 |
| Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono |
AHY pada kesempatan itu menegaskan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki batas waktu.
Sejak zaman jahiliah pun kata-kata ini sudah ada. Hal ini sama saja dengan perumpamaan yang mengatakan, ‘Setiap yang bernyawa akan mati’, ‘Dalam setiap pertemuan akan ada perpisahan’, dan lain sebagainya. Semua orang pasti paham dengan kalimat ini. Normatif sekali.
Namun dasar politisi kita sedang lasak-lasaknya, sehingga apapun pernyataan AHY langsung mengundang interpretasi bermacam-macam. Langit seakan mau runtuh kalau mereka tidak mengomentari pernyataan itu.
Sudah tentu analisis itu melebar ke mana-mana. Karena saat ini mulai hangat pembicaraan soal Pemilu 2029, para politisi itu beramai-ramai mengaitkan pidato tersebut dengan persiapan Partai Demokrat menghadapi Pemilu mendatang.
Arah analisis mereka bermacam-macam, bisa berupa serangan untuk menyudutkan AHY dan Demokrat, bisa pula untuk merusak hubungan antara AHY dan Prabowo, ada yang sekedar memanas-manasi situasi politik yang berkembang, bisa pula cuma ikut-ikutan bersuara agar kelihatan pintar.
Secara tidak langsung sebenarnya respon para politisi itu menunjukkan betapa tingginya perhatian mereka terhadap setiap langkah politik AHY. Apapun yang disampaikan AHY di depan publik, pasti akan mereka analisisi dengan berbagai tafsir.
Hal ini menunjukkan bahwa AHY adalah salah satu bintang yang diperhitungkan ke depan.
Kalau saja yang berbicara tentang batasan kekuasaan itu adalah sosok seperti Bahlil, Zulkifli Hasan, Muhaimin dan lainnya, barangkali respon publik tidak bermacam-macam. Bisa jadi karena mereka melihat sosok-sosok tersebut tidak menarik sebagai pemimpin bangsa. Sosok itu tidak lebih hanya sekedar pemimpin partai.
Lain halnya dengan AHY. Besok, kalau saja AHY mengatakan bahwa rakyat harus kritis menghadapi situasi politik sekarang, maka analisisinya pasti lebih ramai lagi. Padahal makna ucapan itu sama sekali bukan hal yang baru. Ucapan seperti itu kerap dilontarkan di warung-warung kopi dan di terminal bus.
Faktor Figur
Ucapan AHY menarik untuk dibahas, tidak lain karena factor figurnya. Dalam dunia komunikasi, logika dan filsafat, prinsip ini dikenal dengan konsep otoritas, kredibilitas, dan etos (ethos) sang pembicara di mana nilai figur seseorang sangat memengaruhi nilai ucapannya.
Filsuf Yunani, Aristoteles menyatakan bahwa persuasi dan komunikasi dibangun oleh tiga pilar, ethos (kredibilitas), logos (logika), dan pathos (emosi).
Siapa yang berbicara (ethos) sering kali menjadi gerbang pertama. Jika seorang pakar fisikawan berbicara tentang kuantum, kita cenderung langsung menyimak dan memercayainya. Namun, jika orang awam membicarakan hal yang sama, pasti kita tidak akan memperhatikannya. Bisa jadi akan melecehkan.
Nilai dari sebuah ucapan kefilsafatan atau nasihat bijak memang tidak lahir dari susunan kata saja, melainkan dari keselarasan antara tindakan dan sosok figur yang menyampaikanya. Ucapan tentang "kedamaian dalam kemiskinan" akan terasa sangat bernilai jika keluar dari mulut Mahatma Gandhi atau Siddhartha Gautama.
Sebaliknya, ucapan yang sama akan terasa hambar atau bahkan munafik jika disampaikan oleh seorang koruptor yang bergelimang harta.
Pengaruh figur yang berbicara ini pula sering membuat banyak orang melahirkan banyak tafsir tentang ucapannya. Terkadang ketika figur tertentu berbicara sesuatu yang biasa , argumen yang muncul justru bisa lebih keras lagi. Bisa jadi akan muncul unsur ad hominem di mana orang-orang akan menolak kebenaran yang disampaikan hanya karena tidak suka atau dengan sengaja ingin menyerang figur itu.
Ujung-ujungnya yang dibahas bukan lagi isi pembicaraan, tapi siapa yang berbicara.
Baik, mari kita simak lagi petikan pidato AHY pada acara itu dimana ia mengatakan, kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Karena itu, hak masyarakat untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihalangi.
AHY juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebatas penyelenggaraan Pemilu. Menurut dia, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.
“Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ujar AHY.
Lantas apa yang baru dari ucapan itu. Semua pasti paham ucapan seperti itu sangat wajar. Yang namanya kekuasaan, pasti akan berakhir. Bahkan jabatan AHY sebagai menteri dan sebagai ketua partai suatu saat pasti akan berakhir.
Maka itu, bisa jadi AHY menyampaikan pidato itu untuk dirinya sendiri. Bisa pula untuk pemimpin partai lain, pemimpin agama, pemimpin Ormas dan sebagainya.
Tapi karena adanya kebebasan dalam melahirkan tafsir, banyak para politisi kemudian mengaitkan masalah itu dengan pemilu 2029. Dalam asumsi mereka, masa jabatan yang dimaksud pada pidato itu adalah masa jabatan Prabowo sebagai presiden.
Usai berakhirnya masa jabatan itu, muncullah analisis kalau AHY akan hadir untuk merebut jabatan yang lowong.
Ya, namanya juga tafsiran bebas, para politisi itu bebas melebarkan analisis mereka ke mana-mana. Semua itu sudah pasti tidak lepas dari figure AHY yang memang diramalkan banyak orang bakal tampil sebagai pemimpin bangsa di masa depan.
Analisisi tersebut semakin ramai karena disampaikan di saat Demokrat berada di dalam koalisi besar mendukung pemerintahan Prabowo. AHY sendiri mendapat jabatan sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam lingkar kekuasaan itu.
Lantas, apa makna politik di balik pernyataan AHY mengenai batas kekuasaan?
Ada yang menilai pernyataan AHY itu sebenarnya untuk memperlihatkan upaya Demokrat mencari posisi politik di tengah. Terkesan bahwa Demokrat tetap ingin menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin identitas politik mereka sepenuhnya melebur dengan pemerintah.
Posisi tersebut dapat dilihat sebagai strategi elektoral Demokrat menghadapi Pemilu 2029. Sebab, jika terlalu identik dengan pemerintah, Demokrat berpotensi kehilangan ruang untuk menjangkau pemilih yang kritis terhadap kekuasaan.
Karena itu, Demokrat dinilai berusaha tetap mendukung pemerintahan, tetapi pada saat yang sama menunjukkan bahwa partai tersebut memiliki sikap dan identitas politik sendiri.
Strategi tersebut bisa dimaknai sebagai "loyalitas berjarak". Artinya, Demokrat tetap loyal terhadap pemerintahan dalam hal yang menjadi komitmen bersama, tetapi tetap memiliki ruang menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.
Dengan kata lain, AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah.
Pernyataan itu tentu akan memberikan keuntungan bagi Demokrat menjelang Pemilu 2029. Partai itu setidaknya dapat mempertahankan dua modal sekaligus, yakni akses terhadap kekuasaan dan dukungan dari pemilih yang kritis.
Selain itu, posisi AHY juga dapat tetap terjaga dalam bursa calon presiden atau wakil presiden pada 2029.
Terlebih, MK telah menerapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2029 adalah nol persen. Hal ini tentu membuka ruang bagi semua partai untuk membentuk poros politik sendiri.
Bersaing dengan Gibran
Sebagai salah satu partai yang berkibar di Senayan, tentu saja Demokrat punya peluang untuk meramaikan kompetisi itu, ditambah lagi sosok AHY yang memang disebut-sebut sebagai pemimpinn masa depan. Bahkan Prabowo sendiri mengakui nilai jual AHY yang tinggi dalam Pemilu.
Prabowo sempat meramalkan, pada masanya nanti AHY akan bersaing ketat untuk merebut kursi RI 1. Salah satu pesaingnya adalah Gibran Rakabuming. Keduanya punya modal yang kuat untuk menggapai singgasana itu.
Lebih Istimewa lagi, AHY punya kualitas dan latar belakang pendidikan yang jelas. Berbeda dengan Gibran yang bermasalah dalam hal kemampuan komunikasi dan kecerdasan berpikir. Lagi pula latar belakang pendidikan Gibran terus dipertanyakan.
Satu-satunya yang diandalkan Gibran adalah dukungan ayahnya, Jokowi yang sampai sekarang masih terus berupaya mempertahankan pengaruh di lingkar politik dan kekuasaan. Tanpa Jokowi, Gibran tidak siapa-siapa.
Pengaruh Jokowi sendiri masih bisa dikatakan abu-abu. Satu-satunya dukungan nyata pada dirinya adalah dari PSI, partai yang tidak punya kursi di Senayan.
Jokowi memang masih punya orang-orang penting di jaringan kekuasaan, seperti Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri lainnya. Namun nama-nama itu tetap berada di bawah kendali Presiden Prabowo.
Kalau Prabowo mau, Ia pasti punya kemampuan memutus rantai pengaruh itu meski akan ada konsekuensi politik yang dihadapi.
Ada baiknya kita lihat dulu dua tahun ke depan, apakah orang-orang Jokowi di kabinet itu masih terus dipertahankan. Di situlah nantinya kekuatan politik Gibran akan lebih mudah untuk terbaca.
Dalam kontek Gibran ini, bukan ethos (kredibilitas) yang berbicara, bukan pula logos (logika), tapi lebih kepada pathos atau semacam hubungan sosial yang lebih banyak didasar emosi. Seperti permainan jiwa.
Bagaimanapun juga, pendukung Gibran adalah pemilih yang mengoptimalkan kerja jiwa, bukan pemilih yang mengoptimalkan kecerdasan berpikir atau kerja otak.
Namun pemilih yang mengoptimalkan kerja jiwa ini terkadang pengaruhnya lebih besar ketimbang kerja otak. Inilah yang selama ini menjadi symbol kemenangan Jokowi dan keluarganya.
Bisa jadi fenomena ini akan berubah saat Pemilu 2029. Jika perubahan ini terjadi, tentunya besar peluang AHY akan menyalip ke puncak karena pemilih lebih banyak mengoptimalkan ethos dan logos. Mungkin saja AHY menjadi pendamping Prabowo sebagai calon wakil presiden, bisa pula tampil sebagai figur utama untuk merebut RI 1.
Semua itu tentu tidak lepas dari kemampuan Demokrat merebut kembali kepercayaan pemilih kritis.
Di sinilah pentingnya Demokrat menunjukkan identitasnya sebagai partai pendukung Prabowo dalam koalisi pemerintahan, dan sebagai partai yang peduli dengan rakyat. Maka itu, penting bagi partai ini bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kurang optimal. Namun kalau program itu baik, menjadi kewajiban Demokrat untuk mendukungnya.
Lebih bijaknya, pidato AHY soal batas kekuasaan itu sebenarnya lebih pantas dimaknai dalam perspektif demokrasi untuk mengingatkan semua anak bangsa agar taat kepada hukum yang membatasi masa jabatan presiden.
Tidak semestinya pernyataan AHY itu dipandang sebagai ancaman terhadap soliditas koalisi pendukung Prabowo sehingga sampai-sampai membuat para politisi partai lain keringat dingin. Semakin berkembang tafsiran mereka terhadap pidato AHY, maka itu pertanda semakin tinggi nilai tawar AHY dalam percaturan politik nasional. ***
Ahmady
