Dapur MBG yang Diduga Mengancung Racun di Asahan Ternyata Dikelola Oleh Polres

Salah seorang pelajar MTsN2 Kisaran yang mengalami mual dan muntah setelah menikmati MBG terpaksa dilarikan ke rumah sakit

Beginilah kalau program pemerintah dikelola oleh tangan-tangan yang tidak professional. Tidak berpengalaman dalam hal masak-memasak, tapi diberi proyek menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di sekolah. Akhirnya anak-anak pelajar itu terkadang menjadi korban karena dipaksa menikmati makanan yang tidak  memenuhi standar kesehatan.

Hal ini yang dialami puluhan pelajar MTsN 2 Kisaran pada Senin (14/9/2026). Para pelajar di sekolah itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah  merasakan mual dan muntah usai menikmati MBG yang ternyata diolah dari dapur milik Polres Asahan.

Tragedi ini merupakan kedua kalinya di Sumut setelah kasus MBG beracun yang menghebohan di Brastagi, Kabupaten Karo, pada 13 Agustus lalu. Lebih parahnya lagi, jumlah korban di Brastagi itu mencapai lebih dari 300 pelajar. 

Adapun Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi (SPPG) yang mengelola dapur MBG di Brastagi adalah milik Kodam Karo. Sedangkan yang di Asahan ini kabarnya dikelola Polres Asahan.

Entah siapa yang harus disalahkan dalam kasus ini. Pemerintah sampai sekarang tetap menganggap MBG adalah program prioritas yang harus dilanjutkan.  Program ini, menurut versi pemerintah, sangat baik bagi generasi muda karena bisa membuat anak-anak sehat dan kenyang.

Padahal banyak program pendidikan lain yang jauh lebih penting. Entah mengapa, justru MBG yang dianggap lebih utama dibanding yang lain.  Pemerintah rela menguras anggaran negara  hingga lebih dari Rp230 triliun setiap tahun untuk menjalankan program ini.

Sejak awal kehadiran program ini, protes sudah bermunculan di sana sini. Maklum, yang mendapat proyek untuk mengelola dapur MBG adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa. Umumnya mereka adalah organisasi pemerintah atau pihak yang sebenarnya tidak berpengalaman dalam masak memasak.

Ada ribuan MBG yang dikelola Polres, Kodim, organisasi agama, organisasi pemuda, politisi, pengusaha, praktisi hukum dan para kontraktor lainnya. Mereka berebut mendapatkan proyek itu karena  banyak cuan yang bisa didapatkan.

Sementara di tingkat pusat, MBG menjadi proyek yang sarat korupsi.  Sayangnya, pemerintah seakan tutup mata dengan semua kondisi itu. 

Program ini terus berjalan, sementara para pelajar yang mengalami keracunan akibat pengelolaan makanan yang tidak professional terus bertambah.

Yang terbaru terjadi di Kisaran, Kabupaten Asahan, Senin lalu. Puluhan siswa MTsN 2 Kisaran mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi MBG yang dibagikan di sekolah itu. MBG itu ternyata berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Asahan.

Sebelum makanan dinikmati para siswa, awalnya ada  guru yang sudah curiga dengan kualitas makanan tersebut, karena saat penutup dibuka, tercium bau tidak sedap yang diduga berasal dari menu ayam rendang. Seorang guru  sempat menyampaikan  pengumuman melalui pengeras suara agar siswa  tidak dikonsumsi makanan tersebut.

Namun sebelum pengumuman menyebar, ternyata sudah ada siswa yang menikmati MBG itu. Alhasil, sebanyak 30 siswa yang sudah lebih dulu memakan, terpaksa  harus merasakan mual  dan muntah. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Sebanyak 13 di antara siswa itu dilarikan ke unit gawat darurat RSUD Kisaran dan RS Wira Husada.

Plt Direktur RSUD Kisaran, dr Eka Wilda Sari membenarkan perawatan yang mereka berikan kepada para siswa itu.

“Hampir  semuanya mengalami gejala yang sama, pusing, mual, dan muntah,” kata Eka Wilda Sari.

Berkat perawatan cepat yang diberikan petugas medis, kondisi anak-anak tersebut berangsur pulih. Sebagian sudah ada yang bisa pulang ke rumah, namun lainnya harus menjalani perawatan inap untuk observasi.

Tidak lama setelah kasus keracunan ini menyebar, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramuditha datang langsung melihat kondisi anak-anak yang keracunan itu di rumah sakit. Sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan makanan, tentu saja Kapolres diburu wartawan untuk dimintai keterangan.

Namun AKBP Adi Dharma Pramuditha menolak memberikan keterangan. Ia buru-buru harus berkunjung ke Rumah Sakit Wisa Husada Kisaran, karena ada beberapa pelajar yang juga dirawat di rumah sakit tersebut.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Asahan terkait kasus keracunan makanan itu. Pihak rumah sakit juga tidak mau buru-buru menuding bahwa keracunan itu disebabkan MBG yang dinikmati para pelajar tersebut. Perlu penelitian laboratorium untuk membuktikannya.

Namun dari gejala yang tampak, Plt Direktur RSUD Kisaran, dr Eka Wilda Sari meyakini kalau kasus yang dialami pelajar itu adalah keracunan. Soal penyebabnya, harus menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui apakah MBG yang dibagikan itu benar-benar mengandung bakteri. ***