Langkah
baru penyelesaian masalah krisis bahan bakar minyak di Sumut telah diambil
pihak Pertamina dengan melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat. Sebanyak 18 anggota TNI telah diturunkan membantu
pendistribusian BBM ke sejumlah Sentral pengisian bahan bakar umum (SPBU) di
Sumut guna mengatasi antrian pembeli yang mengular. 
Anggota TNI Angkatan Darat diturunkan sebagai sopir truk untuk pendistribusian BBM ke sejumlah SPBU di Sumut
Pihak TNI menegaskan, keterlibatan 18 prajurit menjadi sopir truk Pertamina itu bukan untuk mengambil alih tugas.
“Keterlibatan personel TNI AD bukan mengambil alih tugas maupun kewenangan Pertamina ataupun PT Elnusa Petrofin, melainkan merupakan bentuk sinergi antarlembaga untuk memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar,” tegas Kapendam Kodam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Sandy menjelaskan, penugasan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PT Elnusa Petrofin, mitra operasional Pertamina, mengajukan permohonan bantuan.
“Kami telah menugaskan 18 personel yang memiliki kualifikasi mengemudikan kendaraan berat (truk) untuk membantu kelancaran operasional distribusi BBM,” kata Sandy.
Menurut dia, penugasan tersebut didasarkan pada pengalaman penanganan berbagai bencana di Sumatera Utara, ketika keterbatasan pengemudi kendaraan berat sempat menghambat distribusi logistik dan BBM. Sandy menegaskan, bantuan itu hanya bersifat sementara.
“Apabila distribusi BBM telah kembali normal, maka perbantuan tersebut akan berakhir,” jelas dia.
Ia mengatakan, permohonan bantuan disampaikan PT Elnusa Petrofin melalui surat tertanggal 14 Juli 2026. Permohonan bantuan tersebut mengacu pada Nota Kesepahaman PT Pertamina (Persero) dan TNI Nomor SP-016/C00000/2022-SO dan Nomor NK/20/IX/2022/TNI yang ditandatangani pada 20 September 2022 mengenai optimalisasi dan sinergi penyelenggaraan pengamanan Objek Vital Nasional Strategis (Obvitnas) dan obyek lainnya.
“Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa meningkatnya permintaan BBM/BBK di Sumatera Utara memerlukan dukungan agar distribusi ke SPBU tetap berjalan tepat waktu. Karena itu, PT Elnusa Petrofin meminta bantuan personel TNI untuk melakukan pendampingan terhadap awak mobil tangki selama proses pendistribusian,” ungkap dia.
Sesuai permohonan, dukungan personel dijadwalkan berlangsung pada 14-17 Juli 2026 atau hingga kondisi distribusi kembali normal. Tak pelak lagi, sejumlah media sosial langsung diramaikan dengan unggahan yang memperlihatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengemudikan truk tangki milik Pertamina di Sumatera Utara (Sumut).
Salah satunya video yang dimuat oleh akun X @Cak* pada Rabu (15/7/2026). Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa langkah itu dilakukan untuk mengatasi krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU.
"TNI mulai bergerak! Jadi sopir tangki Pertamina, krisis distribusi BBM di Sumut mulai diatasi," demikian narasi yang beredar di media sosial.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, membenarkan bahwa personel TNI dilibatkan untuk membantu proses distribusi BBM di Sumatera Utara.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan normalisasi distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
"Dalam rangka mempercepat distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara, Pertamina menggandeng Bekang TNI dan Kodam I/Bukit Barisan untuk memperkuat personel Awak Mobil Tangki (AMT) selama proses normalisasi distribusi," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu.
Keterlibatan TNI sebagai sopir tangki dalam mendistribusikan minyak ke sejumlah SPBU lantaran adanya penghentian massal sopir tangki pengantar BBM, sehingga distribusi BBM tidak berjalan maksimal. Anehnya, masalah ini justri diungkap oleh gubernur Sumut, bukan penjelasan dari pihak Pertamina sendiri.
Selama ini Pertamina hanya mengaku bahwa antrian panjang di sejumlah SPBU di Sumut hanya disebabkan oleh kebutuhan BBM masyarakat yang semakin meningkat seiring adanya libur Panjang. Sama sekali tidak pernah mencuat kabar kasus pemberhentian massal sejumlah sopir.
Makanya, bisa saja ada yang curiga, jangan-jangan langkah ini hanya untuk melibatkan TNI dalam urusan pendistribuan BBM yang merupakan kebutuhan paling strategis dalam kehidupan masyarakat. Apalagi sedang tren di negeri ini, militer masuk ke semua sektor. Mirip seperti orde baru. ***
