 |
| Dapur Makan Bergizi Gratis jadi ajang rebutan proyek banyak pihak |
Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar program yang banyak menghamburkan uang tanpa tujuan yang pasti. Lebih dari Rp300 triliun anggaran per tahun untuk proyek ini menjadi rebutan banyak pihak. Tidak hanya pimpinan Badan Gizi Nasional yang bermain, lembaga agama, pendidikan tinggi, lembaga negara, dan partai Politik ikut bermain memperebutkan proyek ini.
Tak mengherankan jika Irjen (purn) Sony Sanjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang sudah dicopot dan kini berstatus tahanan menyebutkan bahwa ada banyak tokoh yang terlibat bermain dalam proyek di program itu. Sony mengaku siap membeberkan semua nama itu kalau ia ditetapkan sebagai justice collaborator dalam persidangan nanti.
Justice collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus kejahatan yang serius atau terorganisir. Sebagai imbalan atas keterangannya, seorang justice collaborator berhak mendapatkan perlindungan khusus dan keringanan hukuman.
Irjen (purn) Sony Sanjaya sudah mengajukan permohonan untuk mendapat predikat JC itu, saat ini masih dalam pertimbangan Kejaksaan Agung.
Sebelum Sony membuka semua aib proyek MBG tersebut, seorang netizen dengan akun X @Lambe***** mengungkapkan daftar partai politik yang berafiliasi dengan yayasan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Guys, kalian udah tahu belum soal ini? Menurut data dari Indonesia Corruption Watch, partai dengan jumlah afiliasi yayasan pemilik SPPG terbanyak adalah Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 7 yayasan," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Minggu (7/6). Rinciannya sebagai berikut:
- Gerindra: 7 yayasan
- PKS: 5 yayasan
- PAN: 4 yayasan
- PDIP: 3 yayasan
- NasDem: 3 yayasan
- PSI, Hanura, dan Partai Berkarya: masing-masing 2 yayasan
- PPP, PKB, PBB, dan Partai Swara Rakyat Indonesia: masing-masing 1 yayasan
Netizen tersebut menambahkan, data ICW baru mencatat afiliasi atas nama partai, belum termasuk anggota partai. "Pantesan sekarang gada yang mau jadi oposisi," tandasnya.
Sebagai catatan, ICW sebelumnya mengonfirmasi temuan 28 yayasan pengelola dapur MBG yang terindikasi memiliki konflik kepentingan karena berafiliasi dengan partai politik.
Gerindra mendominasi dengan 7 yayasan, sementara riset “Ada Siapa di Balik MBG?” juga menunjukkan PKS, PAN, PDIP, dan NasDem termasuk di antara partai dengan jumlah yayasan terafiliasi tertinggi.
Selain partai, lembaga agama juga berebut mendapatkan proyek SPPG ini. Salah satu yang aktif bermain adalah Nahdlatul Ulama (NU) lembaga agama yang terkenal aktif mengejar proyek. NU diperkirakan memiliki 1.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pada peletakan pada peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Jawa Barat pada Juli tahun lalu mengatakan pembangunan SPPG di pesantren menjadi langkah konkret PBNU dalam mendukung program prioritas nasional.
Keterlibatan NU dalam proyek ini, kata Yahya, karena ada sedikitnya sekitar 400-an pesantren NU yang memiliki santri dengan jumlah lebih dari 1.000 orang di 26.000 pesantren besar dan kecil, ditambah lebih dari 10.000 sekolah dan madrasah.
Namun harus diingat, pesantren NU yang dimaksud sejatinya bukanlah milik lembaga NU, tapi milik para ulama pengusaha yang kebetulan berafiliasi dengan NU. Atas dasar itu, NU kemudian selalu mengklaim kalau pesantren itu bagian dari mereka. Alasan seperti ini yang membuat NU mengaku sebagai organsasi besar. Orang lain yang punya, mereka mengaku sebagai pemiliknya.
Anehnya. ketika ada di antara pesantren yang terlibat kasus kriminal, biasanya NU akan menghilang, tak mau berdiri di depan untuk mengatasinya. Mereka hanya bersuara kritis manakala ada proyek yang harus direbut. **
