prabowo sebagai Kapolri yang sukses.
Ibarat pemain bola yang berperan besar pada tim, kontrak pemain itu tentu diperpanjang.
“Saya juga mengibaratkan Kapolri sekarang sebagai pemain bola. Atas keberhasilanya, tentu saja kontrak pantas diperpanjang,” kata Prabowo dalam sebuah pertemuan di Jawa Timur beberapa waktu lalu yang disaksikan sejumlah pejabat negara, Kapolri dan juga Panglima TNI.
Ucapan Prabowo itu terbukti dengan disahkannya revisi Undang-Undang Polri yang berlangsung di DPR RI pada Selasa (9/6/2026). Bagian penting dari Undang-undang itu adalah memperpanjang masa pensiun anggota Polri, dari 58 menjadi 60. Untuk perwira bintang empat, masa pensiun bisa diperpanjang lebih dari 60 sesuai keputusan presiden.
Dengan berlakunya UU itu, rencana perpanjangngan kontrak Listyo sebagai Kapolri semakin nyata. Malah sangat terbuka kemungkinan Listyo tetap akan menjabat Kapolri hingga selesai Pemilu 2029.
Jika Listyo masih mengendalikan Polri sampai Pemilu nanti, sangat diyakini kalau peran Partai Coklat akan semakin berkibar. Langkah Polri campur tangan mempengaruhi hasil Pemilu semakin jelas.
Prabowo tampaknya sangat membutuhkan campur tangan itu agar ia bisa kembali menduduki singgasana presiden.
Prabowo sepertinya sadar, citranya sangat terpuruk saat ini. Selama kepemimpinannya, banyak program yang kacau balau. eksploitasi sumber daya alam sangat merajalela. Korupsi berkembang biak. Martabat bangsa bahkan digadaikan dengan harga murah ke Amerika Serikat.
Dalam situasi terpuruk seperti itu, Prabowo butuh dukungan luar biasa untuk kembali tampil sebagai pemenang Pemilu 2029. Maka itu, peran Listyo sangat ia butuhkan.
Jangan heran kalau melalui revisi UU Polri yang terbaru ini, kontrak Listyo sebagai Kapolri akan diperpanjang..***
