Berbagai
cara dilakukan Pemerintah untuk meredakan kemarahan pihak keluarga yang anaknya
menjadi korban Makanan Bergizi gratis (MBG) beracun di Brastagi, Kabupaten Karo.
Setelah kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Brastagi beberapa hari lalu yang meminta maaf langsung
kepada pihak keluarga, Pemerintah kemudian mengajak murid yang menjadi korban
untuk berobat ke Jakarta. 
Dua korban MBG beracun di Brastagi, Karo, dibawa ke Jakarta. Tujuannya untuk meredakan kemarahan keluarga akibat kelalaian pemerintah.
Dua pelajar yang dibawa ke Jakarta itu adalah Agnesia Paruliana br Silitonga dan Febiona Purba yang kini telah mendapat perawatan khusus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
Perawatan untuk kedua siswa itu harus ditingkatkan, sebab sudah dua bulan setelah terkena racun MBG, keduanya masih belum pulih.
Mungkin saja Gibran menilai kualitas rumah sakit di Sumut sangat rendah sehingga tidak mampu mengatasi penyakit itu. Padahal kasus makanan beracun itu bukanlah persoalan yang luar biasa. Kasus seperti itu tentu saja bisa ditangani di Sumut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, kedua korban mengalami gangguan kesehatan sehingga perlu penanganan lebih intensif. Tapi apakah harus sampai di bawa ke Jakarta? Masalah ini tentu saja mengundang tanya.
Terlepas dari perdebatan itu, Gibran tampaknya ingin mengambil momentum politik di balik kasus ini. Paling tidak ia berupaya menghentikan kemarahan orangtua korban yang berkali-kali menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah lewat media.
Makanya, selain memboyong dua pelajar itu ke Jakarta, pemerintah juga mengajak keluarga mereka ikut mendampingi. Lumayan, bisa sekalian jalan-jalan gratis.
Tapi ada konsekuensi yang diminta pemerintah dari fasilitas yang diberikan itu. Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta masyarakat agar jangan lagi berkomentar negatif soal MBG. Bobby berharap kasus di Karo itu tidak lagi dibahas di ruang public. Perdebatannya segera dihentikan.
Bobby juga dengan seenaknya menuding bahwa kondisi para korban MBG itu semakin parah karena adanya bullying dari masyarakat di media sosial. Seolah-olah masyarakat yang kemudian disalahkan Bobby sebagai penyebab kondisi memburuknya Kesehatan anak-anak pelajar itu.
“Anak-anak ini perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medisnya, tetapi juga mental dan psikisnya. Ada yang terganggu karena komentar-komentar dan cyberbullying,” kata Bobby.
Entah dari mana logikanya sehingga Bobby mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ia berupaya mengalihkan akar masalah, dari isu MBG beracun ke masalah bullying warga sehingga Bobby menuding yang menjadi biang masalahnya adalah sorotan public, bukan makanannya.
Makanya, Bobby dengan seenaknya meminta masyarakat berhenti komentar negatif soal MBG. Menurutnya MBG tidak akan dihentikan karena merupakan kebijakan pemerintah.
Tentu saja ucapan Bobby ini menimbulkan protes dari public. Semestinya sebagai wakil pemerintah, Bobby focus lebih mendorong peningkatkan kualitas MBG agar benar-benar bersih dari racun, bukan justru meminta masyarakat berhenti berkomentar.
Adapun
komentar itu merupakan hak public. Bobby tidak berhak menghambat hak masyarakat
untuk menyampaikan pendapat.
Gubernur Bobby Nasution berbincang bersama salah satu keluarga korban MBG beracun yang diajak ke Jakarta untuk berobat. Bobby meminta agar publik berhenti membahas sisi negatif MBG.
Kerap Bermasalah
MBG sendiri merupakan program pemerintah yang sejak awal terus mendapat sorotan public karena menghabiskan anggaran luar biasa besar, mencapai Rp230 triliun per tahun. Padahal sasaran program ini sangat tidak jelas. Semestinya ada banyak program pendidikan lain yang lebih prioritas dibanding sekedar makan gratis.
Belakangan, yang justru mencuat di balik program ini adalah korupsi dan mencuatnya kasus makanan beracun di berbagai daerah. Meski demikian, pemerintah sedikitpun tidak mau mengubah kebijakannya soal MBG ini. Program ini tetap berjalan meski terus dihinggapi masalah.
Sikap ngotot pemerintah itu yang mendorong lahirnya Lembaga MBG Watch yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan program ini di lapangan. Tatkala mencuat kasus MBG beracun di Brastagi, Karo, pada 13 Agustus lalu, MBG Watch termasuk yang paling keras menyampaikan kritik. Mereka juga bersuara keras terhadap kasus MBG beracun di berbagai daerah sebelumnya.
Temuan MBG beracun di Brastagi adalah rangkaian panjang dari berbagai kasus sama yang juga terjadi di daerah lain, Menurut catatan MBG Watch, setelah kasus Brastagi, setidaknya ada tiga kasus MBG beracun yang terjadi sesudahnya,
Mereka mencatat, sekitar 1.642 pelajar menjadi korban dalam 72 jam di tiga provinsi sejak sebulan terakhir. Malah sejak program MBG diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026, Koalisi MBG Watch menyebut 43.838 pelajar telah menjadi korban dugaan keracunan.
Pada 2025, BPOM pernah mengungkapkan bahwa alasan dari keracunan karena adanya kontaminasi bakteri termasuk Salmonella, E. coli, dan Bacillus cereus, dan Kementerian Kesehatan mengaitkan berbagai kejadian dengan kontaminasi akibat persoalan sanitasi dapur.
Bakteri inipula yang ditemukan pada sampel makanan yang dibagikan kepada pelajar di Brastagi pada 13 Agustus lalu.
MBG Watch sudah berkali-kali meminta agar program itu dihentikan dan dievaluasi karena tidak jelas manfaatnya. Namun Pemerintah ngotot bertahan. Maka itu, suara kritis MBG Watch terhadap program itu akan terus ditingkatkan.
MBG Watch dengan tegas menolak seruan Bobby Nasution yang menghimbau agar sorotan negatif terhadap program ini segera dihentikan. Sampai kapan pun, selagi program ini masih berjalan, masalah MBG akan menjadi perhatian public.
Maka itu, MBG Watch meminta masyarakat agar jangan pernah berhenti menyorot kualitas MBG. Seruan Bobby Nasution agar jangan ada kritik terhadap MBG harus diabaikan.
“Masalah MBG ini tetap harus dibahas dan menjadi perhatian kita semua karena ini menyangkut keselamatan generasi bangsa,” kata Isnawati Hidayah, Health Policy specialis MBG Watch. ***
%20dan%20Badan%20.webp)
